BERITA DRN TERKINI

 

Download

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dewan Riset Nasional (DRN) adalah Lembaga Non-Struktural yang dibentuk pemerintah yang bertugas membantu Menteri Negara Riset dan Teknologi merumuskan arah, prioritas utama dan kebijakan strategis pembangunan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi (UU 18/2002 Pasal 19, ayat 2).  DRN periode 2015-2018 terdiri dari 63 anggota yang terdiri dari unsur unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang.  Kegiatan utama DRN adalah menggali pemikiran dan pandangan untuk pembangunan iptek melalui sidang, rapat, workshop, diskusi, kunjungan lapangan dan kerja sama serta kegiatan lainnya.  Hasil penggalian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah dalam bentuk Policy Brief, Laporan Tahunan,  Kebijakan Strategis Iptek dan Inovasi, serta Agenda Riset Nasional.

Selama kurun waktu tahun 2017, DRN telah melaksanakan 2 kali Sidang Paripurna, 4 kali rapat Badan Pekerja,  22 kali rapat Komisi Teknis (oleh 8 Komisi Teknis),7 kali Rapat Tim Adhoc, 10 kali Focus Group Discussion, dan 13 kunjungan lapangan.  Penggalian pemikiran dan pandangan yang dilakukan melalui berbagai forum tersebut membahas berbagai isu lintas bidang yaitu  komersialisasi hasil riset,  dukungan riset dan inovasi untuk daya saing bangsa, sinergi riset dan inovasi, serta pembahasan arah dan prioritas pembangunan 8 bidang fokus iptek (pangan, energi, transportasi, TIK, Hankam, Kesehatan & Obat, Material Maju dan Sosial Humaniora).

Beberapa kesimpulan penting dari penggalian yang dilakukan oleh DRN untuk masalah lintas bidang secara umum bahwa hasil riset dalam bentuk iptek dan invensi belum dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing dunia usaha/industri. Hal ini diduga disebabkan karena belum adanya undang-undang yang mendorong proses komersialisai hasil riset oleh dunia usaha (UU Inovasi).  Untuk itu DRN mendorong dibuatnya UU Inovasi, sehingga UU yang ada saat ini yang selama ini lebih berfokus pada penguatan aspek riset, akan lebih berperan dalam mendorong hilirisasi hasil riset melalui peningkatan  proses inovasi bagi dunia usaha dan industri.

Pembahasan khusus dilakukanTim Adhoc DRN untuk penyempurnaan RUU Sisnas Iptek. Beberapa kelemahan UU 18/2002 yang berhasil diidentifikasi antara lain, UU belum mengatur mekanisme koordinasi antar lembaga, pembinaan kelembagaan, SDM dan jaringan, belum sinkron dengan sistem keuangan negara, belum mengatur iptek strategis bidang pangan, air, energi dan infrastruktur.  Beberapa usulan penyempurnaan antara lain RUU perlu menetapkan prioritas Iptek, mendorong penerapan iptek dan TKDN, konsensus mengenai urgensi kegiatan                                                                                                               

Sidang Paripurna I DRN yang dilaksanakan pada 9Agustus 2017 menyepakati bahwa untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat maka  diperlukan penguatan inovasi di segala bidang.  Untuk memudahkan pengertian maka disepakati pula bahwa inovasi adalah invensi dikalikan dengan komersialisasi (inovasi = invensi* komersialisasi).  Diperlukan perubahan paradigma  dari pemajuan iptek yang lebih banyak  menghasilkan invensi menjadi komersialisasi iptek (inovasi)  yang menghasilkan perusahaan baru berbasis iptek dan pertumbuhan ekonomi.  Untuk itu diperlukan penciptaan ekosistem inovasi yang didasari oleh Undang-undang Inovasi.  Dengan UU Inovasi semua unsur (perguruan tinggi, lembaga litbang, industri, dan pemerintah) akan bergerak pada visi yang sama untuk membangun ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge Based Economy).

