BERITA DRN TERKINI

 

Selasa 17 Juli 2018, Tim Ad Hoc Dewan Riset Nasional melakukan audiensi RUU Inovasi dengan Fraksi PKS di ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS Gedung Nusantara Lantai 3. Auidensi diawali pembukaan oleh Bapak Mahyudin yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Tim Ad Hoc DRN untuk bertukar pikiran mengenai RUU Sisnas Iptek yang diusulkan oleh Kemenristekdikti.

Ketua DRN menyampaikan bahwa DRN sangat berkepentingan untuk memberikan masukan atas usulan RUU No. 18/2002 tentang Sisnas Iptek, karena RUU ini menyangkut pembangunan perekonomian Bangsa. Untuk itu DRN sejak tahun 2016 telah membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan kajian untuk memberikan masukan atas usulan perubahan RUU No.18/2002 tentang Sisnas Iptek. Kajian dilakukan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah (Sidang Paripurna, FGD, audiensi, dan sebagainya) dengan berbagai pihak berwewenang (seperti ITB, ICMI, Dirjen Penguatan Inovasi, IABIE, DPR dan MPR).

Untuk menanggapi RUU Sisnas Iptek ini Fraksi PKS membentuk working group, yang berhasil menyusun masukan dalam bentuk DIM. PKS sudah lama menyusun masukan mengingat bahwa RUU Sisnas Iptek belum memenuhi kebutuhan Iptek ke depan. Masukan ini dituangkan dalam bentuk DIM, yang pada prinsipnya menyampaikan bahwa: (i) DPR akan menetapkan model riset untuk memberikan arah beberapa dekade ke depan, (ii) Anggaran riset akan dibebankan langsung di Kementerian Keuangan yang jumlahnya 2-5 % dari APBN, (iii) perlunya peningkatan sanana dan prasarana riset, (iv) memberikan arah pengembangan SDM, dan (v) memberikan arah ke industri 4.0, dalam upaya kemandirian.

Permasalahan pokok di Indonesia sebagaimana disebutkan pada Nawacita yakni Daya Saing yang rendah, sehingga diperlukan inovasi, dan untuk itu diperlukan UU Inovasi yang menjadi dasar pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemenristek belum mempunyai data pengembangan SDM, hal ini penting untuk mengarahkan pembangunan SDM  ke depan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Menanggapi atas pertanyaan fraksi PKS, Ketua DRN menjelaskan berbagai hal: (i) DRN adalah lembaga non-struktural di bawah Kementerian Ristekdikti, (ii) Ke depan  diusulkan DRN dirubah menjadi DRIN (Dewan Riset dan Inovasi Nasional) dan diharapkan dapat ditingkatkan perannya dalam pengelolaan riset di Indonesia, yang dapat melakukan perencanaan dan pengawasan riset (top-down research), termasuk dalam hal ini menentukan arah riset dan pendanaannya, dan (iii)  DRN bukan lembaga pelaksana riset (executor), (iv) DRIN diusulkan dapat dipimpin langsung oleh Presiden sebagaimana di negara-negara maju yang sudah mempunyai UU Riset dan Inovasi.

 

Kesimpulan :

RUU Inovasi harus dapat memfasilitasi: (i) kegiatan riset tidak saja dilakukan di lembaga Pemerintah (litbang / perguruan tinggi), tetapi harus juga dilaksanakan oleh lembaga litbang swasta, dan hal demikian juga harus diatur dalam RUU Inovasi sebagaimana di negara-negara maju, dan (ii)  kerjasama lembaga litbang dengan industri, sehingga hasil riset dapat langsung diimplementasikan.

Diusulkan agar RUU nanti juga mencakup riset di BUMN, yang selama ini tidak ada UU-nya, dan dari BUMN dan industri lainnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana riset yang berasal dari keuntungan. Dengan demikian anggaran riset dapat dibebankan dari dana abadi yang diperoleh dari industri (BUMN / swasta) dalam bentuk endowment fund. Disisi lain industi juga harus diberikan kemudahan-kemudahan tertentu, misalnya melalui kebijakan insentif fiskal. Untuk kemudahan dalam operasional, RUU ini juga perlu melibatkan Kementerian Keuangan untuk berperan dalam pengelolaan dana riset secara operasional.

RUU ini diharapkan juga mencantumkan perlunya menentukan tema besar riset yang dibutuhkan negara ataupun produk unggulan yang selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan topik riset turunannya dan lembaga litbang mana yang relevan yang harus melaksanakan riset tersebut.

