BERITA DRN TERKINI

Oleh : Dr. ir. Iding Chaidir , M.Sc - Sekretaris Dewan Riset Nasional

Pendahuluan

Tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan unsur utama kemajuan peradaban manusia sekaligus sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.  Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya.   Melalui penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptek pula suatu negara dapat memperkuat posisinya  dalam pergaulan dan persaingan antar bangsa di dunia.

Demikian pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bernegara, maka upaya-upaya penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek perlu mendapat perhatian dan pembinaan oleh pemerintah agar arah pengembangannya sesuai dengan yang diharapkan.

Sisnas Litbangrap IPTEK

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Litbangrap Iptek)  yang disahkan pada tangal 29 Juli 2002, merupakan landasan hukum utama untuk memperkuat daya dukung iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. 

Dalam UU 18/2002, Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan  secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu dan dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.  Sementara itu, teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

Sisnas Litbangrap Iptek berfungsi membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur-unsur penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptek dalam suatu keseluruhan yang utuh.  Unsur-unsur sistem ini terdiri atas (1) kelembagaan iptek, (2) sumberdaya iptek, dan (3) unsur jaringan iptek.  Unsur Kelembagaaan iptekterdiri dari sub unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang.  UnsurSumberdaya Iptekterdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia daa pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.  Sedangkan unsur Jaringan Iptek merupakan jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan iptek.

Pemerintah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sisnas Litbangrap Iptek di Indonesia.   Dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang iptek yang dituangkan dalam Jakstranas Iptek.  Untuk merumuskan ini, pemerintah membentuk Dewan Riset Nasional.

Sistem Inovasi Nasional

Meskipun disebut sebagai Sisnas Litbangrap Iptek, konsep yang terkandung  dalam UU 18/2002 sebenarnya adalah Sistem Inovasi yang berkembang sejak seperempat abad yang lalu.  Definisi sistem inovasi dituangkan dalam sudut pandang yang berbeda oleh Freeman (1987), Lundvall (1992), Nelson dan Rosenberg (1993), Metcalfe (1995), OECD (1999), Elquist (2001) dan Arnold et.al.(2001).  Dari sekian sudut pandang para pakar dapat disintesisikan secara konseptual bahwa Sistem Inovasi adalah suatu kesatuan dari sekumpulan entitas pelaku (aktor), kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi, dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan inovasi dan difusinya, serta proses pembelajarannya (Taufik, 2005).

Dalam UU 18/2002, istilah inovasi sendiri didefinisikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan iptek yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Konsep Sistem Inovasi Nasional baru secara eksplisit disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Bidang Iptek.  Dalam buku tersebut diuraikan bahwa strategi pembangunan Iptek dilaksanakan melalui dua prioritas pembangunan yaitu: (1) Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang, dan (2) Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) yang dilaksanakan sesuai dengan arah yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025. Selanjutnya strategi pembangunan Iptek ini dijabarkan ke dalam kerangka pembangunan Iptek sebagaimana dalam gambar 

Gambar : Kerangka Pembangunan Iptek Nasional.

Dalam kerangka pembangunan iptek tersebut dapat dilihat bahwa penguatan sistem inovasi nasional ditujukan untuk mencapai sasaran menguatnya kelembagaan iptek, sumberdaya iptek, dan jaringan iptek.  Apabila dibandingkan dengan konsep sistem inovasi nasional di beberapa negara,  sasaran yang ingin dicapai pada umumnya adalah terciptanya sistem yang meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  Pembangunan sistem inovasi nasional sebagaimana diuraikan dalam RPJMN lebih untuk memperkuat wahana pembangunan iptek.  Dengan demikian secara konseptual, konsep sistem inovasi nasional dalam RPJMN masih perlu penyempurnaan.

Pembangunan Inklusif

Istilah pembangunan inklusif sering disampaikan oleh pimpinan negara dalam berbagai kesempatan pidato.  Pembanguan inklusif secara umum diartikan sebagai oposit dari pembangunan eksklusif, yaitu pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok eksklusif tertentu saja. Kesadaran mengenai pentingnya pembangunan inklusif timbul setelah melihat realitas bahwa pembangunan nasional yang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi (growth) yang cukup tinggi tidak sepenuhnya dinikmati oleh kelompok miskin di pedesaan atau di daerah kumuh perkotaan. Meskipun ekonomi tumbuh pesat, namun jumlah masyarakat di bawah garis kemiksinan tidak banyak berkurang.

