BERITA DRN TERKINI

Senin 17 Desember 2018, Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional mengunjungi PT. Austindo Aufwind New Energy (AANE) di Belitung.

Dalam kunjungan, Manager PT AANE (Bapak Henry) menjelaskan bahwa Pengembangan usaha kelapa sawit ini di mulai tahun 1990 dengan mendapatkan HGU untuk penanaman kelapa sawit. Sedang gagasan pembangunan pembangkit listrik berbasis biogas baru dimulai tahun 2008, dan pembangunan pembangkitnya sendiri baru dimulai tahun 2010.Pembangkit ini dirancang dengan kapasitas 1,2 MW, ini terdaftar sebagai proyek Clean Development Mechanism (CDM) dan telah beroperasi secara penuh tahun 2012.  Permasalahan yang dihadapi adalah regulasi / kebijakan yang belum terintegrasi, sehingga penjualan listrik yang dihasilkan oleh PLN tidak mempunyai nilai tawar, sehingga pembangkit listrik tenaga biogas ini belum dapat sepenuhnya dapat memperoleh keuntungan financial (belum komersial).

Dalam presentasi pembangkit listrik tenaga biogas  yang disampaikan oleh Bapak Ivan  bahwa Proses produksi gas methan ini menggunakan limbah cair atau dikenal dengan POME (Palm Oil Mill Effluent). Melalui  proses fermentasi bakteri thermofilik anaerobic ini  menghasilkan gas methan dengan kadar sekitar 50-60%. Gas hasil fermentasi tersebut  dilakukan perlakuan yakni dengan gas scrubber dan bantuan blower, tanpa adanya pemisahan gas CO2-nya, sebelum masuk  ke mesin pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan dibeli oleh PLN berdasarkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik, yang  beroperasinya mulai 1 Januari 2014 untuk jangka waktu 15 tahun. Penjualan listrik ke PLN ini terkendala dengan regulasi yang belum siap, sehingga harga jual listriknya tidak berubah yaitu Rp. 975 per Kwh, walaupun harga listrik di PLN sudah menaikkan tarif listrik beberapa kali.  Listrik digunakan oleh penduduk yang jumlahnya 2000 rumah, dengan kapasitas masing-masing 900 VA. Jumlah listrik ini telah mencukupi untuk Belitung.

Pembangkit masih sepenuhnya menggunakan mesin import, namun berbagai peralatan lainnya sudah diproduksi di dalam negeri. TKDN power plant perlu dihitung, dan diharapkan dapat mendukung  target program pemerintah tentang TKDN.

Pembangkit ini adalah usaha yang ditinjau dari segi bisnis tidak menguntungkan, namun keuntungan tersebut terkait dengan isu lingkungan, dimana pembangkit ini dapat mengurangi pencemaran limbah dari: (i) POME, (ii) Gas methan dan gas CO2 yang merupakan gas kategori gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global.

Kerjasama antara pihak penghasil energi perlu diatur dalam suatu regulasi kebijakan yang saling menguntungkan, sehingga semangat untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan.

 

Kesimpulan

·      Pembangkit listrik dengan bahan baku gas merupakan salah satu alternatif untuk program kemandirian energi

·      Pembangkit listrik ini belum dapat memberi peluang bisnis yang menguntungkan, namun mempunyai banyak manfaat untuk keberlanjutan lingkungan hidup.

(SPH)

 
Lihat Foto Lainnya

 

Senin 17 Desember 2018, Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional mengunjungi PLTD CPO (Crude Palm Oil) di Belitung.