RUU ini di harapkan dapat: (i) menekankan pentingnya  sumber daya alam yang terus  menipis, sehingga diperlukannya inovasi sebagai salah satu alternatif pemanfaatan sumber daya alam secara berkesinambungan, dan (ii) perlunya memfasilitasi proses inovasi di daerah-daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan infrastruktur yang ada di daerah seperti Dewan Riset Daerah, DPRD dan perguruan tinggi setempat.

 

 (SP/Edit: K)

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Selasa 10 Juli 2018, Komisi Teknis Energi dan Komisi Teknis Pangan dan Pertanian Dewan Riset Nasional (DRN) mengadakan Focus Group Discussion Lintas Komtek dengan tema SINERGI RISET DAN INOVASI ENERGI PADA ERA INDUSTRI 4.0  UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI DAN PANGANdi Ruang Pertemuan Badan Litbang Energi dan Sumber Daya Mineral, Ciledug.  Rapat diawali pembukaan dan sambutan  oleh Wakil Ketua DRB yang meyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM memfasilitasi pelaksanaan FGD Komisi Teknis Energi – Komisi Pertanian dan Pangan dan menyampaikan secara singkat tugas tentang tantangan Komisi Teknis Energi dalam menuju pencapaian target bauran energy baru terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23%. Wakil Ketua DRN juga menyampaikan status penyusunan amandemen UU No. 18 tahun 2002 tentang Sisnas Litbangrap IPTEK. Saat ini DRN sudah dan sedang melakukan komunikasi dengan para stakeholder dan fraksi-fraksi di DPR untuk  memasukkan inovasi menjadi bagian dari pasal-pasal yang akan dimasukkan dalam Rancangan Undang Undang inovasi, sebagai pengganti UU No 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Litbangrap IPTEK.

Acara dilanjutkan Keynote Speech dari Kepala Badan Litbang ESDM yang menyampaikan bahwa untuk mendukung kebutuhan BBM Indonesia diperlukan pengembangan inovasi bionergi karena selama ini Indonesi harus mengimpor 50% dari kebutuhan total jika harga semakin tinggi akan mengganggu balance of payment dalam negeri Indonesia. Selama ini Badan Litbang ESDM telah melakukan kerjasama riset dalam bentuk konsorsium dengan perguruan tinggi, perusahaan, dan stakeholders dalam dan luar negeri. P3Tek KEBTKE juga telah melakukan riset terkait Bioetanol yang berasal dari Sorgum dengan membangun Pilot Plan Bioetanol Kapasitas 100 L/day beserta dengan kebun energi berbasis Kemiri Sunan yang ditumpangsarikan dengan Sorgum bekerjasama dengan UPN “Veteran” Yogyakarta. Selain bioetanol, P3Tek KEBTKE telah melakukan riset terkait Biodiesel dari Kemiri Sunan dengan membangun Mobile Biodiesel System dengan kapasitas 500 L/batch.

Terkait dengan Harteknas 2018 di Riau, Puslitbangtek Migas “LEMIGAS” siap meluncurkan Program Dimethil Ether (DME) yang sedang dikembangkan dan sudah siap dikomersilkan. Creating value dari DME dimulai dengan pemanfaatan DME untuk rumah tangga dan industri kecil sebesar 20% menggantikan LPG di wilayah Sumatera dan Kalimantan. PPPTMGB “LEMIGAS” membuatkan skema bisnis untuk menggantikan 20% LPG yang diimpor dari Tiongkok.

 

  Hasil Disuksi dan Masukan dari Peserta:

  • Stakeholder perlu fokus pada aspek kebijakan. Karena selama ini kebijakan-kebijakan yang terkait di bidang energi tidak inine antara satu dengan yang lainnya. Contohnya antara KEN, COP, PP. 50 Thn 2017 tidak inilne. Juga perlu adanya kajian tentang pricing policy (Prof. Widodo, Univ Indonesia, Anggota DRN).
  • Proyek PLT Biomassa dari Bambu, pembiayaan dan teknologinya masih berasal dari luar negeri (pemberi dana). Hal tersebut perlu menjadi perhatian  agar teknologi yang diterapkan fisibel dan sustainable (Prof Sudharto, Univ Diponegoro, Anggota DRN)
  • Mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan pekerjaan yang sangat berat. Untuk itu penting untuk mempunyai kebijakan yang terkait dengan regulasi tertinggi (Perpres, Inpres, dan lain-lain). Mengingat adanya pengalihan lahan besar-besaran di setiap wilayah, misalnya di Sumatra lahan pangan terkonversi dengan sawit (sindrom sumatra), di Jawa lahan pangan terkonversi dengan jalan tol (sindrom jawa) (Dr. Haryono, Kementerian Pertanian, Anggota DRN)
  • Satu-satunya penyediaan kebun energi yang sangat siap adalah kelapa sawit. Untuk mengatasi monopoli perlu adanya sharing ekonomi antara swasta dan rakyat, BUMN dengan rakyat (Dr. Haryono, Kementerian Pertanian, Anggota DRN)
  • Produksi etanol untuk campuran bahan bakar (bioetanol), harganya masih sangat tinggi, sehingga menyebabkan Bioetanol tidak bisa berkembang. Perlu adanya kebijakan untuk mengantisipasi dijualnya bahan baku diluar untuk energi. (Dr. Agus Puji). Saat ini, segera dilakukan pemakaian Bioetanol E2 yang akan dimulai di Jawa Timur (Dr. Fadhilah, DJEBTKE – Kementerian ESDM).
  • Adanya kebijakan yang belum nyambung antara suplier dengan produsen, maka perlu adanya flex policy. Contohnya: Dalam produksi biofuel, listrik harus dihasilkan dr by porduct biofuel, termasuk cogeneration (Dr. Agus Wahyudi, Direktorat Jenderal Perkebunan – Kementerian pertanian)
  • Penyediaan biofuel yang paling siap adalah CPO. Perlu ada pengawalan sehingga suplai sawit yang demikian besar dapat menghadapi adanya perang dagang (trade war) (Dr. Dede, PT. Riset Perkebunan Nusantara)
  • Dengan adanya pemakaian bioavtur diharapkan akan menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor penerbangan. Target ICAO terhadap emisi gas rumah kaca dari aviation adalah emisi pada tahun 2050 sama dengan emisi pada tahun 2005. Hal ini bisa dicapai dengan salah satunya dengan pamakaian bioavtur (Ir. Wendy Aritenang, Ph.D Senior National Expert on Aviation Environment, International Civil Aviation Organization)
  • Selain riset-riset di bidang teknik, perlu adanya Pusat Riset/Penelitian Hukum untuk menguji setiap hasil-hasil riset (Dr. Aswin Sasongko, Praktisi, Ahli Teknologi Informasi LIPI).

(AN/Edit:K)

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

     

Rabu 4 Juli 2018, Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan ( Komtek Hankam ) Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat kedua mereka yang bertempat diBalai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dan Keamanan ( Balitbang Hankam ) di Pondok labu Jakarta. Rapat diawali pembukaan oleh Ketua Komisi Teknis Pertahanan dan Kemanan yang mengatakan bahwa tujuan dari rapat kali ini untuk meminta masukan, pemikiran dan tanggapan dari anggota komtek yang hadir mengenai RUU Inovasi dan permasalahan yang terkait Pertahanan dan Keamanan.

Ketua DRN mengatakan tujuan dari DRN mengusulkan Undang-undang Inovasi adalah dimana Negara-negara yang maju Inovasinya sudah mempunyai UU inovasi sendiri, yang mengatur Inovasi, perencanaan inovasi, dana inovasi dan dewan yang mengawasi kegiatan Inovasi, Tujuan dari UU Inovasi adalah membangun strategi baru dan kemauan politik Negara yang kuat untuk mengembangkan system inovasi dan meningkatkan daya saing nasional dengan mendorong industry menuju ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. oleh karena itu DRN mengusulkan ke DPR-RI betapa pentingnya UU Inovasi sebagai payung hukum yang kuat dalam kegiatan inovasi, DRN mengusulkan pembuatan UU Inovasi sendiri atau harmonisasi UU Inovasi dengan UU 18/2002 Sisnas Iptek dan inovasi harus menjadi pikiran utamanya. Yang menjadikan UU inovasi sebagai pengatur ekosistem inovasi yang berujung pada industry.

Diskusi

Pemasalahan dalam pengaturan pendanaan diatur dan harus disetujui DPR, inovasi tanpa komersialisasi tidak ada apa-apanya, dalam berinovasi perlu adanya komitmen Pemerintah mengenai mengharuskan menggunakan produk-produk dalam Negeri dari hasil penelitian Litbang dan pengembangan sendiri.   