Dalam RPJMN 2010-2014 Buku I Bab V Kerangka Ekonomi Makro, pemerintah secara eksplisit menyebutkan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.  Dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi yang eksklusif menyertakan semua kelompok masyarakat dan golongan serta masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang terpencil dan terisolasi.  Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan juga dicerminkan dari segi proses perumusan kebijakan dan implementasinya, yaitu harus melibatkan para pemangku kepentingan untuk dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan membangunkonsensus pemihakan kepada masyarakat yang masih tertinggal. Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan, maupun kemiskinan yang masih mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia.

Inovasi untuk Pembangunan Inklusif

Telah dijelaskan bahwa sistem inovasi nasional adalah sistem  interaksi antara unsur kelembagaan iptek yang diarahkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup nasional.  Interaksi antara unsur tersebut secara keseluruhan bertujuan untuk mengembangkan, proteksi, membiayai, atau regulasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun implementasi konsep sistem inovasi nasional khususnya di Indonesia terkesan masih lebih ditujukan pada kepentingan pertumbuhan ekonomi.  Inovasi yang dikembangkan masih ditujukan untuk kepentingan sektor industri karena lebih signifikan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi.  Inovasi yang diarahkan dalam bentuk teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat lapisan bawah masih belum dibina secara baik dan seakan diserahkan kepada mekanisme pasar.

Kurangnya keberpihakan terhadap pengembangan inovasi untuk masyarakat kecil terlihat dalam pelaksanaan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang secara masif dilaksanakan oleh pemerintah.  Sukses pelaksanaannya lebih ditentukan oleh keberhasilan dalam melakukan rekayasa sosial dan pengembangan kegiatan ekonomi dan belum bertumpu pada unsur teknologi.  Seharusnya kegiatan ini kental dengan inovasi teknologi yang mampu memberikan suntikan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dipacu secara lebih cepat.

Secara umum dapat dilihat bahwa unsur ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (STI) belum terlibat banyak dalam pembangunan inklusif.  Pengembangan sistem inovasi nasional perlu dilaksanakan tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (industri), tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.  Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan riset yang mampu menghasilkan teknologi masyarakat (tepat guna), dukungan sumber daya yang memadai untuk terciptanya teknologi masyarakat, dan jaringan yang mantap baik antar lembaga riset mapun lembaga riset dengan pelaksana pembangunan inklusif.

Dalam tataran regional (propinsi dan/atau kabupaten), pemerintah telah mengembangan konsep Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang merupakan turunan dari Sistem Inovasi Nasional (SINas) dalam tingkat regional.  Dalam kerangka SIDa yang relatif berlingkup lebih kecil, kedekatan antara unsur teknologi dengan proses pemberdayaan masyarakat secara inklusif lebih mudah dikembangkan.  Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan jaringan yang erat antara unsur penyedia teknologi dan pengguna teknologi melalui peran fasilitator dilapangan.

Dalam tataran perencanaan sebagaimana Dewan Riset Nasional dapat banyak berperan, tugas yang harus diselesaikan adalah bagaimana mendorong agar Agenda Pembangunan Iptek perlu secara seimbang mengembangkan iptek untuk industri (orientasi ekonomi) dan iptek untuk masyarakat (orientasi sosial).  Universitas sebagai salah satu unsur kelembagaan iptek dapat berperan sebagai penghasil iptek (litbang) sekaligus penerap hasil iptek dilapangan (pengabdian masyarakat).   

Agenda Riset Nasional sebagai salah satu output DRN disusun untuk memberikan arahan pada pengembangan iptek dalam bidang (1) Pangan dan pertanian, (2) Energi, (3) Transportasi, (4) TIK, (5) Kesehatan dan Obat, (6) Hankam, (7) Material Maju, dan (8) Sosial Humaniora.  Agenda riset yang bersentuhan langsung dengan topik inovasi untuk pembangunan inklusif terutama dilaksanakan dalam komisi pangan, kesehatan dan sosial humaniora.  Selain itu, semangat pembangunan iptekpada Agenda Riset nasional  ditekankan pada kemanfaatan dan kontribusi hasil-hasil iptek yang  ditekankan pada 3 hal yaitu (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat, (2) kesadaran akan potensi kelautan, dan (3) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penutup

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan harus sejalan dengan tujuan utama pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan iptek yang menyertainya masih dilaksanakan dengan arah yang lebih menguntungkan masyarakat lapisan atas.  Untuk itu tantangan bagi dunia iptek adalah bagaimana mengembangkan iptek dan inovasi yang mendorong pembangunan yang juga berpihak kepada golongan masyarakat yang kurang beruntung (pembangunan inklusif).

 

Referensi

  1. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 193/M/Kp/IV/2010, Lampiran 2.  Agenda Riset Nasional 2010-2014.
  2. Taufik, TA. 2010.  Kemitraan Dalam Penguatan Sistem Inovasi Nasional.  Dewan Riset Nasional, Jakarta.
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  4. Undang undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembengunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.