Dalam kunjungan, Manager Pilot Power Plant CPO menjelaskan bahwa Pilot Power Plant ini didesain bersama BPPT, dan pembangunannya dilakukan sejak tahun 2016 dan telah dinyatakan selesai, namun gagal dilaksanakan komisioning, karena kesiapan Pemda untuk menyediakan bahan baku (CPO). Komisioning akhirnya dapat dilaksanakan pada tahun 2018 ini, dan diharapkan komisioning dapat segera selesai, untuk selanjutnya dapat segera dioperasikan. Pilot Power Plant ini dirancang untuk menghasilkan listrik 5 MW yang dibangun dengan anggaran APBN dari BUMN sebesar sekitar Rp. 98 M, yang dikerjakan oleh WIKA sebagai penangungjawab pembangunan. Kelanjutan dari pengoperasian Pilot Power Plant ini akan diserahkan kepada PLN atau Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. Berkenaan dengan hal tersebut, diselenggarakan rapat KSO (kerjasama operasi) antara PLN, Pemda (Bupati Belitung) dan BUMN / PT WIKA untuk menentukan pengelola selanjutnya sebagai operator Pilot Project ini. Pengoperasian Power Plant ini pada dasarnya dapat menggunakan CPO kualitas rendah, dengan parameter nilai kalori minimal 37, sedang selama ini CPO yang digunakan mempunyai nilai kalori 39. Untuk ini SNI untuk kualitas CPO juga telah terbitkan. Dengan beroperasinya Power Plant ini diharapkan Belitung mampu mengamankan ketahanan energy secara mandiri. Pengoperasian Power Plant ini akan menjadi Power Plant pertama di Indonesia yang menggunakan CPO sebagai bahan baku, dan proyek ini sesuai anjuran Presiden untuk implementasi konversi CPO menjadi energi.

Dalam presentasi yang diSampaikan oleh Bapak Yusuf, bahwa nilai investasi yang totalnya sekitar Rp. 98 M, sebagian besar yaitu Rp. 39 M untuk mesin. Selanjutnya secara rinci menyampaikan proses produksi listrik, yaitu mulai dari datangnya bahan baku yaitu CPO, yang melalui  perlakuan pendahuluan, yakni  proses pemanasan (sekitar 50 oC, pemurnian / separasi),  homogenisasi dan pemompaan, sehingga masuk ke mesin. Status Power Plant ini masih pilot dan sifatnya masih tahapan riset dan pengembangan, karena: (i)  merupakan power plant pertama  Indonesia yang menggunakan CPO sebagai bahan baku, dan (ii) masih dalam tahap komisioning. Setelah komisioning, diharapkan segera dapat diresmikan pengoperasiannya

Pada Power Plant ini menghasilkan produk limbah buangan yang belum dimanfaatkan, yaitu sludge dan gas buang. Kedua limbah tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan, sludge digunakan untukdiproses menjadi biogas dan pupuk, sedang limbah gas buang dapat dimanfaatkan untuk memanaskan CPO sebelum diproses lanjut sebagai bahan bakar power plant.

Bahan baku CPO tidak menjadi masalah, karena di Belitung terdapat pabrik CPO, dan pendirian Power Plant ini dapat dijadikan model untuk ketahanan energi di daerah, khususnya di daerah terpencil, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal

Bahan baku CPO yang dibutuhkan untuk power plant ini dapat digunakan CPO kualitas rendah (CPO afkir), yang viskositasnya harus stabil. Dalam hal ini diperluan riset bahan  additive kimia yang dapat digunakan untuk mempertahankan viskositas CPO selama dalam proses.

DRN sangat mendukung atas didirikannya power plant pertama dengan menggunakan bahan baku hayati ini sebagai upaya membangun sustainable bioeconomy di daerah. Implementasi untuk mendukung ketahanan energi diperlukan kebijakan / regulasi yang mengatur penggunaan bahan baku CPO dan  listrik yang dihasilkan untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Kerjasama antara pihak penghasil energi perlu diatur dalam suatu regulasi kebijakan yang saling menguntungkan, sehingga semangat untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan

 

Kesimpulan

·      CPO potensial digunakan untuk bahan baku pada pembangkit tenaga listrik, dan untuk itu diperlukan perundangan untuk mendukung  pengadaan energi listrik

·      CPO sangat mudah diperoleh di Belitung, mengingat di Belitung terdapat pabrik CPO yang kapasitasnya cukup tinggi.