Sidang Paripurna II DRN dilaksanakan pada tanggal 23 November 2017 di Hotel Aryaduta Jakarta.  Sidang paripurna ini menyepakati hal-hal yang terkait perlunya Undang-undang Inovasi dan langkah-langkah penyempurnaan RUU. Beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan SP II antara lain adalah perlunya penguatan kelembagaan Iptek di daerah, terutama DRD penting dalam perumusan kebijakan pimpinan daerah. Selain itu disimpulkan pula pentingnya memasukkan pasal-pasal terkait penguatan inovasi dalam RUU Sisnas Iptek.  Untuk itu disarankan agar berbagai pihak yang peduli dan berkeentingan dapat memberikan masukan.   Berbagai masukan penyempurnaan RUU antara lain implementasi mobilitas  peneliti /perekayasa/ dosen ke industri, penyesuaian angka kredit pelaksana mobilitas,  pengaturan royalti paten DN yang lebih layak, fleksibilitas pendanaan riset melalui skema block grant, insentif fiskal dan non fiskal,  pengadaan pemerintah untuk produk pre-komersial hasil R&D,  penjaminan risiko/asuransi teknologi, kewajiban bagi PTN menghasilkan inovasi, dan harmonisasi kebijakan sektoral sesuai bidang teknologi  yang dikembangkan.

Pembahasan masukan kebijakan dilakukan DRN melalui kegiatan 8 komisi teknis yang ada di DRN. Di bidang fokus pangan dan pertanian pada tahun 2017 Komisi Teknis Pangan dan Pertanian menyoroti pentingnya diversifikasi dan industri berbasis pangan lokal.  Diversifikasi produk pangan seperti halnya pembuatan tepung mocaf dari singkong perlu didukung standarisasi produk sehingga dapat digunakan oleh industri pangan. Di bidang industri pakan ternak, masih dihadapi permasalahan kualitas produk petani (misalnya jagung)  yang tidak terstandar sehingga menyulitkan industri.  Selain itu  permasalahan klasik tentang lemahnya posisi tawar petani dan peran dominan tengkulak perlu diatasi dengan penerapan teknologi informasi, misalnya dengan pemasaran secara on-line.  

Bidang energi pada tahun 2017 memfokuskan pembahasan pada pengurangan pemakaian BBM melalui penataan transportasi perkotaan dengan kasus kota Surabaya. Disimpulkan bahwa setiap kepala daerah/walikota perlu menerapkan moda transportasi massal seperti kendaraan listrik/surya,  pembentukan klaster wilayah (kota namdiri) untuk mengurangi mobilitas  masyarakat.  Selain itu, komisi teknis energi DRN menyusun program-program pengembangan teknologi energi melalui konsorsium riset-industri yang dapat dibiayai oleh kemristekdikti melalui insentif riset.   Beberapa konsorsium yang dirancang adalah PLT Panas Bumi dan PLT Biomassa yang melibatkan bernagai institusi riset, industri dan pengguna.

Bidang transportasi pada tahun 2017 merintis pembentukan konsorsium Intelligent Transportation System (ITS) melalui kegiatan FGD dan kunjungan ke berbagai pusat pengembangan transportasi.  Kunjungan lapangan dilakukan ke Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan (Pusjatan) -Bandung, PT Dirgantara Indonesia - Bandung, PT Palindo Marine - Batam, dan MRO Lion-Batam.  Dari hasil FGD dan kunjungan lapangan diperoleh gambaran menyeluruh tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi.  Dari segi potensi, Indonesia memiliki SDM dengan kemampuan tinggi, namun tidak tersedia fasilitas pendukung (laboratorium) dan program serta pendanaan yang memadai sehingga tidak optimal.  Diperlukan sinergi antar lembaga melalui konsorsium untuk mengintegrasikan kemampuan tersebut dengan kebutuhan nyata di sektor industri (pengguna).

Bidang TIK mendukung  pengembangan riset dan industri Smart Card Smart Campus TRL 7, serta pilot project penerapannya di 4 Perguruan Tinggi dengan Konsorsium model K-1 atas  pendanaan dari Kemenristekdikti.  Konsorsium terdiri dari perguruan tinggi (UI, ITB, UNHAS dan Universitas Telkom) dan industri (PT. INTI,  PT. DAM, PT XIRCA, PT VERSATILE  dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia).  Kemajuan yang dicapai oleh konsorsium ini cukup menggembirakan, sehingga diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi kemandirian nasional di bidang ini.

