BERITA DRN TERKINI

  

Selasa 17 April 2018 Dewan Riset Nasional ( DRN ) Komisi teknis Teknologi, Informasi dan Komunikasi mengadakan rapat keduanya ditahun 2018, pada rapat kali dengan mengundang Ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora, rapat diawali  pembukaan ketua komisi teknis teknologi informasi dan komunikasi menyampaikan bahwa agenda kerja komisi teknis teknologi informasi dan komunikasi yang ingin mengadakan FGD atau  Workshop bersama dengan Komisi Teknis Sosial Humaniora, dalam menghadapi perkembangan Zaman di Era Industri 4.0, berupa peluang dan tantangan bagi Bangsa Indonesia dengan melihat dari segi Sosial dan Budaya masyarakat Indonesia setelah adanya teknologi saat ini,  Digital Ekonomi dalam pembelian secara online saat ini sudah mencapai 93% Import dari luar negeri, Pemerintah tidak bisa melihat transaksinya karena tidak ada datanya yang jelas dan akurat, tanpa ada pembayaran pajak ke Negara sehingga sangat merugikan Negara, dan menguntungkan Negara lain.

Hasil dari FGD atau Workshop gabungannantinya  antara komisi teknis teknologi, informasi dan komunikasi dan komisi teknis sosial humaniora  harus adanya tujuan Output yang jelas sebagai masukan ke Undang-undang Inovasi, yang bisa dijadikan draf masukan undang-undang Inovasi yang diusulkan DRN ke DPR RI, Bappenas sangat mendukung Undang-undang Inovasi yang diusulkan DRN, oleh karena itu perlu adanya inovasi lokal sehingga adanya peran dari produk lokal, saat ini meningkatnya import mencapai 93% dalam transaksi pembelian secara online tidak bisa dibendung dan diawasi Pemerintah, oleh karena itu kunci utama dari digital ekonomi ataupun Industri 4.0 adalah harus adanya Undang-undang yang mengaturnya, sehingga transaksi pembelian dan jumlah import bisa diatur datanya, seperti di Undang-undang industry pertahanan yang disebutkan dipasal dan ayatnya mengharuskan lebih banyak produk lokal sebesar 35% yang digunakan dalam undang-undang pertahanan nasional sehingga dengan penggunaan produk lokal dapat menurunkan import dan ketergantungan dari luar negeri.

Industri 4.0 konsepnya lebih luas dari Digital Ekonomi, yang mempunyai prioritas utama dibidang :

a.    Makanan dan Minuman

b.    Tekstil ( Pakaian )

c.    Otomotive

d.    Elektronik

e.    Chimical ( Bahan Kimia )

 

Kata Kunci Industri 4.0/Digital Ekonomi :

a.    Kemandirian dan daya saing ( Local Content, Local Produk dan Local Infrastruktur )

b.    Pemberdayaan ekonomi rakyat

c.    Kemampuan sumberdaya manusia

d.    Regulasi pendukung ( Undang-undang Inovasi )

e.    Ekosistem Inovasi

 

    Kelemahan I Commercial  ( penjualan online ) di Indonesia karena kurang dan belum adanya kebijakan dan regulasi dari Pemerintah yang mengatur melalui undang-undang, Perusahaan saat ini lebih suka membeli teknologi yang sudah ada daripada membuat teknologi yang baru. dalam hal Inovasi Indonesia harus bisa belajar dari China, dengan undang-undang inovasinya mereka dapat mengatur kegiatan transaksi secara online yang selalu diawasi Pemerintahnya. Apple saat ini sudah membuat sekolah di Indonesia dengan tujuan agar mudah memasarkan produknya di Indonesia. oleh karenanya Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi termasuk dalam ketahanan ekonomi Negara.  ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

   

 
 

Senin 2 April 2018 Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat komisi ke 2, Dalam pembukaan rapat ketua Komisi teknis Energi oleh Bapak Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto  menyampaikan ucapan terima kasih kepada  para anggota yang hadir dalam rapat ke 2 ditahun 2018,  dalam rangka persiapan Hateknas di Riau yang bertema “ Inovasi untuk kemandirian pangan dan energy”, maka rapat kali ini mengundang juga perwakilan komisi teknis pangan dan pertanian, dalam rencana FGD bersama antara komisi teknis energy dan komisi teknis pangan dan pertanian, dengan tujuan mencari masukan dan solusi dalam tema Hateknas di Riau nanti,  oleh karena itu para anggota komisi teknis Energi harus memberikan saran dan pemikiran yang selalu berkoordinasi dengan anggota DRN lain sesuai dengan bidangnya.