·      Pembangkit listrik tenaga diesel berbasis CPO menjadi alternatif solusi untuk mengurangi BBM yang semakin menipis cadangannya dan semakin tinggi importnya. (SPH)

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Senin 3 Desember 2018, Rapat Badan Pekerja yang ke 6 dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat DRN Gedung BPPT 1 Lantai 1, Jakarta.

Rapat dibuka oleh Ketua DRN, dengan menyampaikan berbagai hal: (i)  penggunaan anggaran dibatasi sampai dengan tanggal 5 Desember 2018, sehingga kegiatan DRN praktis tinggal pada acara Sidang Paripurna II pada tanggal 4 Desember 2018, (ii) Keanggotaan DRN sebagian berhenti September 2018, namun Pimpinan sampai dengan Desember 2018, (iii) kabar terakhir bahwa bapak  Menteri Ristekdikti tidak bisa hadir, dan untuk itu diwakilkan oleh Staf Ahli Bapak Hari Purwanto, dan (iv) Untuk key-note sedang diusahakan mengundang Bapak  Menteri Koordinator Kemaritiman/ Koordinator mengenai Program Industri 4.0.

Acara selanjutnya,Laporan Sekretaris DRNMenyampaikanrincianAgenda Sidang Paripurna II.Oleh karena berbagai hal, maka agenda mengalami perubahan, khususnya pada acara keynote speech diagendakan Bapak Menteri Koordinator Kemaritiman, yang diharapkan dapat memberikan konfirmasi siang hari ini.           Untuk Sessi 1 Pleno, sudah ada konfirmasi baik dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, maupun dari Bapak Wakil Menteri Keuangan. Demikian juga untuk Sessi Pleno 2punsudah ada konfirmasi.

            Acara selanjutnya dilanjutkan pemaparan Konsep UU Inovasi, apakah pada arah yang benar?  oleh Ketua DRN. Beliau menyampaikan bahwa konsep inovasi tersebut telah disampaikan di berbagai pertemuan dan kunjungan dan telah mendapat respon positif. Konsep ini sekaligus menjadi masukan atas amandemen RUU No. 18/2002 tentang Sisnas Iptek yang disampaikan oleh Pemerintah (Kementerian Ristekdikti).Bahan ini akan disampaikan kembali pada acara SP II (Sessi Pleno 1), dengan menambahkan berbagai hal seperti: (i) definisi baru, (ii) referensi dari negara Australia, Uni Emirat Arab, Afrika dan OECD. Sementara dari Asia belum diketemukan.

Dalamdiskusi disampaikan bahwa Diusulkan perlunya media massa / pers conference di awal, yaitu setelah acara Pembukaan dan Keynote speech dan sebelum memasuki acara Sessi Pleno 1.Pada acara Sessi Pleno 1 dan 2 diperlukan Moderator. Untuk ini pada Sessi  Pleno 1 disepakati BapakSutjiastoto (Balitbang Energi), dan untuk Sessi Pleno 2 – Bapak Rizki Ferianto (Bappenas).

            Perlunya menegaskan tujuan utama dari SP II DRN ini yaitu: (i) Laporan kepada Publik, (ii) Memotivasi DRD, (iii) Peran DRN dalam penyusunan PRN (Prioritas Riset Nasional). Untu PRN ini diusukan dapat disampaikan pada waktu Sessi Pembicara Bapak Prof. Sudharto, dan (iv) DRN yang belum tercantum pada Amandemen RUU No. 18/2002 tentang Sisnas Iptek.

Untuk bahan paparan Ketua DRN, diusulkan agar dapat menyampaikan kembali berbagai hal: (i) Permasalahan bangsa sebagai Latar Belakang (SDA makin menipis, bukan bonus demografi tetapi petaka demografi,  SDGs, dsb), dimana untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Inovasi. Alternatif lain permasalahan bangsa disampaikan pada awal sambutan Ketua DRN.

