BERITA DRN TERKINI

 

Jumat 13 April 2018, Tim Adhoc Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat ke 4, bertempat diruang rapat DRN Gedung Menko Maritim di Jakarta, rapat diawali pembukaan oleh Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU, yang meminta tim ad hoc DRN untuk memberikan masukan dan pemikirannya dalam membuat perumusan pasal-pasal rancangan undang-undang inovasi yang diusulkan DRN ke DPR RI. Undang-undang Inovasi yang diusulkan DRN adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas inovatif, menciptakan kondisi yang memadai untuk mendorong lebih banyak perusahaan untuk berinvestasi dan terlibat dalam perkembangan teknologi saat ini.

 

Undang-undang Inovasi diharapkan dapat memberikan :

  1. Kerangka hukum yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Negara untuk menghasilkan dan mengkomersialisasikan teknologi
  2. Insentif untuk meningkatkan pembentukan kaitan kerjasama antara lembaga-lembaga publik ilmu pengetahuan dan teknologi ( STI ) dan perusahaan
  3. Mengatur penggunaan dan negosiasi IP yang dihasilkan dari kegiatan kolaborasi antara STI dan perusahaan
  4. STI dapat mempercepat proses perizinan dan memilik mitra terbaik
  5. Menegisiasikan penggunaan laboratorium oleh UKM ini tentu akan memudahkan R&D diantara perusahaan-perusahaan kecil untuk mengembangkan dan  melaksanakan proyek-proyek inovatif.

 

Tujuan Undang-undang Inovasi :

“ Membangun strategi baru dan kemauan politik negara yang kuat untuk mengembangkan sistem Inovasi dan meningkatkan daya saing nasional dengan mendorong industry menuju ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan “ .

 

  Kesimpulan :

  •  Meningkatkan level koordinasi ( China, Brazil, Korea, Finland )
  • Tujuan membangun ekonomi berbasis ilmu pengetahuan ( China, Brazil, Korea ) untuk meningkatkan daya saing
  • Membangun unit baru dengan wewenang program, Budget, evaluasi
  • Dipimpin Presiden, Kementerian Keuangan, Kementerian perencanaan, Kemenristek, KemenIndustri
  • Membangun konsep Innovation system ditambah community untuk 4.0
  • Bisa diakomodir untuk pemerintah       ( FA )

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Kawasan Sains dan Teknologi (Science Technopark) atau disingkat dengan sebutan STP merupakan sebuah kawasan yang dibuat guna memperkuat kemampuan Riset dan Inovasi di Perguruan Tinggi maupun Instansi Pemerintah. Kunci untuk memenangkan persaingan ekonomi dan bisnis di negeri ini yaitu melalui inovasi. Dua tahun terakhir, inovasi menjadi sorotan utama Dewan Riset Nasional (DRN).  Untuk menularkan semangat inovasi,  DRN bekerja sama dengan PT. INTI dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) mengadakan acara Focus Group Discussion yang bertemakan “Peran Perguruan Tinggi untuk mendukung Industri Nasional  Melalui Riset dan Inovasi di kawasan Sains dan Teknologi (Science and Technopark) untuk menghadapi era Industri 4.0”

Acara berlangsung Pada hari Senin, 9 April 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama, Gedung Rektorat  ITS. Dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan Riset Nasional, Bambang Setiadi  memberikan sambutan dengan menekankan bahwa Inovasi hasil dari Invensi dikali komersialisasi. Perlu menghilirkan banyak inovasi sehingga daya saing nasional dapat setara dengan daya saing negara-negara maju. Menurutnya perguruan tinggi adalah salah satu tempat yang tepat untuk menghilirkan inovasi.

Tantangan perguruan tinggi lainnya adalah persaingan global yang dipengaruhi oleh disruptif technology. Dimana semua pelaku ekonomi, bisnis untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi era industri 4.0. yaitu era dimana segala sesuatu akan mengandalkan komputasi awan, sistem siber fisik, Internet of Things dan komputasi kognitif.

Pembicara yang hadir dalam kesempatan tersebut adalah Romahurmuziy  (Anggota DPR Komisi XI/ Ketua Partai PPP), Darman Mappanggara (Direktur Utama PT.INTI), Irnanda Laksanawan (Anggota Dewan Riset Nasional),  Nur Yuniarto (Direktur Pusat Unggulan Iptek –Sistem Kontrol Otomotif) serta Ketut Buda Artana (Perwakilan Perguruan Tinggi ITS).