Syarat-syarat inovasi dapat berjalan harus adanya UU inovasi, roadmap inovasi, dana inovasi dan dewan inovasi, dalam berinovasi harus adanya pelaku/pemakai dan pemangku adalah fasilitator, karena inovasi tanpa ada hasilnya apa bila sudah ada dinegara lain, dan inovasi berjalan apabila teknologi sudah diterapkan dan harus mempunyai program kerja dalam jangka waktu yang panjang bukan jangka pendek sehingga terjadi adanya penguasaan teknologi.

Kesimpulan :

1.    Dalam mengusulkan UU harus Inisiatornya DPR

2.    Perlu adanya sinergi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, roadamap dan dewan yang mengawasi inovasi.      (FA)

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Senin 9 Juli 2018, Ketua DRN dan tim Adhoc mengadakan Audiensi RUU Inovasi DRN dengan DPR Fraksi Golkar di Ruang Rapat Fraksi Golkar Gedung Nusantara DPR Jakarta. Rapat diawali pembukaan oleh Dr. Marlinda Irwanti Poernomo yang mengatakan bahwa tujuan dari rapat kali ini untuk menyampaikan  status pembahasan perubahan RUU 18/2002 di DPR, bahwa Pansus DPR telah menyampaikan surat kepada masing-masing Fraksi DPR, untuk mendapatkan masukan (masukan dalam bentuk DIM) dan mengharapkan masukan DIM dapat diterima oleh Pansus paling lambat tanggal 16 Juli 2018. Oleh karena itu Fraksi Golkar mengharapkan masukan dari DRN (dalam bentuk DIM secara rinci) dapat segera diterima, untuk selanjutnya dapat dikompilasi menjadi masukan Fraksi Partai Golkar. Pandangan umum Anggota DPR Fraksi Golkar atas usulan perubahan RUU Sisnas Iptek ini menyebutkan bahwa RUU ini perlu dilakukan perubahan mendasar, dengan menambahkan kata  inovasi yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi yang akan datang dan berkomitmen untuk kepentingan rakyat.

Ketua DRN mengatakan bahwa DRN sangat berkepentingan untuk memberikan masukan atas usulan RUU No. 18/2002 tentang Sisnas Iptek, karena RUU ini menyangkut pembangunan perekonomian bangsa. Untuk itu DRN sejak tahun 2016 telah membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan kajian untuk memberikan masukan atas usulan perubahan RUU No.18/2002 tentang Sisnas Iptek. Kajian dilakukan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah (Sidang Paripurna, FGD, audiensi, dan sebagainya) dengan berbagai pihak berwewenang (seperti ITB, ICMI, Dirjen Penguatan Inovvasi, IABIE, DPR dan MPR). Kajian ini menyimpulkan 3 hal, yaitu: (i) harmonisasi UU no.18/2002 dengan pemikiran tentang RUU Inovasi adalah salah satu cara terbaik meningkatkan peran Iptek dalam menggerakkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, (ii) Untuk memperkuat kehadiran negara dalam proses pembangunan berbasis Iptek perlu dibentuk Dewan Riset dan Inovasi Nasional (DRIN) dan Dewan Riset Daerah (DRID), dan (iii) DRIN dipimpin langsung oleh Presiden.

Diskusi dan hasil kesimpulan :

1)     Pada dasarnya masukan hasil pemikiran DRN sangat diapresiasi, dan sudah sejalan dengan pemikiran DPR Fraksi Golkar, dimana diperlukan perubahan mendasar dengan memasukan kata inovasi, sehingga  RUU Sisnas Iptek menjadi RUU Sisnas Ipteknin

2)     Masukan DRN ini disampaikan dalam bentuk bahan presentasi dan juga DIM sebagai deskripsi atas pemikiran DRN tersebut.

3)     DIM dari DRN ini diharapkan dapat disempurnakan lagi dan dijelaskan lebih rinci lagi, khususnya dengan menambahkan proses inovasi yang ada di hulu (organisasi, sarana, prasarana, pendidikan, anggaran, perencanaan, peta jalan, dan lain-lain), sehingga disparitas dapat diminimalisasi.

4)     Dengan DIM yang lebih rinci ini juga diharapkan lebih operasional, terutama untuk masalah transfer teknologi (kasus pembelian produk teknologi dari luar), pendanaan (endowment fund), tanpa harus menunggu  PP yang diterbitkan setelah diundangkan.