            Permasalahan lain dalam berinovasi di Indonesia, yakni: (i)Para peneliti masih berorientasikan untuk publikasi / scopus dan masih gamang untuk mengkomersialisasilkan hasil risetnya. Sementara Pemerintah / Kemenristek yang menyediakan dana hilirisasi belum cukup untuk meningkatkan inovasi secara signifikan. Contoh Mocaf, yang tidak berhasil menjadi souer starch. Dalam hal ini dinilai bahwa Pemerintah belum sepenuhnya memberikan dukungan untuk proses komersialisasi dan menyongsong industri 4.0 di bidang pertanian melalui smart farming atau smart greenhouse dengan memanfaatkan bioteknologi moderen.

Kesimpulan

1)      DRN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DRN telah menyampaikan pemikiran tentang RUU Inovasi sebagai respon untuk menghadapai permasalahan bangsa dan sekaligus merespon amandemen RUU No.18/2002 tentang Sisnas Iptek

2)      Untuk mendorong proses inovasi di Indonesia perlu dilakukan pembenahan-pembenahan dari pihak Peneliti yang masih berorientasi pada publikasi dan pihak Pemerintah untuk memfasilitasi dukungan komersialisasi hasil riset.

3)      Sidang Paripurna II DRN merupakan bentuk pertanggung-jawaban kepada publik dan DRN secara konsisten  terus berjuang untuk RUU Inovasi dalam menyongsong industri 4.0

(SP/Edit:K)

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

 

Selasa 4 Desember 2018, Dewan Riset Nasional (DRN) mengadakan Seminar Nasional Dewan Riset Nasional mengenai "Pembangunan Berbasis Inovasi di Era Industri 4.0" dalam rangka Sidang Paripurna II DRN di Istana Ballroom Hotel Sari Pacific Jakarta.

Sidang Paripurna II Dewan Riset Nasional kali ini sebagian besar dihadiri para anggota DRD dari seluruh Indonesia, dan dengan DRD ini diharapkan dapat berperan memajukan iptek di  dalam mendukung pembangunan di daerah melalui inovasi. Selama ini DRN berperan sebagai mitra kerjasama yang sekaligus sebagai konsultan dan pembina DRD. Acara Pertama adalah laporan dari Ketua DRN, yang menyatakan bahwa Pemikiran DRN tentang Inovasi sangat relevan dan beralasan bahwa Inovasi ini penting karena dekat UUD yakni pada pasal 31 ayat 5. Di tingkat global, Inovasi mempunyai peranan yang sangat penting karena menjadi scenario dan strategi pembangunan nasional di berbagai negara maju. Negara-negara tersebut telah membuktikan bahwa peran Iptek di dalam mengarahkan inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Indonesia sementara ini posisi pada index inovasi sangat rendah, yaitu pada peringkat 85 dari 127 negara. Berbagai definisi inovasi disampaikan oleh para pakar, praktisi dan oraganisasi, namun DRN lebih mengadop formula inovasi oleh Edward Robert dari MIT, yang dituliskan bahwa Inovasi = Invensi*Komersialisasi. Namun sayang, kabar kurang baik dari perkembangan pembahasan RUU yang baru, dimana, kata “inovasi” dihilangkan. Sebagaimana yang telah diusulkan DRN, judulnya bahwa kata inovasi ditambah pada judul sehingga menjadi RUU Sisnas Iptekin dan konsekuensinya DRN menjadi DRIN yang dipimpin oleh Presiden.

Acara selanjutnya dilanjutkan oleh Keynote Speech dari Menteri Koordinator Kemaritiman yang  menyatakan Sumbangan iptek terhadap pembangunan harus ditingkatkan, dengan target pembiayaan litbang 1,5 – 2% dari PDB pada 2045, diharapkan Indonesia menjadi Pusat Iptek Asia Pasifik dan Dunia, yang mampu meningkatkan  kesejahteraan dan harga diri bangsa sebagaimana telah dilakukan oleh India dan China. Prioritas pembangunan industri di Indonesia diarahkan pada industri dimana Indonesia memiliki keunggulan dan perjuangan inovasi dan industri memerlukan kepemimpinan yang kuat pada tataran nasional. Untuk itu ke depan issues strategis adalah SDM, yang harus disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan (khususnya di bidang teknik) secara massif baik untuk masyarakat maupun untuk para pejabat pemerintah agar dapat terbangun SDM yang memahami dan berbudaya inovasi. Untuk mendapatkan manfaat secara berkesinambungan, diperlukan syarat dasar untuk berinvestasi, yakni harus: (i) ramah lingkungan, (ii) dilaksanakan melalui alih teknologi, (iii) memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan (iv) pembangunan industri bersifat hulu-hilir.