Komisi Teknis Bidang Hankam  melakukan pertemuan dengan mengambil tempat di berbagai instansiterkait dengan Hankam yaitu di Balitbang Kemhan, Universitas Indonesia, Bappenas, dan PT PINDAD.  Komtek ini melaksanakan FGD dengan topik “Arah dan Kebijakan Riset dan Pengembangan Teknologi Bidang Hankam Kemenristekdikti”.  Diperoleh ksimpulan bahwa masih ditemukan kesenjangan sinergitas atara Balitbangkemhan dan Kemristekdikti, sehingga diperlukan program bersama dalam bentuk konsorsium dengan komitmen pembiayaan yang jelas dan melibatkan seluruh stakeholder pengembang iptek, industri dan pengguna dengan mengacu pada program prioritas yang disusun oleh KKIP.

Bidang Kesehatan dan Obat melakukan fokus pembahasan pada kolaborasi regional riset di bidang kesehatan.  Disampaikan bahwa Komtek Kesehatan DRN telah menyususn ARN di bidang kesehatan, yang meliputi (i) demografi dan pola penyakit, (ii) ketersediaan obat dan alkes, dan (iii) pelayan kesehatan masyarakat.  Indonesia perlu melihat Singapura dalam memprioritaskan bidang life science dan health care sebagai ujung tombak pembangunan perekonomian, termasuk pengembangan institusi dan sumberdaya manusianya.  Melalui program ini, maka Singapura sekarang telah menjadi pusat dunia untuk penanganan masalah kesehatan (health care).

Bidang Material Maju memfokuskan pembahasan pada pengembangan sumberdaya biomassa sebagai bahan pengembangan material maju. Salah satu jenis biomassa tersebut adalah Lignoselulosa terutama dari limbah agroindustri. Lignoselulosa mengandung lignin, hemiselulosa, dan selulosa, dan potensi dari residu agroindustri mencapai 20-30%. Pemanfaatan biomasa lignoselulosa sebagai biomaterial sangat luas yaitu untuk material karbon aktif, lignin, selulosa, biofuel, pakan ternak dan pupuk. Disamping itu dapat diproses menjadi material nano karbon (GrapheneCarbon Nanotube dan Grafit) dan nano selulosa (Nano selulosa Kristalin dan Nano selulosa Amorf) yang dapat diisolasi sebagai senyawa aktif seperti biosensor, thermal konduktor, ion, katalis dan sebagainya. Karena fungsinya tersebut, maka nano-selulosa dapat diaplikasikan di berbagai industry seperti pangan, kesehatan, elektronik, tekstil dan lingkungan.

Sementara itu Bidang Sosial Humaniora memfokuskan kegiatannya pada  topik permasalahan sosial dan kelestarian lingkungan  yang dihadapi dalam pengembangan kawasan industri.  Kunjungan dan diskusi dengan pengelola kawasan industri di Medan (KIM) memberikan gambaran bahwa pengelola kawasan industri lebih banyak dihadapkan pada masalah teknis seperti pembebasan tanah, pengelolaan limbah, banjir di pemukiman warga, polusi suara dan ketersediaan air bersih.  Fokus bahasan lainnya di bidnag soshum adalah masalah otonomi daerah yang berpengaruh terhadap  tingkat pengembangan inovasi yang pada akhirnya menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan penting lainnya yang dilaksanakan oleh DRN adalah dalam rangka memperoleh masukan untuk penyusunan Undang undang Inovasi.  Untuk itu DRN telah melaksanakan audiensidengan Menteri PPN/Ketua Bappenas, Deputi Kantor Staf Presiden, Para Rektor Perguruan Tinggi dan pihak terkait lainnya. Dalam berbagai pertemuan tersebut pada umumnya disepakati bahwa rumusan umum inovasi adalah invensi dikalikan dengan komersialisasi. Selain itu untuk penguatan inovasi nasional perlu diciptakan ekosisistem inovasi yang penciptaannya ditentukan oleh adanya Undang undang inovasi.

 
Selengkapnya.....