5)     RUU Sisnas Iptekin juga harus berwawasan Ekosistem inovasi dengan memperhatikan budaya masyarakat dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

6)     RUU Sisnas Iptekin, harus jelas memberi perintah kepada organisasi terkait, sehingga program-program yang bersifat Top Down  dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan, dan sekaligus dapat dijelaskan jaringan kerja organisasi dan koordinasi yang terintegrasi, sehingga RUU Sisnas Iptekin dapat operasional / implementatif. Koordinasi ini penting sejak perencanaan, implementasi dan pengawasannya, termasuk melibatkan lembaga litbang dengan perusahaan atau industri baik BUMN maupun swasta, dengan memberikan kemudahan-kemudahan tertentu (misal pengurangan pajak).

7)     Fraksi Golkar mendukung keberadaan DRN, dan untuk itu akan mengundang Menteri PAN, dalam kaitannya wacana pembubaran berbagai organisasi/ dewan.   DRN  dinilai mempunyai peranan penting untuk mendukung perkembangan Iptek dan Inovasi untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. (SP)

 
Lihat Foto Lainnya

 

Jumat 29 Juni 2018, Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat Badan Pekerja ( BP ) diruang Jaya Hotel Saripan pacific di Jakarta, dalam rapat kali ini mengundang para ketua komisi Teknis dan para Tim Asistensi, dengan agenda rapat badan pekerja kali  diantaranya perkembangan UU inovasi, status keanggotaan DRN, Sidang Paripurna dan Hateknas ( Hari Teknologi Nasional ) tanggal 10 agustus, pembuatan buku seri pemikiran DRN “ Policy Brief 2018 dan Peta jalan Inovasi dan LPDP ( lembaga pengelolaan dana pendidikan ).

Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU mengatakan DRN masa kerja 2015 – 2018 akan berakhir tahun ini, tugas utama DRN sudah dilakukan yaitu berupa pembuatan ARN ( Agenda Riset Nasional ), memberi masukan dan melaporkan kementeri dan membina DRD ( Dewan Riset Daerah ), permasalahan setelah selesai pembuatan ARN tidak ada dana untuk DRN dalam menjalankan program-program kerja yang terdapat di ARN hasil dari pemikiran DRN, DRN juga sudah melakukan pembinaan dan pelantikan DRD dibeberapa Daerah, yang sudah berjumlah 62 DRD  dari Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang tersebar diseluruh Indonesia. DRN sudah mengusulkan ke DPR – RI tentang UU Inovasi, dimana Inovasi adalah bagian strategi knowledge base ekonomi,  tahap penting proses inovasi suatu Negara dimulai dari penyusunan UU Inovasi seperti di Negara-negara maju bidang inovasinya, oleh karena itu DRN sudah membuat draft pemikiran UU Inovasi dalam menyampaikan UU inovasi langsung ke Tim pansus DPR-RI, Tujuan dari UU Inovasi adalah membangun strategi baru dan kemauan politik Negara yang kuat untuk mengembangkan system inovasi dan meningkatkan daya saing nasional dengan mendorong industry menuju ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. Dengan mengusulkan UU inovasi sendiri sebagai undang – undag senidri maupun dengan cara harmonisasi usulan UU Inovasi dengan UU 18/2002 tentang Sisnas Iptek yang diformulasikan Inovasi = Invensi X Komersialisai yang dimasukan didalam DIM ( Daftar Inventarisasi Masalah ). Oleh karena itu sangat diperlukan suatu Dewan Riset dan Inovasi Nasional ( DRIN ) yang langsung diketuai Presiden dengan tugasnya mendorong hubungan saling menguntungkan antara universitas dan industry dalam menentukan program inovasi Nasional, menghimpun dana inovasi dan menjaga riset inovasi dalam jangka waktu yang panjang.

 

Kesimpulan :

1.    UU Inovasi dilanjut dengan Fraksi-fraksi dan BUMN

2.    Kesimpulan dari hasil pertemuan antara Pak BJ Habibie dan Pak Jokowi

3.    LPDP ( Dana inovasi, tujuan pendidikan )

4.    Membuat surat Kementeri tentang masa jabatan DRN

5.    Pemikiran DRN

6.    Masukan anggota DRN dalam pembuatan Buku Bunga Rampai 

( FA )

 

 

 
Lihat Foto Lainnya