Sekretaris DRN Bapak Iding Chaidir melaporkan Dewan Riset Nasional ( DRN ) dan beberapa ketua Komisi teknis DRN melakukan pertemuan dan Audiensi dengan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti ) Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D. diruang rapat gedung Kemenristekdikti di Jakarta. Menteri mengatakan di Indonesia saat ini belum adanya rencana riset nasional, sehingga selalu melihat pada satu sektor bukan dari beberapa sector oleh karena itu riset harus berbasis pada kebutuhan pasar dan bermanfaat untuk masyarakat, Presiden selalu mendorong pangan, kesehatan dan energy untuk dijadikan prioritas utama, karena saat ini didunia sudah masuk Industri 4.0  yang berbasis iptek. Kemenristekdikti saat ini sudah membuat peta riset, sehingga riset yang menjadikan inovasi harus di star up, untuk mengkolaborasikan antara investor dan industry. Perlu adanya FGD bersama antara DRN dan Kemenristekdikti untuk memecahkan masalah bersama.

Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU, Ketua DRN melaporkan kegiatan dan apa-apa yang sudah dikerjakan DRN pada tahun 2017 sebagai masukan buat Menteri, berupa penyusunan Agenda Riset Nasional ( ARN ), memberi masukan Kebijakan ke Menteri dan menjalin kerjasama dengan daerah melalui DRD yang berjulah saat ini sudah 62 DRD yang tersebar di Indonesia. Saat DRN mengusulkan ke DPR berupa UU Inovasi, dan RUU 18/2002 mengenai Sisnas Iptek, mengenai keberadaan DRN dan DRD dengan usulan UU inovasi sendiri ukan menjadi pasal atau penggabungan antara UU 18/2002 dengan UU inovasi Menjadi UU Sisnas Iptekin. Mengapa DRN mengusulkan UU Inovasi ? melihat dari jumlah kekayaan alam Indonesia yang semakin menipis dan akan habis dibeberapa tahun yang akan datang maka perlunya Inovasi yang baru diberbagai sektor untuk Indonesia bukan hanya mengandalkan kekayaan alam yang akan habis berupa minyak, batubara, gas. Sehingga Pemerintah mempunyai Rencana riset nasional tanpa harus memotong dana riset yang ada.

 

Prioritas energy Nasional :

1.    Memaksimalkan penggunaan energy terbarukan

2.    Meminimalkan penggunaan minyak bumi

3.    Mengoptimalkan pemanfaatan gam bumi dan energy baru

4.    Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energy nasional

5.    Memanfaatkan nuklir sebagai pilihan terkhir

 

Dampak ekonomi implementasi Biodiesel :

1.    Volume BBN yang digunakan

2.    Penghematan devisa & pengurangan tergantungan terhadap BBM ( Fosil )

3.    Peningkatan nilai tambah industry hilir kelapa sawit ( CPO menjadi Biodiesel )

4.    Peningkatan harga CPO dunia

5.    Penyerapan tenaga kerja

6.    Pengurangan emisi gas rumah kaca & peningkatan kualitas lingkungan

7.    Peningkatan pendapatan petani

 

Pemanfaatan Bioenergi pembangkit listrik :

1.    PLT Biomassa -> Bahan baku utama adalah cangkang sawit, serat, dan tandan kosong sawit (tangkos)

2.    PLT Biogas -> dari lembah cair indutri kelapa sawit, POME ( palm oil mill effluent)

3.    PLT Sampah Kota -> Pemanfaatan sampah perkotaan dengan teknologi sanitary landfill atau gasifikasi

 

Tantangan pengembangan implementasi bioenergy :

