BERITA DRN TERKINI

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Bengkulu berkunjung ke Sekretariat Dewan Riset Nasional (DRN) pada Selasa, 22 Juli 2013; yang dipimpin oleh Ir. Bandi Hermawan, MSc, PhD - Ketua DRD Prov Bengkulu dan Nurdin Gultom SE- Wakil Sekretaris II DRD Provinsi Bengkulu. Kunjungan tersebut diterima Dr. Ir. Iding Chaidir MSc selaku Sekretaris DRN dan Ir. Hartaya MT, Staf Profesional DRN.

Dalam kunjungan tersebut , Ketua DRD Bengkulu memperkenalkan  DRD Bengkulu periode 2013-2017 yang ditetapkan oleh Gubernur bengkulu melalui Keputusan Nomor P.81.XXXII Tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013. DRD Bengkulu terdiri dari tujuh Komisi bertugas  memberikan masukan ke Gubernur, baik dengan mekanisme top down (permintaan masukan oleh Gubernur ) dan bottom up (isu yg berkembang disampaikan ke Gubernur). Kunjungan ini, juga untuk mengetahui agenda DRN yang terkait dengan DRD, agar DRD dapat menyesuaikan agenda kegiatannya.  Disampaikan juga bahwa pembiayaan DRD Bengkulu disediakan melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistika Daerah (Balitbang Stada). Di samping itu, DRD Bengkulu mendapat tugas untuk pengawalan. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang sebaiknya  disinkronisasi Sistem Inovasi Nasional (SiNas) dapat melalui  DRN. SIDa yang dikembangkan berdasarkan komoditas lokal, yaitu: gula aren, kopi, kayu sengon, umbi-umbian, batu cincin, padi lokal unggul. Tahun 2014, DRD Bengkulu  meminta ke Kabupaten/Kota utk mengembangkan SIDa tersebut , terutama terkait dengan sumber teknologi.

Dalam pertemuannya, Sekretaris DRN Iding Chaidir, menyampaikan kegiatan DRN, yang tugas utamanya adalah memberikan masukan tentang arah, prioritas utama dan kebijakan strategis pembangunan iptek kepada Pemerintah, melalui Menristek, dalam bentuk Jakstranas Iptek dan ARN 2015-1019. Dalam kaitannya dengan kegiatan DRD, DRN mempunyai salah satu fokus tugas yaitu menjalin hubungan kemitraan dengan DRN dalam kerangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sistem Inovasi di tingkat nasional dan daerah. Dalam kesempatan itu Ketua DRD Bengkulu mengharapkan dukungan baik dari DRN maupun dari Kementerian Ristek serta LPNK-Ristek untuk implementasi SIDa di kabupaten-kabupaten di Bengkulu. (Hty)

Pada hari Rabu, 12 Juni 2013 Ketua Dewan Riset Nasional yang didampingi oleh Prof. Suyanto Pawiroharsono dan Ir.Suryanto telah menerima kunjungan Ketua Dewan Riset Daerah Maluku Utara, Dr. Gufran Ali Ibrahim, MS di Ruang Rapat Dewan Riset Nasional, Jakarta.

Tujuan kunjungan tersebut adalah dalam rangka konsultasi penyusunan Agenda Riset Daerah di Provinsi Maluku Utara. DRD Maluku Utara  dibentuk berdasarkan Keputusan  Gubernur Maluku Utara Nomor 165/KPTS/MU/2012, tanggal  8 Maret 2012. Saat ini DRD Maluku Utara yang beranggotakan 100 orang sedang mempersiapkan Agenda Riset Daerah Provinsi Maluku Utara.

Pada kesempatan ini DRN menyerahkan buku-buku yang telah diterbitkan DRN, yaitu : (i) Jejaring Riset Pusat dan Daerah, (ii) Riset Untuk Keunggulan dan Daya Saing Bangsa, (iii) Mainstreaming Iptek Pembangunan Nasional. Buku-buku tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penyusunan Agenda Riset Daerah Provinsi Maluku Utara. (sp)

