BERITA DRN TERKINI

Oleh Dr. Lala M. Kolopaking 

(Ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora DRN 2012-2014)

ABSTRACT

The understanding of technology is not only discover and develop “Science”, but also develops a political thought, policy formulation, and strengthening community participation to encourage community development. That perspective allows research and technology to be used as tool to achieve food sovereignty embodying the spirit of mutual cooperation that reliant and sustain among villages’ community.

Keywords:    participation technology, rural developmenttechnology politics, foodsovereignty, people centered development.

1. PENDAHULUAN

        Pengembangan riset dan teknologi (ristek) berkaitan dengan dinamikapolitik (politics), kebijaksanaan pembangunan dari pemerintah (policy), dan partisipasi masyarakat (Ranciere, 1999, Cordova,D., 2014).Dengan pengertian, bahwa ristek berkait denganpolitik sebagai ruang penentu pilihan berbagai kebijakan yang menentukan jalan perubahan sosial berencana.  Sedangkan, kebijakan sendiri ditentukan oleh partisipasi masyarakat, karena proses tersebut menjadialatpembebasan danpenguatan ketahanan politik itu sendiri.

    Ristek dapat menjadi penentu perkembangan politik, kebijakan dan partisipasi masyarakat, tetapi dapat juga sebaliknya. Dalam arti, perkembangan politik yang diikuti olehberbagai kebijakan dan partisipasi masyarakat menjadi penentu pengembangan ristek.  Dengan demikian, sepandangan dengan Jansen dan Vellema (2011), bahwa teknologi sepatutnya bukan hanya dimaknai sebagai penelitian dan pengembangan dalam kerangka“teknologi keras”, tetapi juga termasuk hasil dari pengembangan pemikiran-pemikiran politik, penelitian kebijakan, dan pengembangan teknologi untuk penguatan partisipasi masyarakat.

     Politik dan kebijakan pembangunan nasional pada masa depan menunjukkan kembali mengutamakan perhatian kebijakan yang bersifat kerakyatan.  Salah satu indikasinya adalah penguatanmasyarakat dan desa sebagai unit administrasi pemerintahan terdepan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan berbasis masyarakat.  Perhatian tersebut jelas memberi arah dan ranah bagi kebijakan pengembangan ristek.

    Tulisan ini selanjutnya menguraikan arah pengembangan teknologi untuk mendukung penguatan perdesaan (kerjasama antar desa) menjadi berdikari dan berkedaulatan pangan yang keberkelanjutan.Uraian tersebut disusun atas dasar kajian empiris dan pengalaman terlibat sebagai narasumber dari berbagai lembaga birokrasi pemerintahan serta lembaga usaha ekonomi masyarakat.  Bahasan juga didasari teoritis tentang konsepsi pembangunan yang berpihak kepada rakyat.  Dengan asumsi adalah situasi dan pengembangan politik, serta kebijakan pembangunanakan terus berkembang dinamis dalam horison menormalisasi gejolak-gejolak perubahan.

 

2PELUANG DAN TANTANGAN

       Pencapaian kedaulatan pangan perlu dijadikan proses pembangunan untuk penguatan kapasitas masyarakat dan desa.  Relevansi hal ini,karena pedesaan Indonesia sampai saat ini masih menjadi cermin kemiskinan.  Pada Tahun 2010 dicatat 50,2 persen dari 237,6 jiwa penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Dari penduduk miskin sekitar 28,6 juta jiwa (11,7% dari total penduduk) pada Tahun 2012 dicatat penduduk miskin perdesaan sekitar 17,7 juta jiwa lebih tinggi dibanding penduduk miskin perkotaan yang dicatat ada 10,3 juta jiwa. Meskipun, dicatat antara Tahun 2009-2012 terjadi penurunan kemiskinan, tetapi tetap memperkuat kesimpulan, bahwa pedesaan adalah cermin kemiskinan (Kolopaking, 2012; Bappenas, 2013).

