BERITA DRN TERKINI

 

Ketua Dewan Riset Nasional menghadiri acara Rakor Dewan Riset Daerah (DRD) dan Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung pada hari Selasa, 29 Oktober 2019 di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.

Ketua Dewan Riset Nasional memberikan arahan Peran DRD dalam Pembangunan Lampung. Dalam Paparannya, Peran DRD sungguh sangat penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam bidang riset dan inovasi harus senantiasa diperkuat dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian daerah.

Ketua Dewan Riset Nasional juga mengapresiasi adanya kegiatan lomba anugerah inovasi daerah yang bertujuan memotivasi dan menumbuhkembangkan kreativitas para pelajar, peneliti dan masyarakat di Lampung dan berharap inovasi-inovasi yang telah dibuat tidak hanya sebagai "prakarya" seperti kegiatan di sekolah tapi dapat di komersialisasikan di Lampung dan Nasional.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggadeng Dewan Riset Nasional (DRN) dan Dewan Riset Daerah (DRD) Lampung untuk bersama-sama melakukan inovasi demi kepentingan rakyat Lampung. Hal tersebut dilakukan dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Lampung dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta tentang pelaksanaan kerja sama dalam rangka mendukung pembangunan di Lampung.

Nota kesepahaman ditandatangani Gubernur dan Para Rektor, di antaranya Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Malahayati, Universitas Saburai, Universitas Tulang Bawang, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia, IIBI Darmajaya, Umitra, dan Universitas Muhamadiyah Lampung.

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah setempat dapat melakukan inovasi pada semua bentuk pembaruan guna mendukung kinerja. Inovasi yang berupa proses, mekanisme ataupun produk didapat dari hasil kelitbangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menumbuhkembangkan pemanfatan, pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar serasi serta mampu bersaing, berdaya guna, dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan hal tersebut, badan litbang harus mampu berkolaborasi dengan lembaga riset lainnya, khususnya dengan DRD. Hal itu diharapkan dapat mendukung Pemprov Lampung dalam merumuskan arah prioritas dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasilnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah di masing-masing satuan kerja.

Ketua DRD Lampung, Hasriadi Mat Akin, menjelaskan pihaknya bertugas mencoba memberikan kajian tentang potensi daerah yang sangat besar. Hal ini mengingat Lampung mempunyai penghasilan produksi pertanian yang sangat besar, seperti singkong, padi, jagung, dan kopi.

Di bidang perternakan Lampung juga penghasil ternak yang besar, serta memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia. Untuk itu, potensi ini seyogianya menjadi modal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Lampung. Keterpaduan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah sangat diharapkan untuk membangun sistem inovasi daerah sehingga potensi alam yang demikian besar dapat menjadi nilai tambah yang dapat mengangkat perekonomian Lampung. Kerja sama dan sinergi antara DRD dan DRN yang kelak menghasilkan suatu inovasi daerah yang mampu mengangkat perekonomian daerah.

(K)

 
Foto Lainnya

 

 

 

Ketua Dewan Riset Nasional menghadiri acara pengukuhan anggota Dewan Riset Daerah Kota Mojokerto di Hotel Raden Wijaya, Kota Mojokerto, Jawa Timur pada hari Senin, 21 Oktober 2019.

Ketua Dewan Riset Nasional memberikan Sosialisasi Tugas dan Fungsi DRD dalam Pembangunan Pemerintahan dan IPTEK. Dalam paparannya, Beliau mengatakan bahwa DRD Kota Mojokerto merupakan yang ke 87 dari seluruh DRD yang ada di Indonesia.

DRD Kota Mojokerto dikukuhkan oleh Ika Puspitasari Wali Kota Mojokerto sesuai Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2019 tentang Dewan Riset Daerah. Nantinya DRD ini akan membantu Walikota dalam merumuskan berbagai kebijakan dan termasuk di bidang pendidikan. DRD Kota Mojokerto akan menjadi lembaga dalam urusan naungan Bappeko Mojokerto sepagai OPD penggagas arah pembangunan Kota Mojokerto. DRD juga bertugas akan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah-daerah lain. Dalam jangka waktu ini, DRD akan mengkaji RPJMD untuk bisa di aplikasikan di kota Mojokerto dengan cepat dan tepat.