Acara selanjutnya dilanjutkan oleh Keynote Speech dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi – Diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Infrastruktur, Beliau menyatakan bahwa untuk mendukung industri 4.0, Kemenristekdikri memperankan perguruan tinggi sebagai Technology Center, yang berperan sebagai: (i) learning system, (ii) Institusional, yang bersifat multidisiplin, (iii) Infrastructural, yang dapat memfasilitasi untuk berproduksi (iv)  ecosystem, sebagai tempat  untuk melakukan kerjasama antar berbagai pihak, dan (v) innovation system, sebagai tempat mengembangkan strart –up companies. Perlunya kesiapan SDM untuk mendukung industri 4.0, Kemenristekdikti akan melakukan pendidikan tambahan untuk membentuk profesionalisme sesuai kebutuhan industri, khususnya dalam mengadop teknologi moderen sebagai teknologi kunci untuk industri 4.0. Lalu membentuk  SINTA (Science & Technology Index Indonesia), sebagai pemantau kinerja Peneliti, guru besar,  Lektor kepala dan Lektor.

Diskusi yang telah dilakukan terdapat beberapa pendapat yaitu dalam upaya optimalisasi proses inovasi di era industri 4.0, Pemerintah perlu merancang Program Nasional yang diharapka dapat menghasilkan produk inovatif secara masif untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun global.

Peranan Pimpinan Pemda (Bupati/ Gubernur) sangat menentukan dalam pengembangan Iptek di daerah dan pengembangan ekonomi berbasis inovasi . Oleh karena itu, bentuk kerjasama / kolaborasi sebagaimana dilakukan oleh DRD Kabupaten Sumbawa dan UNS, yakni bentuk-bentuk kolaborasi yang dikenal dengan triple helix, perlu dicarikan formulasi sehingga dapat dijadikan pedoman / panutan dan dapat dikembangkan menjadi suatu kebijakan.Desa dengan berbagai potensi (SDA, SDM, BUMDES dan anggaran) dinilai sangat tepat untuk dijadikan lokasi pengembangan industri 4.0. Untuk ini, pengembangan inovasi di desa perlu difasilitasi dengan akses infrastruktur yang memadai, misalnya internet, dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal. Dalam hal ini peran DRD mempunyai peran yang sangat penting. DRD Jawa Timur adalah contoh DRD yang telah melakukan upaya pengembangan inovasi di daerah. Pendirian DRD dan Tupoksi DRD diharapkan dapat menjadi kebijakan Pemda yang diatur melalui Perda, sehingga keberadaan DRD jelas dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi.

Proses terjadinya inovasi diperlukan ekosistem yang memadai. Selama ini sistem administratif dan keuangan belum dapat mendukung dengan baik untuk terjadinya inovasi. Sistem pengadaan, pengelolaan keuangan sering menjadi kendala terjadinya proses inovasi. Perlunya dikembangkan ekosistem yang kondusif untuk memfasilitasi terjadinya proses inovasi. Contoh: Sistem pengelolaan keuangan model PTNBH masih belum sepenuhnya  diterapkan untuk mendukung proses inovasi. Sistem penganggaran multi-year dan block grant masih belum dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam hal pengelolaan keuangan diperlukan berbagai solusi/rekomendasi untuk mendukung ekosistem proses inovasi, antara lain  adalah dengan cara konsultasi dengan pihak-pihak aparat hukum terkait dengan pengawasan keuangan (Kejaksaan, KPK), untuk dapat memberikan wewenang pengelolaan sistem keuangan yang fleksibel.

Oleh karena itu, RUU Inovasi adalah kebijakan yang tepat untuk mendorong perekonomian berbasis inovasi. RUU Inovasi hendaknya juga mencakup inovasi di sektor publik terkait dengan masalah sosial humaniora.

Masalah ketenaga-kerjaan / penganguran yang mungkin dapat terjadi oleh karena penerapan teknologi pada industri 4.0, menjadi permasalahan besar. Berdasarkan referensi dari berbagai negara, masalah tenaga / pengangguran dapat diberikan pelatihan-pelatihan / pendidikan baru yang sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk industri 4.0. Sebagai akibat terjadinya masalah sosial sebagai akibat industri 4.0, diharapkan dikembang teknologi sosial yang dapat mengatasinya.

DRN ke depan masih tetap eksis dan berperan untuk memberikan pemikiran-pemikiran solusif untuk mewujudkan ekosistem inovasi yang kondusif.

 (SP/Edit:K)

 

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

Jumat 16 November 2018, Komisi Teknis Sosial Humaniora Dewan Riset Nasional mengadakan FGD dengan tema "Pemikiran dan Inovasi dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia Era Industri 4.0" di ruang Jaya Hotel Sari Pacific Lantai 4, Jl. MH. thamrin No. 6, Jakarta.

FGD dibuka oleh Ketua Komtek menyampaikan ucapan terimakasih kepada para Narasumber dan peserta, yang telah berkenan hadir pada forum ini. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendapatkan masukan pemikiran dalam menyiapkan SDM di  era industri 4.0. Hasil FGD ini selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan untuk Sidang Paripurna DRN ke 2 (SP II DRN) yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2018.

Pembicara kunci pada acara FGD hari ini oleh Menteri Dikbud diwakili oleh Kepala Litbang Kemendikbud, yang menyampaikan bahwa tema FGD ini penting dan hasilnya ditunggu-tunggu, dan bagaimana skenarionya. Big data dengan algorithma ke depan dapat merencanakan berbagai hal dalam kehidupan, termasuk perjodohan dan sebagainya. Industri 4.0, ini paling sulit diprediksi, tidak seperti era industri 1, 2 dan 3. Pendidikan di era industri 1,2, dan 3 lebih mudah  direncanakan, tetapi di era industri 4.0 sukar direncanakan. Berbagai referensi telah mencoba memprediksikan khususnya di bidang pendidikan. Dengan situasi unpredictable, maka perlu mengidentifikasi juga jenis pekerjaan apa yang akan ada. Prinsip dasar merencanakan pendidikan, 4 C (creativity, critical thinking, communication, collaboration), yaitu bagaimana mendidik anak-anak sebagai pembelajar seumur hidup (learner forever) dan kemampuan beradaptasi, sehingga selalu siap dengan segala perubahan, sehingga para murid / mahasiswa mampu membedakan informasi yang betul dan salah. Fenomena di Amerika terjadinya banyak pengangguran karena robot, sehinga penganggur tersebut disuruh sekolah / belajar lagi. Hal ini menjadikan hiruk pikuk social. Sidang OECD menyatakan bahwa tampaknya pendidikan kita perlu diarahkan sebagai learner creative, dan problem solving. Permaslahannya adalah kesiapan para guru, karena tidak mudahnya merubah  guru dengan pola lama ke guru yang adaptif terhadap perubahan-perubahan.

Hasil diskusi pada FGD kali ini yakni, Indonesia perlu meninjau ulang makna negara melalui dialog untuk membangun nilai-nilai luhur dan  membangun jiwa dengan karakter yang menyatukan visi, yang mampu merubah pola pikir, dan perilaku. Dalam hal ini perlunya membangun kualitas SDM harus seutuhnya badan dan jiwanya. Pembangunan ini merupakan pembangunan berbasis otak sehat, bukan otak normal yang berbasis pada hati nurani. Pembangunan kualitas SDM sebagaimana tersirat pada lagu kebangsaan “Bangunlah jiwanya dan bangunlah badanya”. Provinsi Banten  yang menhadapi berbagai permasalahan SDM (pengangguran, jiwa yang kering), sehingga perlunya membangun karakter manusia. Dicontohkan pembangunan di 2 (dua)  negara Singapura dengan GDP yang tinggi dan dan Vietnam dengan GDP yang relatif rendah. Ternyata kejiwaan di Singapura adalah stressful, sementara di Vietnam termasuk happiest country, dia mempunyai rasa kebersamaan dan patriotik yang tinggi, seperti di Jepang sesudah perang dunia ke-2.

MEMs pada dasarnya dapat dikembangkan untuk berbagai aplikasi, misalnya e-KTP, e-NIP, dan sebagainya. Hal ini merupakan inovasi sosial dalam sistem kependudukan. Bahkan dapat memungkinkan hanya dengan face recognition dapat mengetahui informasi yang bersangkutan, atau  personal social index, termasuk dapat diketahui wataknya.

Indonesia sudah banyak mengembangkan pembayaran secara cashless (non-tunai). Model pembayaran ini perlu disebarluaskan untuk mengurangi kebocoran. Untuk ini diperlukan dukungan infrastruktur dan SDM yang trampil.  Berbagai infrastruktur (internet ) belum merata, demikian digitalisasi untuk berbagai bantuan / program pemerintah belum dilaksanakan. Misalnya bantuan dengan memberikan kartu yang dapat dimanfaatkan  untuk berbagai keperluan di berbagai lokasi / tempat pelayanan.  Demikian dengan sistem room operational control yang dapat melakukan pengawasan real time. Digitalisasi juga dapat diterapkan untuk precision farming dengan memanfaatkan lahan  yang terbatas diperkotaan yang dapat dilakukan secara bertingkat. Pengembangan sistem ini memerlukan pendidikan khusus.

Komtek ilmu social tidak banyak dipertimbangkan aspek sosialnya. Pemberian beras kepada PNS yang berdampak masyarakat  Indonesia Timur menjadi konsumen beras. Dalam hal ini, pemberian beras dapat merubah pola makan, karena kebiasaan konsumsi pangan asli (indigenous) berkurang.  Selama ini riset ilmu sosial sangat minim, misalnya kajian dampak import beras, gandum, stunting dan sebagai. Stunting di Indonesia merupakan masalah besar, dimana Indonesia menempati di urutan ke 4 dunia (masih 30%). Ternyata stunting terjadi  karena perilaku, bukan karena kekurangan makanan,  karena kawin muda, dan pola makan yang tidak benar karena kondisi lingkungan.

Indonesia pada dasarnya belum mempunyai kebijakan inovasi belum kuat, oleh karena itu Indonesia akan menghadapi berbagai kendala, sementara itu teknologi digital dan era industri 4.0 sudah di depan mata. Berbagi visi (share future) mempunyai peran penting, agar kita mempunyai common value, hal ini antara lain dapat memanfaatkan program SDGs dengan 17 goals. Permasalahan besar di Indonesia,  politisi yang belum matang,  sehingga seperti orang buta yang tidak mengetahui arah. Berbagai kendala lainnya antara lain: (i) tidak mempunyai roadmap, (ii) egosektor sangat tingi, dan (iii) tanggung-jawab social rendah. Seharusnya kita keluar dari berbagai kendala / belengu dan keluar dengan ide kreatif yang dapat menjadi panduan untuk menhadapi berbagai permasalahan.

Penelitian juga perlu dipandu dengan idiologi riset, yang selama ini kita belum jelas. Misalnya komersialisasi hasil riset, jangan hanya berorientasi nilai ekonomi, tetapi juga harus dapat bermakna nilai lainnya (budaya, politik, sosial). Sementara ini kekuatan politik di Indonesia sangat besar, sementara itu para peneliti sering tidak berdaya. Perlunya dipikirkan agar peneliti dapat mempunyai wewenang yang besar yang dapat mempengaruhi para politisi. Pemanfaatan media sosial penting untuk meningkatkan peran peneliti dalam menentukan kemajuan suatu bangsa.

Generasi milenial yang identik dengan bonus demografi perlu diarahkan untuk berpikir konseptual sehingga dapat mandiri, kreatif dan pemberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi (problem solving)  di era industri 4.0.

 (SPH)

 

 

 
Lihat Foto Lainnya