    Selain kemiskinan, desa pun menghadapi kesenjangan dalam hubungannya dengan kota.  Pada Tahun 2011 ditunjukkan kesenjangan itu sudah mencapai Rp 309.508,- (Bappenas, 2013).  Artinya, penurunan kemiskinan diikuti oleh gejala lahir kesenjangan antara kehidupan di desa dengan di kota.  Gejalainibukan tanpa dasar.  Pembangunan yang berjalan sampai sekarang tetap bias-kota---sebagaimana peringatan lama dari Lipton (1977).  Tidak salah, berbagai pihak sering menyuarakan, bahwa  membangun desa perlu pemihakan.  Sajogyo, (2004),mengingatkan agarpembangunan desa perlu dikembangkan dalam pembangunan yang menganut sistem ekonomi yang menggerakkan solidaritas sosial.  Pada era terkini, Dewan Riset Nasional (DRN) juga mempromosikannya bersama negara-negara ASEAN melalui Konsep Pembangunan Inklusif (Kolopaking, 2011).

     Masyarakat dan desa ke depan juga tidak semata-mata menghadapi  persoalan ekonomi dan sosial.  Kondisi lingkungan dan sumberdaya mereka atau sekitar tempat mereka tinggal telah berubah.  Bahkan, akibat berbagai perubahan dan pengerusakan sumberdaya alam seperti kerusakan hutan, pencemaran, pertambangan tidak ramah lingkungan memunculkan dampak negatif berupa bencana.  Belum lagi, letak geografis Indonesia memang termasuk kategori rawan bencana.  Kondisi ini menjadi ancaman kelangsungan hidup masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan.  Dalam rentang 2009-2011 diketahui kerentanan desa menghadapi bencana lebih tinggi dibanding kota.   Bentuk bencana yang mengancam masyarakat dan desa mulai dari banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, hingga gunung meletus (Bappenas, 2013).  Saat ini bencana ini cenderung menyulitkan kehidupan masyarakat terutama untuk terus menggeluti peluang-peluang kerja dan usaha.  Pada akhirnya, di beberapa daerah keadaan ini cenderung merusak semangat dan tatanan masyarakat untuk terus membangun.

       Pada Tahun 2011 dicatat jumlah desa sekitar 69.603 desa  dan jumlah kelurahan sekitar 8.286 kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2011).  Jumlah desa dan kelurahan ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, tetapi diperkirakan jumlah desa tetap masih lebih banyak dibanding kelurahan pada 10 atau 15 tahun ke depan.  Dengan demikian, menjadikan pencapaian kedaulatan pangan menjadi dasar untuk pembangunan desayang dekat dengan aktivitas pertanian panganadalah langkah yang sangat relevan untuk mensejahterakan masyarakat kebanyakan. 

      Tantangan kebijakan pencapaian kedaulatan pangan yang menguatkan masyarakat dan desa pada masa depan adalah bagaimanapengembangan dan penerapan teknologi sejalan dengan percepatanpembangunan desa dan sekaligusmencerdaskandan mensejahterakan, sehingga masyarakatberdikari.  Aspek pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan desa juga perlu dipertimbangkan bukan hanyamelakukan konservasi, tetapi juga sebagai peluang pengembanganriset dan teknologiserta penerapannya dalam memperbaiki  kerusakan ekologi sumberdaya alamuntuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

 

3. KEBIJAKAN STRATEGI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PARTISIPATIF

       Masyarakat desadalam kerangka pencapaian kedaulatan pangan perlu didudukkan sebagai penggerak kedaulatan pangan. Jiwa gotong-royong atau semangat kerjasamasemua pihakdihidupkan untuk saling berbagi kepentingan.Hal ini menjadi strategis, karena berbagai kebijakan yang mendorong pembangunan desa cenderung didasarkan nilai-nilai persaingan. Warga desa diajarkan bersaing dengan imbalan mendapatkan berbagai fasilitas program. Meskipun, hal ini dapat mendorong pembelajaran dan hasil yang cukup baik, tetapi di beberapa tempat di Luar-Jawa cenderung berdampak negatif karena menimbulkan persaingan tidak sehat yang menimbulkan potensi konflik (Kolopaking et al, 2012)

