BERITA DRN TERKINI

 

Kamis 15 Februari 2018, Komisi teknis Pangan dan Pertanian dan Komisi teknis Energi mengadakan rapat gabungan pertamanya di tahun 2018 di Jakarta, rapat diawali pembukaan oleh ketua komisi teknis pangan dan pertanian Bapak Haryono yang mengucapakan terima kasih kepada para anggota yang hadir, juga mengatakan rapat gabungan antara komisi teknis pangan dan pertanian dan komisi teknis energy merupakan strategi yang baik, persiapan DRN dalam acara Hateknas ke 23 dengan Tema “ Pangan dan Energi”,  yang akan dilaksanakan di Pekan Baru kepulauan Riau, seperti contoh Kelapa sawit yang merupakan bahan yang dapat berfungsi sebagai pangan pertanian dan bisa memnjadi energy dan kegiatan kerja komisi teknis pangan dan pertanian ditahun 2018.

Sekretaris Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengatakan rencana kegiatan ditahun 2018 yang akan membuat buku bunga rampai, yang berisi pemikiran dari masing-masing komisi teknis dibidangnya dengan masukan dari para anggotanya, dalam acara Hateknas ke 23, yang bertema “ Pangan dan Energi” nanti dibulan agustus, oleh karena itu DRN sangat perlu memenggabungkan pemikiran-pemikiran dari komisi teknis pangan dan pertanian dan komisi teknis energi sebagai persiapan DRN untuk acara Hateknas ke 23 nantinya. para anggota DRN merupakan para pakar dan ahli yang sangat mengerti dibidang pangan dan energi, kiranya agar DRN dapat memberikan masukan mengenai pangan dan pertanian dan energi. (FA)    

 
Lihat Foto Lainnya

 

Rabu tanggal 14 februari 2018, Komisi teknis transportasi mengadakan rapat pertamanya ditahun 2018 diruang rapat garuda gedung Balitbang Kementerian Perhubungan Jakarta, Dalam pembukaan rapat ketua Komisi teknis Transportasi Bapak Danang Parikesit yang menyampaikan kegiatan komisi teknis transportasi ditahun 2017 dan penyusunan rencana kegiatan ditahun 2018, dilanjutkan sambutan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan sebagai tuan rumah yang mengatakan dalam pengembangan sarana transportasi kita perlu mengacu pada roadmap rencana induk transportasi nasional, karena saat ini dalam pengembangan transportasi nasional masih menyangkut produk asing, oleh karena itu riset roadmap tranportasi seperti kehilangan arah riset nasional seperti MRT dan LRT, maka transportasi nasional perlu adanya star up digital dibidang transportasi diekonomi sistem dalam rencana jangka panjang dalam pembuatan rootmap bidang tranportasi ada rancangan sistem transportasi nasional sudah dalam kajian aspek hokum, balitbang meminta DRN untuk membantu, upaya star up digital dan DRN kiranya dapat mensinergikan kepentingan riset, teknologi dan peneliti di Indonesia.

Andi Alisjahbana, ,mengatakan DRN sangat bisa membantu Balitbang dalam pengembangan transportasi akan tetapi perlu melihat teknologi yang digunakan didalam rootmap transportasi seperti contoh pemakaian teknologi AJSD ( Untuk mengetahui posisi pesawat diwilayah Indonesia ) dibandara, permasalahannya masih banyak bandara-bandara di Indonesia yang belum memenuhi standarisasi Internasional sehingga teknologi AJSD tidak bisa dipasang, bidang kereta api adanya rencana kereta cepat, oleh karena itu perlu percaya pada sebuah teknologi terhadap jaringan network teknologi adanya taxi udara dalam standarisasi dibidang transportasi, teknologi akan terus berkembang seperti teknologi dibidang listrik, mobil dan motor listrik akan tetapi pekembangan teknologi listrik perlu memperhatikan infrastruktur yang siap mendukung perkembangan listrik.

Bambang Sugeng mengatakan dalam perkembangan teknologi informasi saat ini kita harus dapat mengikuti perkembangan zaman, yang dapat mempengaruhi bidang transportasi digital agar tidak merusak sector  transportasi yang resmi seperti contoh Gojek, Grabbike, Uber dll, oleh karena itu Pemerintah harus dapat mendorong cepat pembangunan transportasi massal seperti MRT dan LRT, dalam sector transportasi harus mempunyai perencanaan yang solid sehingga dapat menyesuaikan dalam perkembangan zaman.

Sigit Priyanto mengatakan Disetralisasi dalam bidang transportasi harus dapat bekerja sama dengan bidang IT, oleh karena itu dalam perkembangan transportasi saat ini kementerian Perhubungan harus dapat bekerja sama dengan Kementerian komunikasi dan Informatika. Sehingga dapat menciptakan transportasi yang aman dan nyaman bagi para penggunanya.

Tri Achmadi mengatakan Digitalisasi dibidang transportasi harus mempunyai Transaksionalnya dengan port to port data, sehinga pemerintah dapat memantau secara langsung kegiatan transportasi nasional, permasalahan saat ini perekaman data belum efektif sehingga berbagai data belum jelas didapat seperti contoh perekam data muatan kapal Fery data jelasnya belum ada, dan data sekarang sifatnya hanya akuisisi. Menanggapi jalan-jalan diIndonesia yang menanjak dengan membuat terowongan atau EMEN  dengan standarisasi dari kementerian PUPR, dan dapat membuat teknologi capsul ( Cable Car ) yang biasa digunakan diluar negeri.(FA)

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Kamis 8 Februari 2018, Komisi teknis Energi mengadakan rapat pertamanya ditahun 2018, Dalam pembukaan rapat ketua Komisi teknis Energi oleh Bapak Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto  menyampaikan ucapan terima kasih kepada  para anggota yang hadir dalam rapat ke 1 komisi teknis energi yang pertama ditahun 2018,  bahwa ada rencana Dewan Riset Nasional ( DRN ) membuat buku bunga rampai, oleh karena itu komisi teknis energi diminta membuat tulisan mengenai isu-isu terkini dibidang energi dan Inovasi, dengan mengacu pada Agenda Riset Nasional ( ARN ) DRN , para anggota komisi teknis Energi harus membuat tulisan dengan saran dan pemikiran yang selalu berkoordinasi dengan anggota DRN sesuai dengan bidangnya.

Sekretaris DRN Bapak Iding Chaidir yang mengatakan rencana DRN membuat buku DRN bunga rampai, juga meminta menyusun rencana jadwal kegiatan komisi teknis energi ditahun 2018, dalam hal administrative keanggotaan DRN periode 2015-2018 akan berahir masa jabatannya ditahun ini 2018, jadi tahun 2018 ini menjadi tahun terakhir  bagi anggotanya yang baru satu kali menjadi anggota DRN dapat menjadi anggota lagi diperiode selanjutnya dan apabila dari anggota sudah menjadi anggota 2 kali, maka dapat mengusulkan nama untuk menggantikan posisinya untuk menjadi anggota DRN diperiode berikutnya, dalam waktu dekat ini  13 Februari 2018 DRN dan tim ad hoc akan diundang tim Pansus DPR-RI  dalam membahas mengenai Undang-undang Inovasi yang diusulkan DRN dan memberi masukan mengenai Rencana revisi Undang-undang 18/2002 tentang Sisnas Iptek, dan RUU Inovasi yang saat ini sedang dibahas didalam Pansus DPR, DRN mengusulkan Undang-undang Inovasi karena kata-kata Inovasi didalam UU 18/2002 Sisnas Iptek saat ini berupa pasal bukan menjadi undang-undang inovasi sendiri atau digabungkan dengan UU 18/2002.    ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

 

Selasa, 13 Februari 2018 Tim Pansus Undang-undang DPR-RI mengundang Dewan Riset Nasional ( DRN ) dan DRD gedung Nusatara I ruang rapat komisi VII diJakarta, rapat diawali pembukaan oleh ketua tim pansus DPR-RI Bapak Daryatmo yang mengatakan ucapan terima kasih kepada peserta yang hadir, tim pansus dianggotai dari komisi vii dan komisi x yang berjumlah 30 orang ,Tujuan Tim pansus DPR-RI mengundang rapat kali ini untuk mendengarkan masukan Dewan Riset Nasional (DRN) untuk penyempurnaan rancangan undang undang (ruu) sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi (sisnas iptek), Dewan Riset Daerah ( DRD ) Jawa Timur, Masyarakat Material Indonesia ( MRS ), Lembaga 1945 dan Himpunan peneliti Indonesia ( Himpenindo ). Masukan awal dari Dewan Riset Daerah Jawa Timur, perwakilan DRD mengatakan DRD Jawa Timur mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu Gubernur Jawa Timur sebagai kepala daerah, bagaimana DRD memposisikan diri, karena mempunyai tugas langsung dibawah Gubernur, yang bisa  memberikan masukan langsung. Sehingga memberikan peran yang penting dalam pengembangan otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dilanjutkan pemaparan ketua Dewan Riset Nasional ( DRN ), mengatakan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dilihat dari peringkat daya saing nasional dan inovasi global. Didalam UU 18/2002 DRN dan DRD dihapuskan , menurut DRN itu berupa kemunduran karena negara2 yang maju inovasinya, mempunyai undang-undang Inovasi dan DRN yang langsung memberikan masukan ke Presiden.

