BERITA DRN TERKINI

Rabu 14 Maret 2018, Dewan Riset Nasional ( DRN ) dan beberapa ketua Komisi teknis DRN melakukan pertemuan dan Audiensi dengan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti ) Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D. diruang rapat gedung Kemenristekdikti diJakarta. Pembukaan rapat oleh Menteri yang mengucapkan terima kasih kepada anggota DRN yang sudah hadir, Bapak Menteri mengatakan pada saat yang sama beliau harus ke Banten akan tetapi menunda keberangkatannya karena sudah menjadwalkan pertemuan dengan DRN. Menteri mengatakan di Indonesia saat ini belum adanya rencana riset nasional, sehingga selalu melihat pada satu sektor bukan dari beberapa sector oleh karena itu riset harus berbasis pada kebutuhan pasar dan bermanfaat untuk masyarakat, Presiden selalu mendorong pangan, kesehatan dan energy untuk dijadikan prioritas utama, karena saat ini didunia sudah masuk Industri 4.0  yang berbasis iptek. Kemenristekdikti saat ini sudah membuat peta riset, sehingga riset yang menjadikan inovasi harus di star up, untuk mengkolaborasikan antara investor dan industry, sehingga ada target dan tujuan riset yang jelas.

Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Bapak Dr. Muhammad Dimyati mengatakan Keberadaan DRN sangat perlu dan penting dalam membantu dalam memberi masukan dan pemikiran Kemenristekdikti, klo diliat dengan adanya kemitraan dengan beberapa daerah, dan dengan jumlah 62 Dewan RIset Daerah ( DRD ) yang tersebar di Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, sangat menegaskan eksistensinya keberadaan DRN dan DRD sangat penting dan dibutuhkan daerah untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat didaerah tersebut, karena saat ini banyaknya riset yang hanya menjadi temuan saja belum menjadi komersialisasi saat ini, maka Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan meminta DRN sebagai wadah dan membantu Kemenristekdikti untuk mengawal hasil-hasil temuan yang ada menjadi komersialisasi yang digunakan dan bermanfaat untuk masyarakat.

Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU mengucapkan terima kasih atas kesediaannya waktu Bapak Menteri untuk Audiensi dengan DRN, Ketua, Wakil, Sekretaris, perwakilan dari beberapa ketua komisi teknis dan perwakilan anggota DRN dari komisi pangan&pertanian, komisi transportasi, komisi pertahanan dan keamanan, komisi kesehatan dan obat, komisi energi dan material maju dan komisi sosial humaniora, Ketua DRN juga melaporkan kegiatan dan apa-apa yang sudah dikerjakan DRN pada tahun 2017 sebagai masukan buat Menteri, berupa penyusunan Agenda Riset Nasional ( ARN ), memberi masukan Kebijakan ke Menteri dan menjalin kerjasama dengan daerah melalui DRD, saat ini jumlahnya sudah 62 DRD yang tersebar di Indonesia. Saat ini DRN mengusulkan ke DPR berupa UU Inovasi, dan RUU 18/2002 mengenai Sisnas Iptek, mengenai keberadaan DRN dan DRD dengan usulan UU inovasi sendiri bukan menjadi pasal seperti saat ini atau penggabungan antara UU 18/2002 dengan UU inovasi Menjadi UU Sisnas Iptekin. Mengapa DRN mengusulkan UU Inovasi ? melihat dari jumlah kekayaan alam Indonesia yang semakin menipis dan akan habis dibeberapa tahun yang akan datang maka perlunya Inovasi yang baru diberbagai sektor untuk Indonesia bukan hanya mengandalkan kekayaan alam yang akan habis seperti minyak, batubara, gas. Kemenristekdikti sudah membuat peta riset untuk rencana riset nasional, sehingga target riset  jelas tanpa harus memotong dana anggaran riset yang ada. ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Jumat 9 Maret 2018 Balitbang  Magelang berkunjung ke Dewan Riset Nasional ( DRN ) di Jakarta bertemu dengan Sekretaris DRN Bapak Iding Chaidir dan tim Sekretariat, Balitbang Magelang diwakili oleh Kepala bidang bidang riset yang baru dilantik pada 22 februari 2018, dengan maksud dan tujuan tentang keberadaan DRD di UU 18/2002 mengenai Sisnas Iptek juga meminta masukan dan pendapat dari DRN tentang penelitian dan pengkajian dan konsultasi tentang Dewan Riset Daerah ( DRD ), dengan luas wilayah 18rb meter persegi dengan 3 Kecamatan saat ini Kota Magelang sedang menggalangkan Inovasi berupa program KRENOVA ( Kreatif Inovasi Masyarakat ), dengan tujuan dapat menjaring pengusaha-pengusaha baru yang dikelola dan dibantu dana sebesar 20juta/usaha oleh Pemerintah daerah supaya lebih maju dan berkembang, Pemerintah daerah saat ini mempunyai rencana riset jangka pendek buat peneliti dengan menjaring alumni karya siswa dalam memecahkan masalah-masalah jangka pendek berupa majalah dan rencana riset jangka panjang peniliti yang membahas kajian permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Sekretaris DRN Bapak Iding Chaidir mengatakan mengenai keberadaan DRD didalam UU 18/2002 tentang Sisnas Iptek sedang dibahas di DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) dengan usulan DRN, pertama UU tersebut sudah lama, kedua belum adanya Inovasi yang disebutkan system inovasi nasional. UU 18/2002 Sisnas Iptek saat ini hanya membangun riset / temuan dan patennya saja belum membicarakan komersialisasinya, jadi perlu dipikirkan bagaimana iptek dan sistem inovasi hasil riset menjadikan pertumbuhan pendapatan ekonomi rakyat. ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