Anggota DRD terdiri dari empat orang yang berasal dari unsur praktisi dan akademisi dengan susunan keanggotaan : Dr. Ignatia Martha Hendrati, SE, ME sebagai Ketua DRD, Dr. Suko Widodo, M.Si sebagai Wakil Ketua, Dr. Sutikno, S.Si, M.Si sebagai Sekretaris dan Dr. Jayus, SH, M.Hum selaku Anggota.

(K)

 
Foto Lainnya

 

Rabu 6 Juni 2018, Balitbang ( Badan Penelitian dan Pengembangan ) Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan mengunjungi Dewan Riset Nasional ( DRN ) Di Jakarta, bertemu langsung dengan Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU dan tim Sekretariat, Balitbang Kabupaten Muara Enim dibentuk pada 31 Desember 2016 yang menjadi Ketua Pejabat PLT, Dewan Riset Daerah ( DRD ) di Kabupaten Muara Enim belum ada oleh karena itu tujuan dari Balitbang mengunjungi DRN untuk meminta pentunjuk dan saran DRN dalam pembentukan DRD Kabupaten Muara Enim, dasar hukum dari pembentukan DRD, menentukan dan mekanisme menjadi anggota DRD, dan masalah pendanaan untuk kegiatan dan honor anggota DRD.

Saran dan masukan Ketua DRN dasar dari pembentukan Dewan Riset Nasional ( DRN ) dan Dewan Riset Daerah ( DRD ) adalah undang-undang 18/2002 tentang Sisnas iptek, mengapa DRN dan DRD sangat penting perannya karena semua Negara maju didunia mempunyai DRN yang langsung menjadi ketuanya Presiden, sehingga peran DRN sangat penting dan kuat posisinya dalam menentukan kebijakan dan arah riset.

Salah satu tugas DRN yaitu membina DRD, DRN selalu dikunjungi pihak daerah dari DRD, Balitbang, Bappeda dll, yang menjadikan DRN sebangai Induk riset daerah, DRN juga sudah melakukan pembinaan dan pelantikan langsung terhadap DRD yang berjumlah 62 DRD yang terdiri dari DRD Provinsi, DRD Kabupaten dan DRD Kota.  DRN selalu meminta DRD untuk menjadikan produk unggulan didaerah menjadi lebih meningkat dalam mendorong dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat kemajuan didaerah, seperti contoh DRD lampung yang menjadikan singkong sebagai produk unggulannya, dan  DRD Aceh yang menjadikan Nilam sebagai produk unggulan dan DRD lainnya. Ada juga DRD Jawa Timur yang sangat aktif dalam mamberikan saran dan masukan langsung kepada gubernur demi kemajuan Jawa timur sehingga saran dan masukan sering dijadikan peraturan daerah oleh Gubernur. Oleh karena itu tugas dari DRD memberi masukan langsung kepada Kepala daerah dengan outputnya rekomendasi langsung yang tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kemajuan didaerah.    ( FA )                

 
Lihat Foto Lainnya

 

Jumat 8 Juni 2018, Dewan Riset Daerah ( DRD ) dan Balitang Provinsi Sumatera Utara mengunjungi Dewan Riset Nasional ( DRN ) di Jakarta, bertemu langsung dengan Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU dan Tim Sekretariat. Dalam kunjungan kali diwakili oleh Sekretaris Balitbang Provinsi Sumatera Utara dan Sekretaris DRD Provinsi Sumatera Utara, tujuan mengunjungi DRN adalah ingin meminta masukan dan saran dari Ketua DRN mengenai masalah-masalah yang ada di Sumatera Utara seperti masalah kemacetan, masalah infrastruktur jalan yang baik, kawasan industry yang sudah tidak berfungsi, masalah pertanian kebanyakan petani karet sekarang merubah tanamannya menjadi jeruk nipis dan tanaman lainnya dan masalah perikanan dimana Peraturan Menteri mengenai alat tangkap yang tidak bisa digunakan dan diterapkan dikawasan laut Sumatera Utara karena selat Malaka merupakan kawasan yang arus dalamnya deras juga masalah tengkulak hasil nelayan, dan rencana awal tahun 2019 akan ada pertemuan dan raker dari 13 DRD Kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara.   

Ketua DRN mengatakan mengatakan salah satu tugas utama DRN adalah membina DRD dari seluruh Daerah di Indonesia, yang tiap tahunnya selalu dilaporkan Kementeri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti ), sebagai bentuk dan kinerja kegiatan yang dilakukan DRN selama setahun. Dari masing-masing Komisi Teknis yang ada di DRN, saat ini DRN sedang mengusulkan Undang-undang Inovasi, mengapa Undang-undang Inovasi penting. Karena semua Negara-negara maju sudah memiliki Undang-undang Inovasi, Strategi inovasi, Dewan Inovasi dan dana inovasi yang jelas demi kemajuan Negaranya. Masalah kemacetan dikarenakan infrastruktur jalannya yang kurang memperhatikan kondisi kedepannya. DRD harus dapat menjaring riset-riset didaerah supaya menjadi komersial sehingga dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat didaerah.     ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Kamis 19 April 2018, Bappeda Litbang Kota Palembang mengunjungi Dewan Riset Nasional ( DRN ) di Jakarta, bertemu langsung dengan Sekretaris DRN Bapak Iding Chaidir dan tim Sekretariat, tujuan dari Bappeda Litbang Kota Palembang ke DRN adalah untuk menjawab perintah tugas dari Walikota Palembang yang menginginkan segera dibentuk Dewan Riset Daerah ( DRD ) Kota Palembang, agar dapat mengatur dan mengawasi kegiatan riset didaerah sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada didaerah,  oleh karena itu Bappeda Litbang ingin meminta masukan dari DRN berupa dasar hukum dari DRN dan DRD, pembentukan DRD, perekrutan anggota DRD, tugas-tugas dari DRD, Walikota saat ini mempunyai program kerja untuk meningkatkan pelayanan dan infrastruktur disektor Pariwisata yang ada di Kota Palembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dan pendapatan Daerah.

 

Masukan dari Sekretaris DRN, dasar hukum dari DRN dan DRD adalah Undang-undang 18/2002 mengenai Sisnas Iptek yang mengharuskan adanya DRN dan DRD didalam pasalnya, DRN sangat mengapresiasi apabila dibentuknya DRD Kota Palembang dalam perekrutan anggota DRD harus terdiri dari A,B,G,C ( Akademisi, Bisnis/pengusaha, Government/Pemerintahan dan Community ), kalangan Akademisi dilibatkan menjadi anggota DRD untuk menjaring hasil temuan diuniversitas menjadi lebih  bermanfaat buat masyarakat, kalangan Bisnis dilibatkan menjadi DRD untuk memberi pelatihan kepada UKM dan menjaring pengusaha-pengusaha baru agar lebih maju dan berkembang dengan berinovasi dalam kualitas produknya, kemasan produknya dan pemasarannya, Pemerintahan dilibatkan menjadi anggota DRD untuk menyusun kebijakan dan peraturan daerah, dan kalangan Komunitas  yang harus dibagi beberapa komisi sesuai kebutuhan didaerah seperti Transportasi, ekonomi, Lingkungan, atau sektor lainnya, dimana tugas DRD menyusun program kerja yang disusun didalam Agenda riset daerah ( ARD ), memberi masukan kekepala daerah dalam mendorong sistem inovasi daerah menjadi komersialisasi dari hulu dan hilirnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatnya pendapatan daerah, Sistem Inovasi daerah yang harus didukung dari berbagai aspek teknologi, kebijakan dan ekonomi. Dalam pengembangan sektor Pariwisata DRD harus mempunyai pemikiran lebih inovatif dengan membuat kajian wisata, membangun infrastruktur, wisata kuliner, paket kunjungan wisata agar lebih menarik sehingga dapat dapat mendatangkan wisatawan lokal dan wisatawan asing.  ( FA )    

 
Lihat Foto Lainnya