BERITA DRN TERKINI

 

Bertempat di Ruang Rapat Indosat, gedung dekanat Fakultas Teknik Universitas Indonesia Kota Depok Jawa Barat, Pada pada hari jumat tanggal 21 April 2017.

Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan melaksanakan rapat yang Keduanya yang dihadiri oleh Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing ( Ketua Komisi Teknis Pertahanan dan keamanan ), Dr.Ir. Anne Kusmayati, Prof. Dr.Ir. Eddy Sumarno Siradj, M.Sc.Eng, Dr.Ir. Ade Bagdja, MME, Prof.Dr.Ir. Dedi Priadi, DEA, Brigjen TNI (Purn) Ir. Agus Suyarso, Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH, LLM, Ir. Adrian Zulkifli ( Asisten Komisi teknis pertahanan dan keamanan) dan staf sekretariat DRN.

Pada awal Rapat yang kedua Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan  dibuka oleh ketua Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan  Drs. Bambang S. Tejasukmana dengan menyampaikan ucapkan terima kasih kepada anggota Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan  yang menghadiri rapat pada kali ini.

Rapat dimulai dengan menyampaikan hasil rapat pertama yang memperlihatkan bahwa kegiatan pengembangan teknologi hankam dan industri pertahanan harus terus berjalan sesuai dengan komite kebijakan industri pertahanan ( KKIP ).

·         Program kerja komtek hankam :

1.    Melakukan studi kebijakan pengembangan teknologi hankam terutama ditingkat makro dan meso untuk mendapatkan petunjuk yang dapat menyebabkan terhambatnya hilirisasi alphahankam hasil pengembangan industry pertahanan.

2.    Mempelajari proses kerjasama industry dalam pengembangan pesawat tempur, kapal selam dan tank medium dengan memberi focus pada penyiapan SDM, pengembangan  manufacturing readiness level dan pengaturan intellectual propertyright (IPR)

3.    Melaksanakan sosialisasi ARN

 

·         Sasaran program :

1.    Rekomendasi kebijakan tentang penyiapan SDM

2.    Rekomendasi kebijakan pengaturan IPR hasil pengembangan

3.    Rekomendasi kebijakan hilirisasi hasil pengembangan

4.    Rekomendasi kebijakan transfer teknologi

 

·         Hilirisasi teknologi hankam :

1.    Pengembangan teknologi hankam terhambat

2.    Ketergantungan alat produksi dari luar negeri tidak teratasi dengan pengembangan yang ada

3.    Industry strategis tidak berkembang

4.    Kekuatan pertahanan nasional terganggu

 

·         Solusi untuk mengatasi masalah tersebut :

1.    TNI menurunkan standar spesifikasi alutsista yang dapat digunakan untuk operasi

2.    Industry dalam negri meningkatkan kemampuan teknologinya untuk membuat standar produk alutsista.

 

·         Tujuan penyelenggaraan industry pertahanan :

1.    Mewujudkan industry pertahanan yang professional, efisien, terintegrasi dan inovatif.

2.    Mewujudkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan nasional

3.    Meningkatkan kemampuan memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan.

 

Kriteria spesifikasi teknis dan kebutuhan yang di tetapkan oleh pengguna hasil pengembangan tersebut selalu berada diatas spesifikasi yang mampu dihasilkan oleh industri strategis bidang pertahanan. ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya