BERITA DRN TERKINI

Oleh : Prof. Udiansyah, MS - Anggota Pangan dan Pertanian DRN 2012-2014 

Pendahuluan

Telah diketahui bersama bahwa Indonesia mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam setiap tahun.  Jumlahnya antara satu sampai dua juta ton.  Walaupun, secara atingc seyogyanya kita tidak perlu impor beras.  Masih ada surplus produksi beras petani oleh petani sekitar tiga sampai empat juta ton.

Data BPS dan Kementerian Pertanian menyebutkan jumlah penduduk Indonesia 237.641.326 jiwa tahun 2010.  Konsumsi beras per kapita 139.15 kg per  tahun.  Dengan demikian, maka kebutuhan beras nasional sebanyak 33,07 juta ton.  Sementara pada tahun yang sama produksi padi (Gabah Kering Giling, GKG) 66,41 ton atau setara beras 37,62 juta ton.  Berdasarkan data tersebut di atas terdapat kelebihan produksi beras 4,55 juta ton.

Walaupun jumlah penduduk bertambah menjadi 241.182.182 jiwa berdasarkan perhitungan pertumbuhan penduduk 1,49% dan produksi GKG menurun menjadi 65.74 juta ton lantaran berbagai sebab pada tahun 2011.  Lagi,  sebenarnya masih terjadi surplus beras sebesar 3,40 juta ton.

Padahal,  ketahanan pangan merupakan pilar utama stabilitas nasional.  Komponen terpenting ketahanan pangan adalah beras.  Maka, beras dapat menganggu stabilitas nasional. Masalah stabilitas nasional inilah yang diyakini sebagai ating terkuat untuk mempengaruhi kebijakan impor beras tersebut.

Strategi agar ketersediaan pangan tetap terjamin telah banyak dilakukan, diantaranya kampanye mengurangi konsumsi beras, menjamin lahan pertanian pangan berkelanjutan dari konversi, dan meningkatkan produktivitas dan produksi beras nasional. 

Konsumsi beras di Indonesia per kapita per tahun di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan ating-negara lain, yaitu 139.15 kg per tahun.  Bandingkan dengan konsumsi beras per kapita per tahun di Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam 80 kg, Thailand 70 kg, Jepang 60 kg, India 60 liter,  bahkan Bangladesh hanya 31,5 liter.

Upaya mempertahankan produksi beras salah satunya adalah dengan membuat undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelajutan.  Mengingat alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian berkisar 50 – 60 ribu ha per tahun.   Bahkan, data Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih fantastis. Alih fungsi lahan pertanian beririgasi untuk tujuan non-pertanian dan mendapat izin prinsip dari BPN mencapai luas 3 juta ha pada tahun 2009.  Sementara, usaha pencetakan sawah baru kemampuannya hanya 20 – 40 ribu ha per tahun.  Jadi, strategi ini belum efektif, karena baru sedikit kabupaten/kota yang telah menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara rinci dalam tata ruang wilayah kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat pertumbuhan penduduk, maka untuk menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan seharusnya peningkatan produktivitas dan/atau produksi beras terjamin. Jika produktivitas lahan persatuan luas tetap, maka luas lahan pertanian untuk produksi beras harus meningkat.  Lahan yang dapat dimanfaatkan untuk produksi beras di masa yang akan ating adalah lahan sub optimal.  Lahan sub optimal ini  berupa lahan rawa seperti tanah gambut, tanah mineral, dan rawa lebak dan lahan kering yang terdapat baik di luar kawasan hutan maupun dalam kawasan hutan.  Dalam tulisan ini hanya dibahas lahan rawa.

Kebijakan Pemanfaatan Lahan Sub Optimal

Pemanfaatan lahan sub optimal terutama lahan gambut menjadi sangat ector dengan proyek pengembangan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah tahun 1995/1996.  Proyek ini didasarkan pada Keppres No. 82 tahun 1995.  Namun, karena mendapat sorotan dari berbagai pihak, akhirnya proyek ini dihentikan pada tahun 1999. 

Memang, luas lahan rawa di Indonesia ector mencapai 35 juta hektar.  Lahan rawa tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

Kebijakan pemanfaatan lahan rawa sampai sekarang lebih ditekankan pada lahan gambut dan lahan rawa yang berada dalam kawasan hutan.  Jika ada lahan rawa di luar kawasan hutan atau sering disebut dengan APL (Areal Penggunaan Lain), maka perizinannya berada pada Kepala Daerah atau Bupati yang bersangkutan.

Kondisi seperti ini dapat membuat Bupati mengeluarkan izin tanpa memperhatikan kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat di masa depan untuk memproduksi pangan khususnya beras.  Oleh karena itu, pembatasan rasio luas wilayah rawa yang tersedia dengan luas yang dapat diberikan izin di suatu wilayah administrasi untuk kegiatan pertanian secara luas perlu diteliti dan ditentukan.