Dalam rangka kunjungan kerja staf professional DRN ke DRD Provinsi NTT pada hari Kamis, 22 November 2012, DRD NTT memaparkan perkembangan penerapan dan keterlibatan DRDProvinsiNTT dalam pengawalan SIDa di provinsi NTT. Sejak diinisiasinya SIDa di NTT yang dicanangkan dalam Rakorda Litbang pada tanggal 20 November 2012, DRD Provinsi NTT ikut berperan aktif dalam mengawalnya, meskipun belum dapat menghasilkan output yang signifikan dikarenakan pencanangan SIDa di NTT baru saja dilakukan.   DRD Provinsi NTT memliki rencana melakukan berbagai kegiatan , diantaranya program “Anggur Merah” yang merupakan akronim dari anggaran untuk mensejahterakan rakyat yang kegiatan utamanya adalah updating data kebijakan penelitian dan juga rencana dalam melakukan survey menggunakan metode ANIS pada bulan Desember 2012 ini,serta ikut berperan aktif dalam berbagai diskusi-diskusi yang berkaitan dengan SIDadi Provinsi NTT.  Terkait dengan hal tersebut DRD NTT melaporkan hasil kesepakatam FKPD regional Timur yang diselenggarakan di Kupang ,kesepakatan yang intinya menyebutkan perlunya dukungan dana yang memadai dan dukungan pelaksanaan SIDadari pihak-pihakterkait. Pada periode saat ini DRD Provinsi NTT terdiri dari35 Anggota  yang diketuai langsung oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Rayadan diwakili oleh Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L. Foenay, MSi. Keanggotaan DRD provinsi NTT ini di bagi menjadi 3 kelompok jenis keanggotaan, yang tertinggi adalah keanggotaan paripurna, ditingkat ini mencakup seluruh anggota DRD Provinsi NTT dan merupakan pengambil keputusan tertinggi, kemudian jenis keanggotaan badan pekerja, yang diketuai oleh Gubernur NTT,Drs. Frans Lebu Rayadan diwakili oleh Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Sidan yang terakhir jenis keanggotaan komisi teknis yang terbagi menjadi 4 komisi bidang, yaitu Komisi Bidang Ekonomi & Perdagangan, Komisi Bidang Pemerintahan, Politik & Hukum, Komisi Bidang Sosial &Budayadan Komisi Bidang IPTEK dan Lingkungan Hidup, masing-masing komisi terdiri dari ketua, sekretaris dan 3 anggota komisi.   Pada umumnya seluruh anggota DRDNTTcukup aktif, ditandai dengan seringnya para anggota DRD menghadiri berbagai rapat ataupun diskusi-diskusi yang diselenggarakan DRD NTT maupun pihak lain yang melakukan kerjasama dengan DRD NTT. 

Menjawab pertanyaan mengenai dukungan dari segi administratif,  DR. Drs. Jusuf Lery Rupidara, Msimengatakan bahwa pendanaan DRD NTT menggunakan dana APBD yang minim dikarenakan anggaran DRD NTT masih menyatu dengan Badan Diklat Peneilitian dan Pengembangan Provinsi NTT. Untuk mendukung kegiatan administratif, DRD NTT didukung oleh sekretariat berjumlah 6 orang dan diketuai oleh Sipriano Magno, SHyang berkantor di Badan Diklat Peneilitian dan Pengembangan Provinsi NTT. Mereka juga menginformasikan bahwa di tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTT  belum terbentuknya DRD.  Diakhir diskusi ini DRD NTT menyerahkan dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Juli 2009 – Desember 2011  ke staf profesional DRN (sb)

 

Sumberdaya manusia Mentawai dan pemerhati Mentawai yang terserak di berbagai daerah perlu disinergikan dengan menjadikan kearifan lokal masyarakat Mentawai sebagai basis pembangunan daerah Kabupaten Mentawai adalah salah satu dasar pemikiran perlunya Kabupaten Mentawai mempunyai Dewan Riset  Daerah (DRD) untuk mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Mentawai, yang disampaikan Ibu Prita Wardhani, Kepala Bappeda Kabupaten Mentawai yang didampingi Ibu Rosidah, Kepala Bidang Statistik dan Litbang Bappeda Kabupaten Mentawai, saat berkunjung ke Sekretariat Dewan Riset Nasional (DRN) pada hari Rabu, 13 Februari 2013.

 

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris DRN, Iding Chaidir dan Hartaya selaku Staf Profesional Sekretrait DRN. Dukungan dan kemitraan DRN terhadap  Kabupaten  Mentawai diharapkan agar terbentuk DRD Kabupaten Mentawai. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DRN menyerahkan beberapa buku pemikiran DRN terhadap pembangunan iptek nasional dan buku panduan pembentukan dan penyelenggaraan DRD sebagai dukungan awal terhadap rencana pembentukan DRD Kabupaten Mentawai (HI).

Kunjungan kerja staf profesional DRN ke DRD Kalsel pada tanggal 13 November 2012 bertujuan untuk melakukan pembaharuan data terkini terkait aktivitas kegiatan dan status keorganisasian DRD Kalsel. Sekretaris DRD Kalsel, Ir. Gusti Syahrany Noor dan salah satu anggota DRD Kalsel bidang teknologi kesehatan dan obat , Dr. Ir. Hesty Heryani, MS menerima langsung perwakilan staf profesional DRN, Ir. Hartaya, MT dan juga Ka.Bag. TU DRN, Ir. Suryanto di kantor Balitbangda Kalsel. 