Benang merah dari FGD tersebut adalah ITS berkomitmen untuk mendukung disahkannya UU Inovasi guna menciptakan atmosfer yang baik untuk menumbuhkan iklim inovasi di Indonesia. Peningkatan networking dan kolaborasi adalah hal yang bisa kita andalkan dalam berkompetisi di era Industri 4.0 dan Disruptive technology menuntut semua pihat terutama perguruan tinggi agar siap terhadap perubahan di era Industry 4.0. Saat ini, arah pengembangan ITS sudah merespon era Industry 4.0. Hal ini ditunjukkan dengan mimpi jangka panjangnya sebagai Entrepreneurial University di tahun 2035. Dengan adanya konsep sebuah technopark sebagai salah satu ekosistem inovasi sangat sesuai jika diterapkan di Perguruan Tinggi, sebab di Perguruan Tinggi terdapat modal tenaga riset yang tidak pernah habis, hal ini berbeda dengan Lembaga Riset lain. ITS pun merespon tantangan Industry 4.0 dengan 10 Strategi ITS 4.0 (AW)

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

Senin 2 April 2018 Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat komisi ke 2, Dalam pembukaan rapat ketua Komisi teknis Energi oleh Bapak Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto  menyampaikan ucapan terima kasih kepada  para anggota yang hadir dalam rapat ke 2 ditahun 2018,  dalam rangka persiapan Hateknas di Riau yang bertema “ Inovasi untuk kemandirian pangan dan energy”, maka rapat kali ini mengundang juga perwakilan komisi teknis pangan dan pertanian, dalam rencana FGD bersama antara komisi teknis energy dan komisi teknis pangan dan pertanian, dengan tujuan mencari masukan dan solusi dalam tema Hateknas di Riau nanti,  oleh karena itu para anggota komisi teknis Energi harus memberikan saran dan pemikiran yang selalu berkoordinasi dengan anggota DRN lain sesuai dengan bidangnya.

Sekretaris DRN Bapak Iding Chaidir melaporkan Dewan Riset Nasional ( DRN ) dan beberapa ketua Komisi teknis DRN melakukan pertemuan dan Audiensi dengan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti ) Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D. diruang rapat gedung Kemenristekdikti di Jakarta. Menteri mengatakan di Indonesia saat ini belum adanya rencana riset nasional, sehingga selalu melihat pada satu sektor bukan dari beberapa sector oleh karena itu riset harus berbasis pada kebutuhan pasar dan bermanfaat untuk masyarakat, Presiden selalu mendorong pangan, kesehatan dan energy untuk dijadikan prioritas utama, karena saat ini didunia sudah masuk Industri 4.0  yang berbasis iptek. Kemenristekdikti saat ini sudah membuat peta riset, sehingga riset yang menjadikan inovasi harus di star up, untuk mengkolaborasikan antara investor dan industry. Perlu adanya FGD bersama antara DRN dan Kemenristekdikti untuk memecahkan masalah bersama.

Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU, Ketua DRN melaporkan kegiatan dan apa-apa yang sudah dikerjakan DRN pada tahun 2017 sebagai masukan buat Menteri, berupa penyusunan Agenda Riset Nasional ( ARN ), memberi masukan Kebijakan ke Menteri dan menjalin kerjasama dengan daerah melalui DRD yang berjulah saat ini sudah 62 DRD yang tersebar di Indonesia. Saat DRN mengusulkan ke DPR berupa UU Inovasi, dan RUU 18/2002 mengenai Sisnas Iptek, mengenai keberadaan DRN dan DRD dengan usulan UU inovasi sendiri ukan menjadi pasal atau penggabungan antara UU 18/2002 dengan UU inovasi Menjadi UU Sisnas Iptekin. Mengapa DRN mengusulkan UU Inovasi ? melihat dari jumlah kekayaan alam Indonesia yang semakin menipis dan akan habis dibeberapa tahun yang akan datang maka perlunya Inovasi yang baru diberbagai sektor untuk Indonesia bukan hanya mengandalkan kekayaan alam yang akan habis berupa minyak, batubara, gas. Sehingga Pemerintah mempunyai Rencana riset nasional tanpa harus memotong dana riset yang ada.