Kamis 8 Maret 2018, Komisi  teknis Pertahanan dan Keamanan Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat pertamanya ditahun 2018, di ruang rapat Balitbang Kementerian Pertahanan dan Keamanan di Jakarta Selatan, rapat diawali pembukaan dari ketua Komisi teknis pertahanan dan keamanan, agenda rapat yang membahas kegiatan yang sudah dilakukan ditahun 2017, membahas policy brief dan rencana kerja komisi teknis pertahanan dan keamanan ditahun 2018.

Rangkuman dari komisi teknis pertahanan dan keamanan mengacu pada 7 prioritas pengembangan KKIP ( Komite Kebijakan Industri Pertahanan ), Skema pelaksanaan, perkembangan program, pelaksanaan penggunaan anggaran, posisi alutsista hasil pengembangan dan hasil sidang KKIP ( Komite Kebijakan Industri Pertahanan ),  catatan dari FGD menghasilkan Komitmen Pemerintah/Kementerian Pertahanan untuk alokasikan dana, Kementerian ristek-dikti tidak mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan teknologi pertahanan, Peran TNI sebagai pengguna tidak disampaikan secara khusus, Peran instansi eksternal yang berwenang dalam menentukan kelayakan produk hasil pengembangan tidak menjadi perhatian para nara sumber, Para pengguna yang diwakili dinas litbang ketiga TNI maupun Polri tidak mengambil peran aktif dalam diskusi. Tidak disebutkan adanya Masterplan nasional pengembangan Alpahankam, Alat dan peralatan keamanan Polri belum diperhatikan, offset perusahaan pemasok Alutsista sulit diarahkan, Pengembang mengaku bisa tapi nyatanya tidak, Konsorsium aktif yang memberikan masukan hanya konsorsium tentang pengembangan pesawat tanpa awak dan konsorsium pengembangan radar.