Dalam kesempatan ini DRD Kalsel memberikan buku yang berjudul “Agenda Riset Daerah II (ARD II) Pembangunan Iptek di Kalsel” yang disusun oleh DRD Kalsel dan juga DRN memberikan buku Jejaring Riset Pusat & Daerah : Perspektif Kelembagaan & Kebijakan. Gusti menjelaskan bahwa ARD II Kalsel mengacu juga kepada Agenda Riset Nasional (ARN) yang disusun oleh DRN sebanyak 90%. Meskipun para peneliti di Kalsel sudah mengacu ARD akan tetapi DRD Kalsel belum bisa mengevaluasi hasil implementasi ARD II Kalsel ini, jadi saat ini masih sebatas sosialisasi.

Berdasarkan SK Gubernur Kalsel No.188.44/032/KUM/2010 tentang “Pembentukan DRD Provinsi Kalsel” menetapkan sebanyak 27 orang para pakar di Kalsel untuk menjadi anggota DRD dari berbagai kalangan yang dibagi menjadi 8 bidang fokus. Angggota DRD Kalsel mayoritas dari kalangan akademisi dan pemerintah. Saat ini Ketua DRD Kalsel diketuai oleh Prof. Dr. H. Wahyu, MS dan Wakil Ketua DRD, Prof. Dr. Indianoor Mahyudin, MS.

Sekretaris DRD Kalsel yang juga menjabat fungsional peneliti di Balitbangda Kalsel menuturkan aktifitas DRD Kalsel yang saat ini sudah berjalan selama 2 periode “Pada periode pertama yang lalu wakil ketua DRD di jabat oleh Dr. Ir. Hesty Heryani, MS yang pada periode ini menjadi anggota bidang fokus teknologi kesehatan & obat”. Dalam perjalanan DRD Kalsel selama 2 periode memiliki berbagai kendala seperti halnya DRD di provinsi atau kabupaten/kota yang lain. Selain anggaran yang minim dikarenakan masih menyatu dengan anggaran Balitbangda Kalsel , juga ada kendala yang bersifat non teknis diantaranya kurang bertemunya antar anggota DRD untuk melakukan diskusi, kendala ini diakibatkan oleh kesibukan masing-masing anggota DRD “Untuk kegiatan berdiskusi bertemu secara langsung dan lengkap agak sulit dikarenakan masing-masing anggota sibuk dengan kegiatan masing-masing selain itu juga banyak anggota DRD yang memiliki jabatan struktural di instansi lain, meskipun pada awalnya menandatangani kesediaan untuk menjadi anggota DRD Kalsel” tutur Hesty saat menjelaskan aktivitas DRD Kalsel, ditambahkan oleh Gusti Syahrany Noor “Kendala tersebut sementara ini diatasi dengan menyebarkan hasil diskusi atau informasi mengenai DRD Kalsel melalui milist dan juga kalau ada undangan untuk mengadakan pertemuan antar anggota DRD melalui SMS”. Selain itu juga SDM di kesekretariatan DRD Kalsel yang masih menyatu dengan Balitbangda Kalsel juga menjadi kendala komunikasi DRD Kalsel dengan DRN dan DRD yang lain. Meskipun begitu DRD Kalsel memiliki ruangan tersendiri untuk kegiatan kesekretariatan di kantor Balitbangda Kalsel .

Web ConferenceSekretaris DRN dengan DRD Kalsel

Disela-sela diskusi antara staf profesional DRN dengan DRD Kalsel berlangsung,  Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc sebagai Sekretaris DRN yang pada saat itu berada di sekretariat DRN Jakarta ikut bergabung dan berdiskusi secara langsung melalui web conference via internet, Sekretaris DRN mengajak DRD Kalsel untuk melakukan diskusi seperti ini (web conference)  dengan DRN atau DRD yang lain tanpa harus bertemu langsung selain itu juga sebagai solusi untuk mengatasi kendala para anggota DRD yang tidak bisa datang langsung dalam rapat atau pertemuan anggota DRD. Pada kesempatan itu Sekretaris DRN menginformasikan bahwa akan ada Forum Diskusi antara DRN dengan DRD se Indonesia di Jakarta pada tanggal 11 November 2012 serta rencana akan dilaksanakannya Sidang Paripurna II Tahun 2012 Dewan Riset Nasional pada tanggal 12 November 2012 yang juga berlangsung di Jakarta.

Mengakhiri acara diskusi ini DRD Kalsel meminta saran dari DRN agar DRD Kalsel dapat berjalan dengan baik , Hartaya menanggapinya dengan memberikan beberapa masukan diantaranya “ Faktor leadership harus ditegakkan dikarenakan sifat organisasi DRD yang kolektif peran leadership ketua DRD atau pimpinan DRD sangat vital perannya untuk menjalankan roda organisasi, kemudian segera melakukan follow up secepatnya hasil-hasil diskusi atau informasi kegiatan yang lain ke para anggota dan juga stakeholders, serta lakukan komunikasi yang intensif dengan jejaring yang lain untuk memperkuat kelembagaan DRD Kalsel sendiri “ saran Hartaya.(sb)