      Proses pencapaian kedaulatan pangandengan demikian,perlu dikembangkan dalam kerangka kerjasama masyarakat dan kerjasama antar desa---dikenal dengan kawasan perdesaan. Kerjasama antar desa ini merujukpada kegiatan bersama beberapa desa dalam satuan karakteristik sumberdaya alam dan lingkunganyang sama, bukan dalam batasan administrasi.  Hal ini  penting untuk dipahami karena untuk memenuhi tiga tujuan.  Pertama, untuk menjaga dan memelihara sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  Kedua, untuk menemukan aspek ekonomi dari areal produksi atau memenuhi skala ekonomi usahapertanian pangan optimal.  Akibat satuan areal produksi bernilai ekologis dan ekonomis, maka kedua faktor ini akan menumbuhkan kerjasama warga desa-desa yang terlibat, sehinggamenghidupkan kembali semangat gotong-royong.  Hal yang mendorong pencapaian tujuan ketiga, yaitu membuat masyarakat mempunyai posisi-tawar lebih baik untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan. Dengan bernilai skala ekonomi, ekologisdan sosial, maka upaya ini akanmempunyai aspek berkelanjutan.

      Gagasan yang disebut di atas sejalan dengan hakikat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.  Undang-undang ini mensyaratkan pembangunan desa berkait dengan pembangunan kawasanperdesaan. Pembangunan desa dalam UU No. 6 pasal 1 ayat 8 diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian dalam pasal 78 ayat 1 dijelaskan  bahwa tujuan pembangunan desa adalah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan kawasan perdesaan dijelaskan pada pasal 1 ayat 9 yaitu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

        Pembangunan kawasan perdesaan juga perlu melalui proses partisipatif yang mampu memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa sendiri dimaknai dalam pasal 1 ayat 12 sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Proses partisipatifdilakukan dengan penerapan teknologi partisipasimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial (sebagaimana disebut juga dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat 2 dan 3).

     Pencapaian kedaulatan panganperlu ditempatkan dalam kerangkapengembangan kawasan perdesaan.  Kelembagaan kerja sama antar desa dalam dalam hal ini menjadi bagian tidak terpisahkan daripendampingan yang mencerdaskan dan memperkuat prakarsa masyarakat.   Selain itu, proses-prosesnya didasarkan pada prinsip pengembangan kelembagaan saling memberdayakan yang memperkuat kelembagaan pembangunan dari pemerintahan di daerah.

        Strategi pengembangan kelembagaan ini mencakuptiga tahapan yang saling berkait. Pertama, melakukan bounding strategy, berupa membangun kesamaan pemahaman dan membangun kesatuan aksi multi-lembaga masyarakatdi aras komunitas/masyarakat hingga penguatan pemerintah desa.  Pemahaman tentang kedaulatan pangan dapat menjadi media yang dikomunikasikan untuk menguatkan hubungan antar pihak di aras desa.  Kedaulatan pangan sepatutnya didialogkan sebagai programmewujudkan amanah UUD 1945 pasal 27 ayat 2 sebagai sistem pangan berkelanjutan yang mampu memberikan kehidupan yang layak, sandang pangan yang cukup serta ketahanan keluarga bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistim kedulatan pangan tersebut juga perlu diungkap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan pertanian kerakyatan berwawasan lingkungan yang berlandaskan segi kemanusian yang adil dan beradab.

       Setelah langkah pertama berhasil, maka strategi kedua adalah pengembangan kerjasama antar komunitas dan desa dalam satuan kawasan perdesaan berbasis peraturan desa (bridging strategy).  Satu peluang yang perlu dimanfaatkan dalam hal ini adalah menjadikan pengembangan jaringan produksi yang mengintegrasikan rantai pasok dan rantai nilai melalui agroindustri komoditi pangan lokal sebagai perekat.  Hal lain yang penting juga dalam langkah ini adalah keterkaitan kerjasama antar desa dalam melakukan perbaikan atau pembangunan infrastruktur pertanian pada tahapan Intensifikasi, Diversifikasi, dan Ekstensifikasi (IDE) sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.

      Strategi ketiga adalah melakukan langkah memayungi kegiatan dalam satuan kawasan dalam kerjasama kemitraan dengan multi-pihak.  Sebagaimana diketahui pengembangan infrastruktur pertanian berkaitan dengan kebijakan daerah, regional maupun nasional.  Untuk itu, tema infrastruktur pertanian menjadi media penerapan strategiketigaini.  Strategi yang mensyaratkan kreativitas semua pihak yang berkepentingan menjalin kerjasama dengan basis komunitas.  Pihak-pihak yang disertakan ini terdiri dari lembaga pemerintahan, lembaga bukan pemerintah, swasta dan kelompok-kelompok masyarakat di aras desa.  Oleh karenanya, langkah ketiga ini disebut dengan creating atau linking strategy.

     Penguatan kelembagaan kerjasama antar desa di atas dapat menjadi sarana pengembangan kedaulatan pangan.  Hal ini menjadi penting karena prosesnya akan menjadi media penyelesaian apabila ada sengketa antar desa dan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dan ekologi desa-desa berdasarkan kekayaan sumber daya alam dan keunggulan ketrampilan sumber daya manusiauntuk lebih produktif.Dengan cara ini, kedaulatan pangan ditempatkan dalam kerangka pencapaian kedaulatan masyarakat desa, dan yang termasuk desa-desaadatyang umumnya masih teruji kedaulatan pangannya. 

     Pengelolaan potensi ekonomi yang berkembang dalam proses pencapaian kedaulatan pangan perlu dijadikan langkah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa.  Upaya yang penting dilakukan dalam hal ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADesa)dalam prinsip pengembangan social enterprise. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu didampingi dalam menyusun perencanaan dan anggaran serta peraturan yang mendorong dan melindungi usaha perorangan, usaha keluarga maupun usaha kelompok masyarakat desa.  Bahkan, pemerintah desa dan pemerintah daerah melalui kelembagaan cadangan atau lumbung pangan dapat bekerjasama meningkatkan perekonomian desa melalui penyediaan pelatihan, pendidikan, sarana dan prasarana usaha, teknologi dan informasi bagi usaha perorangan, usaha keluarga maupun pengembangan kelompok usaha masyarakat desa.

      Dalam strategi ketiga yang menguatkan kerangka pengembangan kerjasama multi-pihak berbasis masyarakat mencakup juga pemahaman kedaulatan pangan  sebagai sistem.  Dengan demikian, aksi-aksi di tingkat masyarakat perlu ada jalan menembus arahan koordinatif kebijakan pusat dan antar daerah. Bahkan, inisiatif masyarakat perlu bersesuai dengan rumusan target dan peta jalan program kerja dari kebijakan pembangunan nasional.   Lebih lagi, sistem ini perlu menjadi media membangun kemitraan dengan dunia usaha dalam upaya mengurangi impor pangan.

       Satu alasan lain, pentingnya kedaulatan pangan sebagai sistem dalam konteks penguatan desa dalam satuan kawasan perdesaan adalah berkait dengan penyediaan infrastruktur pertanian.  Sebagaimana diketahui semakin tinggi variasi ketersediaan infrastruktur pertanian di daerah maka semakin tinggi juga variasi tingkat keberhasilan antar daerah.  Hal yang menjadi sebab ketimpangan antar wilayah di satu wilayah terdapat kemakmuran yang berkelebihan, sedangkan di daerah lain kemiskinan dan kekurangan gizi.  Oleh karena itu, keterkaitan antar aras mulai dari desa hingga nasionalmenjadi penting (Eriyatno, et al, 2014).

      Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pertanian belum lagi berkait dengan kepentingan global. Oleh karena prosesnya kini perlu mempertimbangkan resiko perubahan iklim. Dalam kaitannya hal tersebut, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pengembangan dialog-dialog antar pihak adalah tentang rencana aksi  mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.  Tema-tema, seperti (a) peningkatan efisiensi dan suplai air secara efektif, dan mereduksi  kehalangan pada penggunaan air, sekaligus peningkatan kemampuan tanah menyimpan air; (b) peningkatan  efisiensi sistem irigasi, termasuk pengembangan jaringan irigasi di wilayah pertanian tadah hujan atau lahan pasang surut.  Oleh karenanya, langkah-langkah masyarakat perlu diselaras dengan upaya mitigasi dan adaptasi tersebut maka pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Pembangunan infrastuktur tingkat tinggi juga diperlukan dibeberapa daerah yang sudah memiliki jaringan sistem irigasi.Pengembangan otomasi  irigasi untuk efisiensi dan peningkatan produksifitas, pengembangan paket infrastuktur yang inovatif dalam pemanfaatan air irigasi,  serta pengembangan pupuk organik dalam rangka “zero waste system application”.

     Berdasarkan pengalamanmemfasilitasi pengembangankawasan perdesaan di 49 lokasi di 49 kabupaten di Indonesiayang 5 lokasi fokus pada pengembangan panganmenunjukkan, bahwa pengembangankegiatan ini perlu berbentuk riset-aksidalam rentang waktu tiga tahun (Kolopaking, 2013).  Proses itu pun perlu membangun keterlibatan masyarakat dan desa dalam  kegiatan monitoring dan evaluasi.Dalam upaya ini perlu juga dikembangkan ukuran baru tingkat keberhasilan baru yang hanya menggunakan index keberhasilan utama melalui perhitungan Nilai Tukar Petani, tetapi digunakan pengukuran indeks baru, seperti Social Progress Index.Dengan demikian, pelatihan-pelatihan untuk masyarakat dalam meningkat kapasitas pengelolaan informasi numerik maupun spasial.  Penguatan pengisian data profil desa dengan baik dan benar menjadi penting.  Pengembang “drone-desa”menjadi penting untuk mendukungmekanisme keterlibatan masyarakat dalam : (1) mengumpulkan data berbasis masyarakat; (2) menjadi bagian dari penyebaran informasi hasil monitoring dan evaluasi, dan (3)  menyampaikan keluhan dan gagasan solutif.

           Merujuk pengalaman ini, makaaksi pelembagaan kedaulatan pangan dalam satuan kawasan kerjasama antar desa diperkirakan perlu diprogramkan paling tidak selama tiga tahun.  Ketersediaanpendamping yang handaldengan semangat patriotik dan berkemampuan membangun kerjasamadari masyarakat dan pemerintah desadengan berbagai pihak terkaitjuga menjadi sangat strategis.  Hal yang penting lagi adalah aksi ini memerlukan exit strategyagar masyarakat siap berdikari ketikatelah mampu membangun jejaring produksi dalam kerangka saling menguatkangotong-royongsemuapihak.

 

4. PENUTUP

       Teknologi partisipatif adalah bagian dari prosespenerapan inovasi teknologi ke lingkungan social.  Dalam konteks pengembangan kerjasama antar desa dalam sebuah kawasan agar berdikasi dan lestari dan berkedaulatan pangan ditunjukkan hal tersebut perlu digunakan karena prosesnya saat ini tidak berjalan bilateral, tetapi multilateral---dalam arti mempertimbangkan politik kepentingan multi-pihak.Disamping itu, pengembangan teknologi produksiperlu mempunyaipenguatan semangatkerjasamayang menjadi jati diri bangsa.  Tanpaitu, maka penerapan teknologi dan pembangunan atau pengembangan prasarana produksihanya akan mendorong perkembangan ekonomi nasional yang melanjutkan perkembangan ekonomi-politik yang terus menumbuhkan ketimpangan.

       Pengalaman riset-aksi di 49 lokasi di kabupaten dengan 5 yang berfokus pada pengembangan sistem pangan menunjukkan, bahwa riset dan teknologi dalam era Globalisasi perlu dipandang tidak “bebas nilai”.  Dengan demikian,teknologi untuk pembangunan nasional perlu digeser darihigh tech as a driver power ke pendekatan go politic and technology inclusive push. Pembangunan nasional memerlukan pengembangan dan penerapan teknologi yang meletakkan semangat gotong-royong untuk pencukupan kebutuhan rakyat lebih utama dibanding kepentingan lain.