1.    Menempatkan bioenergy bukan sebagai lampiran alternative

2.    Skala bisnis yang menguntungkan dengan modal awal yang cukup besar

3.    Teknologi sebagian besar masih tergnatung dari luar negeri

4.    Perlu meningkatkan infrastruktur

5.    Adanya konflik pemanfaatan bahan baku untuk bioenergy dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan pakan

6.    Data potensi/cadangan perlu diperbaharui

7.    Jaminan keberlanjutan penyediaan bahan baku

8.    Jaminan kestabilan harga biomassa

9.    Memperkuat kemitraan dengan semua stakeholders terkait    

( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

Kamis 8 Maret 2018, Komisi  teknis Pertahanan dan Keamanan Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat pertamanya ditahun 2018, di ruang rapat Balitbang Kementerian Pertahanan dan Keamanan di Jakarta Selatan, rapat diawali pembukaan dari ketua Komisi teknis pertahanan dan keamanan, agenda rapat yang membahas kegiatan yang sudah dilakukan ditahun 2017, membahas policy brief dan rencana kerja komisi teknis pertahanan dan keamanan ditahun 2018.

Rangkuman dari komisi teknis pertahanan dan keamanan mengacu pada 7 prioritas pengembangan KKIP ( Komite Kebijakan Industri Pertahanan ), Skema pelaksanaan, perkembangan program, pelaksanaan penggunaan anggaran, posisi alutsista hasil pengembangan dan hasil sidang KKIP ( Komite Kebijakan Industri Pertahanan ),  catatan dari FGD menghasilkan Komitmen Pemerintah/Kementerian Pertahanan untuk alokasikan dana, Kementerian ristek-dikti tidak mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan teknologi pertahanan, Peran TNI sebagai pengguna tidak disampaikan secara khusus, Peran instansi eksternal yang berwenang dalam menentukan kelayakan produk hasil pengembangan tidak menjadi perhatian para nara sumber, Para pengguna yang diwakili dinas litbang ketiga TNI maupun Polri tidak mengambil peran aktif dalam diskusi. Tidak disebutkan adanya Masterplan nasional pengembangan Alpahankam, Alat dan peralatan keamanan Polri belum diperhatikan, offset perusahaan pemasok Alutsista sulit diarahkan, Pengembang mengaku bisa tapi nyatanya tidak, Konsorsium aktif yang memberikan masukan hanya konsorsium tentang pengembangan pesawat tanpa awak dan konsorsium pengembangan radar.

Instrumen analisa menghasilkan 6 patokan pengmbangan produk, pengukuran tingkat penguasaan teknologi dan 7 tantangan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan Negara berkembang, oleh karena itu komisi teknis pertahanan dan keamanan DRN mempunyai rekomendasi pertama bangun rencana induk sebagai acuan bersama, rekomendasi kedua perbaiki dan update terus data tentang tingkat kemampuan teknologi industry hankam nasional melalui hasil monitoring tingkat kemampuan BUMN dan BUMS yang digunakan sebagai acuan, rekomendasi ketiga perkuat peran Kementerian pertahanan dan keamanan sebagai Pembina dan Koordinatornya.  ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

Selasa 20 Maret 2018 Dewan Riset Nasional ( DRN ) Komisi teknis Teknologi, Informasi dan Komunikasi mengadakan rapat pertamanya ditahun 2018, rapat diawali  pembukaan ketua komisi teknis teknologi informasi dan komunikasi menyampaikan bahwa agenda kerja komisi teknis teknologi informasi dan komunikasi ditahun 2018  harus lebih aktif.

Adanya ketetapan Presiden mengenai Industri 4.0 yang harus diterapkan di Indonesia  semua Menteri membicarakan Industri 4.0 mengenai IOT (  Internet Of Things ) yang berbasis pada komputerisasi sebagai server kegiatannya dalam menghadapi digital ekonomi, seperti contohnya OLX, Traveloka, Gojek, Grab dll, yang selalu didukung lembaga keuangan yang bertujuan pada kenyamanan bagi para pengguna produk sehingga bermanfaat bagi masyarakat, .saat ini Pemerintah harus membuat dan  mengawasi Mengenai kebijakan di era digital ekonomi karena menimbulkan masalah-masalah baru, seperti saat ini digital ekonomi mengakibatkan penambahan jumlah import barang masuk ke Indonesia yang sudah mencapai 93% berdasarkan pantauan Detik.com, masalah pajak juga menjadi permasalahan Pemerintah, oleh karena itu DRN perlu adanya sumbangan pemikiran dan membuat regulasi penyelesaian masalah, sehingga perekonomian dapat berhasil digerakan dalam ekonomi real.

Di era digital ekonomi Pemerintah harus dapat mendorong masyarakat keekonomi kreatif, juga perlu mengembangkan IOT (Internet Of Things) untuk UKM, petani, nelayan dll sehingga mereka dapat meningkatkan produknya dan dapat bersaing, karena ancaman digital ekonomi sangat kecil 6% kontribusinya selebihnya sangat menguntungkan. Sektor Industri 4.0 meliputi : Otomotif, Mesin, Tekstil, Elektronik dan makanan dan minuman. Digital ekonomi sekarang ini perlu adanya UU industry dengan tujuan nasionalisme , kepentingan nasional bukan kepentingan pribadi, dalam menghadapi digital ekonomi DPR saat ini sedang membahas RUU kewirausahaan dan RUU Industri Kreatif. Dan adanya hubungan yang kuat antara bidang teknologi, informasi dan komunikasi dengan sosial humaniora mengenai dampak kerugian dan keuntungan penggunaan  IOT (Internet Of Things).     

Kesimpulan :

1.    Industri 4.0 di era Digital ekonomi

2.    RUU Kewirausahaan dan RUU industri kreatif

3.  RUU 18/2002 mengenai Sisnas Iptek untuk kemudian mengusulkan RUU Industri yang sangat terkait ( Antara lain Industri Digital, dll)

 ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

Jumat 2 Maret 2018, Komisi teknis Sosial Humaniora Dewan Riset Nasional ( DRN ) melakukan rapat pertamanya ditahun 2018 diruang rapat BPPT II Jakarta, rapat diawali pembukaan oleh ketua komisi teknis sosial humaniora Bapak Lala yang menyampaikan agenda rapat kali ini yaitu memenuhi teknologi 4.0 dan rencana pembentukan konsorsium. Teknologi saat ini sangat berpengaruh dibidang sosial humaniora seperti contoh dijepang sudah memikirkan teknologi robotik yang sangat diperlukan sehingga dapat membantu orang-orang lanjut usia / orang yang sudah tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga banyak digunakan.

Prof. Komarudin mengatakan dalam memenuhi teknologi 4.0 perlu adanya roadmap / pemetaan yang jelas yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta sehingga dapat mendorong roadmap yang menuju hilirisasi, pemerintah daerah dapat membantu perkembangan pariwisata daerah karena bisnis yang cepat dan mudah saat ini adalah dengan memaksimalkan obyek wisata yang dimiliki daerah tersebut.

Prof. Syamsudin Haris mengatakan yang pertama pokok pandangan iptek dan teknologi saat ini tidak akan bisa maju dan berkembang karena masih dibawah Menteri, jadi apabila ingin maju iptek dan teknologi nasional harus langsung dibawah Presiden dengan anggotanya beberapa Menteri koordinator dan menteri keuangan dengan usulan membentukl Dewan kebijakan Iptek dan Inovasi yang mempunyai otoritas yang kuat demi kemajuan bangsa dengan basis iptek yang kuat didunia Internasional. Yang kedua harus ada badan riset ilmu pengetahuan nasional yang mengurusi tentang riset dan Inovasi di Indonesia. Mengenai UU inovasi dalam penegasan/pembuatan UU dibagi 2 macam yaitu berdasarkan inisiatif Pemerintah dan berdasarkan inisiatif DPR.

Kesimpulan :

1.    Ide tentang membangun masyarakat Indonesia dalam buku peta jalan inovasi Indonesia di tahun 2045

2.    Konsorsium riset sangat perlu dilakukan     

( FA )

 
Lihat Foto Lainnya