Kebijakan pemanfaatan lahan rawa di dalam kawasan hutan sudah tersedia, namun belum mencukupi khususnya dalam rangka untuk memproduksi pangan di masa yang akan ector.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kehutanan memberikan peluang pemanfaatan lahan sub optimal di kawasan hutan untuk produksi pangan.  Bahkan, secara khusus ada Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan  Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut, untuk lahan pertanian padi dan tebu dikecualikan.

Menteri Pertanian juga mengeluarkan Peraturan Menteri No. 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit. Kreteria lahan gambut yang dapat digunakan untuk kelapa sawit adalah:

  • Berada dalam kawasan budidaya,
  • Ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 (tiga) meter,
  • Lapisan tanah mineral di bawah gambut,
  • Tingkat kematangan gambut, dan
  • Tingkat kesuburan tanah

Pedoman Menteri Pertanian untuk perluasan perkebunan kelapa sawit sebenarnya sudah sejalan dengan kebijakan di ector kehutanan.  Namun, fakta di lapangan sering terjadi bahwa lahan berasal dari lahan sub optimal di kawasan hutan dan dilepas untuk lahan pertanian tanaman pangan khususnya padi banyak dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kehutanan bersedia melepas areal hutan karena permohonan masyarakat untuk keperluan pangan termasuk di antaranya areal untuk transmigrasi.  Bahkan, tidak jarang lahan diakuisisi dengan bukti telah mengerjakan bertahun-tahun, akhirnya dikeluarkan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa.

Atas dasar Surat Keterangan Tanah tersebut oknum tertentu mengurus membuat sertifikat tanah.  Dengan sertifikat itulah, ada dasar untuk mendapat pinjaman dari bank.  Akhirnya, terjadilah kerjasama masyarakat dengan perusahaan.  Suatu kerjasama yang sangat menguntungkan masyarakat sebenarnya.  Perusahaan menanam sawit di lahan masyarakat dengan pinjaman modal dari bank.

Sebelum sawit berproduksi, ada oknum tertentu yang menanyakan kepada masyarakat, apakah bersedia menjual lahan mereka dengan harga tertentu.  Karena terkadang masyarakat tidak mengeluarkan apa-apa, tiba-tiba mendapat penawaran yang menggiurkan, maka masyarakatpun menjual lahan mereka.  Ketika panen dan harga crude palm oil (CPO) sangat menarik seperti sekarang ini, maka jadilah masyarakat hanya sebagai penonton dari keberhasilan.  Banyak oknum pejabat dan mantan pejabat yang punya areal kebun sawit puluhan bahkan ratusan hektar dengan modus operandi seperti yang dijelaskan di atas.  Pertanyaannya adalah dimana letak pemberdayaan masyarakat?

Di lain pihak UU No. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelajutan belum banyak diimplementasikan oleh kabupaten/kota.  Selain untuk pembangunan di wilayah masing-masing, petani pemilik lahan juga sudah tergiur dengan harga yang tinggi terhadap lahan yang dimilikinya.  Program lahan sawah abadi ini akan berhasil dengan baik  jika pemerintah dapat membeli lahan yang ingin dijual oleh petani.

Jika tidak memungkinkan, maka setiap areal hutan yang berupa lahan sub optimal dan dilepas menjadi areal untuk produksi pangan khususnya padi, harus merupakan dan menjadi bagian dari UU No. 41 tahun 2009.  Ini penting, karena investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mencetak lahan pertanian tersebut sangat besar. 

Areal untuk produksi pangan lahan sub optimal yang berasal dari kawasan hutan sebagai  lahan pertanian pangan berkelajutan, tidak boleh dikonversi untuk tujuan lain, seyogyanya ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang.  Hal ini penting, agar ada pasal ketentuan pidana bagi yang melanggar ketetapan tersebut.

Rekomendasi

Untuk mencapai swasembada beras dimasa yang akan datang, perluasan lahan pertanian sangat diperlukan.  Lahan yang dapat dimafaatkan adalah lahan sub optimal khususnya lahan rawa yang juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat.  Oleh karena itu, pemanfaatan lahan rawa yang berasal dari pelepasan kawasan hutan harus menjadi bagian perlindungan lahan pertanian pangan berkelajutan.  Untuk itu diperlukan suatu kebijakan (Undang-undang) yang melarang konversi lahan pertanian padi yang berasal dari pelepasan lahan  hutan atau areal pencetakan sawah di luar kawasan hutan menjadi lahan pertanian lainnya.  Selain itu juga diperlukan kebijakan rasio yang diperkenankan antara luas wilayah rawa di suatu daerah dengan luas maksimum yang dapat diberikan izin oleh Kepala Daerah.