       Teknologi Partisipatif adalah langkah taktis (tactical course) pengelolaan pengetahuan dalam kerangka yang mempertimbangkan aspek selain keteknikan sebagai media mencari solusi. Ditunjukkan, bahwa riset dan teknologi perlu sejalan dengan pembangunan nasional yang sesuai dengan cita-cita founding fathers yang tertuang dalam landasan dasar negara.  Prosesnya perlu menghasilkan manusia mengembang riset dan teknologi dengan semangat : (1) patriotics intelectuals, yaitu kerjasama antar peneliti yang mengedepankan “intelektual yang berjiwa patriot” terhadap bangsanya dan memberi sumbangan yang terbaik bagi negara, (2) bekerja dalam bidangnya dan mampu bekerja dengan pola group thinking untuk mengakumulasi gagasan menemukan solusi, (3) perlu mempunyai cara tindak dan cara pikir sesuai yang diharapkan, dan (4) memperhatikan kesejahteraan semua pihak.

 

DAFTAR PUSTAKA

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Data Jumlah Desa dan Kelurahan di Indonesia Tahun 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.2013. Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan Berkelanjutan Outlook Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan Dalam RPJM.  Bahan Paparan Direktur Perkotaan dan Perdesaan-Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah yang disampaikan dalam Sarasehan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan Melalui Dialog Interaktif dengan Tema Membangun Ekonomi Perdesaan Yang Berkelanjutan di Hotel Sari Pan Pacific-Jakarta 25 Juni 2013.

Cordova, D., 2014.  Participation, Politics and Technology : Agrarian Development in Post-Neoliberal Bolivia.  Wageningen : The Wageningen University School of Social Sciences

Eriyatno, et al, 2014.  Pembangunan Sistem Kedaulatan Pangan melalui Jaringan Produksi, Pemberdayaan Masyarakat dan Infrastruktur.  Bogor: PSP3-IP

Jansen,K. And Vellema, S., (2011).  What is technography? NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, 57(3), 169-177

Kolopaking, L.M. 2014. Penguatan Peran Stakeholders dalam Pembangunan Pertanian Kerakyatan dan Cadangan Pangan guna Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Perdesaan.  Makalah dalam Pertemuan Nasional Pengembangan Cadangan Pangan pemerintah Desa (CPPD) dan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD).  Jakarta : Kemendagri RI.

---------------------. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Pemberdayaan Desa dan Penguatan Pengembangan Kawasan Perdesaan.  Diskusi Nasional Pembaharuan Desa.  Bogor : Direktorat Kajian Strategis IPB.

---------------------. 2013.  Mencari Inovasi Kebijakan Pembangunan Desa YangMencerdaskan Dan Menswadayakan Masyarakat.  Bahan Presentasi Seminar Nasional Pemberdayaan Desa.  Purwokerto : Universitas Soedirman.

---------------------.2012. Pengembangan  Sistem Kelembagaan untuk Meningkatkan Efektivitas Aksi-Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di DAS Citarum. Disampaikan dalammultistakeholder meeting TA ADB 7189 – Paket E Bandung, 6-7 Agustus 2012.

---------------------, et al. 2012. Studi Kualitatif Efek Rembesan Pilot PNPM-Lingkungan Mandiri Perdesaan di Indonesia. Bogor: Pusat Studi Pembanagunan Pertanian dan Pedesaan.

---------------------.2011. Strategi Pendekatan Prosedur Pengembangan Kegiatan PilotAdaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di DAS Citarum. Present on Workshop Proses Seleksi Kegiatan Pilot TA ADB 7189-Paket E Bandung 14 Juli 2011.

Lipton, M. 1977.  Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development.  London: Harvard University Press

Ranciere, J., 1999.  Disagreement: Politics and Philosophy.  Minneapolis: The University of Minnesota Press.

Sajogyo.2004.Refleksi Sajogyo: Dari Praktek ke Teori dan ke Praktek yang Berteori. Makalah tidak dipublikasikan.