 

Prioritas energy Nasional :

1.    Memaksimalkan penggunaan energy terbarukan

2.    Meminimalkan penggunaan minyak bumi

3.    Mengoptimalkan pemanfaatan gam bumi dan energy baru

4.    Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energy nasional

5.    Memanfaatkan nuklir sebagai pilihan terkhir

 

Dampak ekonomi implementasi Biodiesel :

1.    Volume BBN yang digunakan

2.    Penghematan devisa & pengurangan tergantungan terhadap BBM ( Fosil )

3.    Peningkatan nilai tambah industry hilir kelapa sawit ( CPO menjadi Biodiesel )

4.    Peningkatan harga CPO dunia

5.    Penyerapan tenaga kerja

6.    Pengurangan emisi gas rumah kaca & peningkatan kualitas lingkungan

7.    Peningkatan pendapatan petani

 

Pemanfaatan Bioenergi pembangkit listrik :

1.    PLT Biomassa -> Bahan baku utama adalah cangkang sawit, serat, dan tandan kosong sawit (tangkos)

2.    PLT Biogas -> dari lembah cair indutri kelapa sawit, POME ( palm oil mill effluent)

3.    PLT Sampah Kota -> Pemanfaatan sampah perkotaan dengan teknologi sanitary landfill atau gasifikasi

 

Tantangan pengembangan implementasi bioenergy :

1.    Menempatkan bioenergy bukan sebagai lampiran alternative

2.    Skala bisnis yang menguntungkan dengan modal awal yang cukup besar

3.    Teknologi sebagian besar masih tergnatung dari luar negeri

4.    Perlu meningkatkan infrastruktur

5.    Adanya konflik pemanfaatan bahan baku untuk bioenergy dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan pakan

6.    Data potensi/cadangan perlu diperbaharui

7.    Jaminan keberlanjutan penyediaan bahan baku

8.    Jaminan kestabilan harga biomassa

9.    Memperkuat kemitraan dengan semua stakeholders terkait    

( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Jumat 6 April 2018, Tim Adhoc Dewan Riset Nasional mengadakan rapat ke 3, bertempat diruang rapat DRN Gedung Menko Maritim di Jakarta, rapat diawali pembukaan oleh Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU, dengan melaporkan kegiatan pertemuan Audiensi DRN dengan  Kementerian Riset,teknologi dan pendidikan tinggi ( Kemenristekdikti ) Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., yang dilaporkan ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU, pertama UU inovasi, kedua Eksistensi DRN dan DRD dan yang ketiga Kerjasama DRN dan DRD berupa kemitraan dan pembinaan terhadap DRD, dimana UU Inovasi yang diusulkan DRN mengenai perubahan UU 18/2002 mengenai sisnas iptek menjadi UU 18/2002 Sisnas iptek dan Inovasi, karena saat ini Inovasi hanya menjadi pasal bukan merupakan BAB, dimana urutan UU harus mempunyai BAB, Bagian, pasal dan ayat. DRN juga sudah melakukan pertemuan dengan DPR, berbagai lembaga, dan partai politik untuk memperjuangkan UU inovasi dan eksistensi keberadaan DRN dan DRD, yang saat ini masih dalam pembahasan tim pansus DPR RI. Saat ini Presiden sudah membuat Peraturan Presiden mengenai Industri 4.0 dengan 4 pasal yang menyebutkan Inovasi. Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi UU.

Dari laporan Ketua DRN mendapatkan masukan Menteri harus adanya kegiatan FGD gabungan antara DRN dan kemenristekdikti, dalam menjawab masukan Menteri saat ini DRN sudah melakukan kegiatan dengan aksi pertama berupa Sosialisasi keberbagai pihak mengenai betapa pentingnya UU inovasi yang bisa dipakai sebagai payung hukum dalam kegiatan riset dan teknologi, semua yang menjalankan iptek pasti akan masuk kedalam Inovasi, industry 4.0 akan kurang kuat posisinya tanpa adanya UU Inovasi. karena Negara-negara maju saat ini sudah memiliki UU inovasi sendiri, dan mempelajari dan memberi penilaian mengenai kajian UU inovasi dari Negara maju yang sudah memiliki UU inovasi sehingga indonesia bisa mencontoh kegiatan Inovasi dinegara maju untuk diterapkan di Indonesia. Aksi kedua yang DRN lakukan mengenai Inovasi dan era industry 4.0 dan eksistensi DRN dan DRD, dengan ketentuan anggota DRN yang baru akan diisi oleh ketua DRD Provinsi, secara otomatis anggota DRN menjadi anggota DRD dan anggota DRD menjadi anggota DRN.

Rencana kegiatan DRN kedepan, akan melakukan sosialisasi pertama ke ITS Surabaya dengan ketua partai persatuan pembangunan dengan kajian USA, pembentukan ekosistem inovasi, dengan pertemuan rutin untuk mencari solusi mengenai Draft UU inovasi dan sisnas iptek, sosialisasi kedua dengan UGM dengan kajian Eropa, insentif investasi teknologi, pengangkatan anggota DRN baru dan Launching buku dan inovasi di era 4.0, sosialisasi ketiga dengan BPPT dengan kajian Korea, harmonisasi aturan kebijakan dalam menghadapi pertanian dan energy era 4.0. adanya agenda pertemuan dengan partai politik golkar dan PKS, tujuan persiapan FGD gabungan antara DRN dan Kemenristekdikti. Dengan output FGD gabungan dapat menghasilkan Draft baru UU inovasi dan Sisnas iptek yang harus ditembuskan keketua Pansus DPR RI dan mitra DRN yang memperjuangkan UU inovasi. ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

Kamis 29 Maret 2018, Balibang Kabupaten Lampung Timur  Kota Sukadana mengunjungi Dewan Riset nasional ( DRN ) di Jakarta, bertemu langsung dengan Sekretaris DRN Bapak Iding Chaidir dan Sekertariat DRN. Balitang Kabupaten lampung Timur diwakili oleh Kasubid Kelitbangan dan ekonomi, dengan maksud dan tujuan berkunjung ingin memberikan buku laporan kegiatan DRD dan agenda kegiatan Balitbang di lampung Timur Sukadana dan meminta masukan dan pendapat dari DRN mengenai DRD dan mencari solusi dari masalah-masalah yang ada di lampung Timur, Lampung Timur mempunyai 12 desa dan 5 kelurahan, DRD di Lampung Timur sudah terbentuk, yang beranggotakan 10 orang yang dibagi menjadi 4 komisi teknis, yang jadi masalah di lampung Timur infrastruktur jalan yang masih sangat kurang dan susahnya sarana dan prasarana penginapan dan hotel yang sangat kurang, sehingga sangat sulit menarik wisatawan lokal dan asing, yang menjadi produk unggulan di Lampung Timur Sukadana adalah Singkong dan perikanan.

Masukan Sekretaris DRN, produk unggulan daerah seperti singkong perlu diperbaiki kualitasnya dan kegunaannya, karena saat ini singkong sudah bisa diolah untuk dijadikan tepung tapioka, Mocaf dan bisa juga digunakan untuk campuran obat seperti diobat kapsul, dan dengan teknologi dan inovasi saat ini singkong bisa juga digunakan untuk bahan pengeboran minyak, oleh karena itu Pemerintah daerah harus membentuk lembaga yang khusus menangani Singkong, sehingga petani bisa mudah menjual dan memasarkan singkong, tanpa melalui tengkulak apabila ingin menjualnya,  teknologi modern online saat ini bisa diterapkan dalam penjualan singkong disanasehingga bisa melakukan penjualan langsung antara penjual dan pembeli, didalam sektor pariwisata yang terdapat di Lampung Timur diantaranya sekolah gajah Way Kambas perlu ditambahkan fasiltasnya dan dibuat inovasi-inovasi baru dengan menambahkan obyek-obyek wisata lain sehingga dapat mengerakan pertumbuhan ekonomi, oleh karenanya sangat perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah Lampung Timur Kota Sukadana dengan beberapa lembaga riset yang ada di Indonesia seperti BPPT, LIPI..dll, tentang bagaimana menerapkan teknologi dan inovasi saat ini yang bisa digunakan di Lampung Timur Kota Sukadana, dimana teknologi tersebut bisa digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi didaerah, DRN sangat siap apabila diminta membantu mendatangkan pakar dan ahli yang dibutuhkan apabila Balitbang Lampung Timur Kota Sukadana guna mencari solusi dari masalah yang ada didaerah. perlu juga membentuk forum kerjasama dengan beberapa kabupaten sekitar dan Provinsi untuk pembangunan daerah.  ( FA )             

 
Lihat Foto Lainnya