Pandangan DRN tentang Sisnas iptek dan Inovasi, agenda inovasi global setiap tahun Indonesia akan dievaluasi dan pada tahun  2020 Indonesia akan ditanya dunia mengenai inovasi.

Dilanjutkan pemaparan masyarakat material Indonesia, yang mengatakan penghapusan Dewan Riset Nasional ( DRN ) merupakan suatu kebodohan, karena DRN merupakan induk dari riset-riset yang ada diIndonesia, oleh karena itu perlu adanya evaluasi dari DPR didalam Undang-undang mengenai keberadaan DRN.  Dilanjutkan pemaparan Lembaga 1945 perlu ada dewan dibawah presiden, perlu ada dewan pengelola dana keuangan Negara. Didukung ikatan dosen diluar negeri. Dilanjutkan pemaparan Himpenindo ( Himpunan peneliti Indonesia ), mengatakan ingin mengusulkan perubahan uu 18/2002 mengenai Sisnas Iptek menjadi Sisnas Iptekin, perlu memperhatikan kelembagaan, SDM, anggaran dana yang jelas. ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

Senin 5 Februari 2018, Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat Diskusi Inovasi Indonesia, dengan mengundang IABIE ( Ikatan Alumni BJ Habibie ), IAJ ( Ikatan Alumni Jerman ), IKAL BPPT ( Ikatan Alumni BPPT ), IKAL Lemhanas ( Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional ) dan beberapa anggota DRN yang mempunyai pengalaman dalam penyusunan dan pembuatan undang-undang.

Diskusi diawali pembukaan dan pemaparan oleh Ketua Dewan Riset Nasional ( DRN ), Bapak Bambang Setiadi yang mengucapkan terima kasih kepada para undangan dan anggota DRN yang hadir dalam acara diskusi kali ini, Ketua DRN mengatakan tujuan dari diskusi kali ini saat ini Indonesia sangat perlu adanya undang-undang inovasi karena Negara-negara maju saat ini sudah mempunyai Undang-undang Inovasi, Strategi & Roadmap Inovasi, Dana Inovasi dan Dewan Inovasi yang selalu mengawasi dan mengontrol perkembangan inovasi sehingga dapat mendorong pendapatan anggaran nasional negaranya.

Perwakilan IABIE ( Ikatan Alumni BJ Habibie ) mengatakan undang-undang Inovasi sangat penting dan perlu ada di Indonesia karena apabila tidak ada undang-undang maka perkembangan riset dan inovasi akan terhambat dan akan mati ditengah jalan, karena belum adanya aturan dan payung hukum yang jelas yang mengatur dalam berinovasi, oleh karena itu kata kunci dari undang-undang inovasi harus adanya reformasi keuangan dengan kata lain IABIE sangat mendukung dan tertarik adanya undang-undang Inovasi, Ketua IAJ ( Ikatan Alumni Jerman ) mengatakan dengan adanya perkembangan tekhnologi perusahaan yang terus berinovasi sangat maju saat ini, sangat perlu adanya undang-undang inovasi yang mengatur perkembangan inovasi saat ini, sehingga dapat mendorong siswa membuat inovasi, mahasiswa dapat melakukan riset dan inovasi, kegiatan riset perusahaan yang harus bekerja sama dengan universitas dan perguruan tinggi serta adanya SDM yang berkualitas, bahan baku, infastruktur dan ketersediaan dana. IKAL BPPT ( Ikatan Alumni BPPT ) mengatakan undang-undang inovasi sangat perlu dan penting sebagai payung hukum, sehingga dapat memberikan kebebasan talenta-talenta muda dalam melakukan riset dan inovasi, IKAL Lemhanas ( Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional ) mengatakan inovasi tidak datang dengan sendirinya akan tetapi karena adanya dorongan pemerintah dalam pembuatan undang-undang inovasi menjadi suatu keharusan, undang-undang inovasi sangat bagus tapi perlu memperhatikan agenda nasional sebagai acuan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan anggaran Negara dan perlu adanya perbaikan masalah birokrasi yang benar dan baik, adanya pemerhati inovasi dan iptek sangat perlu dilihat dari segi pendidikan, R&B, Industri dan pangsa pasarnya. Karena dalam perkembangan iptek saat ini dapat membuat generasi muda menjadi maju dan dapat pula membuat kemunduran dalam berpikir.  ( FA )    

 
Lihat Foto Lainnya