Instrumen analisa menghasilkan 6 patokan pengmbangan produk, pengukuran tingkat penguasaan teknologi dan 7 tantangan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan Negara berkembang, oleh karena itu komisi teknis pertahanan dan keamanan DRN mempunyai rekomendasi pertama bangun rencana induk sebagai acuan bersama, rekomendasi kedua perbaiki dan update terus data tentang tingkat kemampuan teknologi industry hankam nasional melalui hasil monitoring tingkat kemampuan BUMN dan BUMS yang digunakan sebagai acuan, rekomendasi ketiga perkuat peran Kementerian pertahanan dan keamanan sebagai Pembina dan Koordinatornya.  ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

Jumat 9 Maret 2018, Bappeda Kabupaten Nias Barat berkesempatan mengunjungi Dewan Riset Nasional ( DRN ) di Jakarta, bertemu dengan Sekretaris DRN Bapak Iding Chaidir dan tim Sekretariat. Bappeda Kabupaten Nias Barat diwakili Kepala Bidang dan Kepala Subbidang bidang Inovasi, saat ini Nias ada 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Timur dan Kabupaten Nias Selatan, mengenai tujuan dan maksudnya yaitu Bupati Kabupaten Nias Barat menginginkan dibentuknya Dewan Riset Daerah ( DRD ) Kabupaten Nias Barat yang dapat membantu tugas dan memberikan masukan mengenai kebijakan ke Bupati langsung untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat Nias, dan permasalahan infrastruktur dan transportasi di Nias.

Sekretaris DRN mengatakan tujuan Kabupaten Nias Barat membentuk DRD sangat baik, karena memang dasar hukumnya jelas ada di UU 18/2002 dan Keputusan Presiden, untuk membahas pemanfaatan Iptek untuk pembangunan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, keanggotaan DRD harus diambil dari kalangan A,B,G,C ( Akademisi, Bisnis, Government dan Community ) seperti contoh Kelapa harus dapat meningkatkan produk unggulan daerah  yang dikembangkan dengan Inovasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dibina pihak Akademisi, dimodali dan dikelola pihak bisnis, diawasi Pemerintah daerah dan dipasarkan melalui Comunitity, jadi tujuan pembentukan DRD harus sebagai wadah hasil riset dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa juga memanfaatkan putra daerah sebagai anggota DRD yang konsen terhadap pembangunan Nias, anggota DRD nantinya juga harus memikirkan pemanfaatan kekayaan alam dan sektor pariwisata pantai dengan memperhatikan infrastruktur, wisata kuliner dan transportasi daerah.  ( FA )

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

Rabu 7 Maret 2018,  Bappeda / DRD Kabupaten Lampung Timur mengunjungi Dewan Riset Nasional ( DRN ) di Jakarta dan bertemu langsung dengan Ketua DRN Bapak Bambang Setiadi dan Sekretaris DRN Bapak Iding Chaidir, DRD Kabupaten Lampung Timur sudah dibentuk ditahun 2017 dengan anggotanya 12 orang dari kalangan akademisi, pemerintah daerah dan wartawan, diketuai oleh Bapak DR. Rudi dosen dari Universitas Lampung, wakilnya ketua Bappeda dan sekretaris DRD dari Kabid libang Kabupaten lampung timur, Kabupaten lampung Timur berpenduduk 1 jutaan jiwa, dengan 24 kecamatan dan 264 desa, saat permasalahan keselamatan dan keamanan didaerah lampung Timur sangat perlu perhatian khusus karena banyaknya begal dan bajing loncat didaerah Jabung. Tujuan dari kunjungannya ialah menanyakan tentang UU 18/2002 tentang Sisnas Iptek.

Masukan DRN saat ini UU 18/2002 sedang dibahas di DPR, dengan usulan DRN mengenai UU Inovasi, diKabupaten Lampung Timur harus adanya Ikon kota diKabupaten lampung Timur contohnya gajah,  mengenai permasalahan keamanan dan keselamatan didaerah karena adanya kebutuhan ekonomi masyarakat setempat, sehingga munculnya tindak kejahatan oleh karena itu DRD harus berperan bagaimana mencarikan solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat  dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam seperti meningkatkan produksi singkong, kakao dll dan meningkatkan pemasaran disektor pariwisata yang ada didaerah tersebut diLampung Timur , seperti Waekambas ( sekolah gajah ), pantai, desa wisata, wisata alam, wisata sejarah. dapat menjaring touris lokal maupun asing untuk berkunjung sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.    ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya