BERITA DRN TERKINI

 

Dewan Riset Nasional (DRN) melakukan pertemuan dengan Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPR Fraksi PDI-P di Ruang Sumatera Hotel Millenium Jakarta pada Rabu (11/12/2019). Pertemuan ini diinisiasi oleh Bu Rieke, didorong oleh: Kekhawatiran bahwa R-Perpres akan melemahkan amanah UU No. 11/2019 dan gagasan "holding" yang beredar dalam pembentukan organisasi BRIN.

UU No. 11/2019 merupakan terobosan dan membawa paradigma baru yang meletakkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila (Pasal 5.a). Perubahan paradigma untuk tidak melihat Iptek sebagai science for science, tetapi science for humanity mambangun budaya evidence-based policy, science -based development. Tidak mungkin negara maju tanpa Iptek yang kuat atau tanpa landasan Iptek.

Dalam pertemuan tersebut, BRIN diharapkan tidak hanya memindahkan Kemenristekdikti menjadi Kemenristek/BRIN. Presiden menghendaki agar BRIN mempunyai kekuatan untuk mengintegrasikan struktur, program dan anggaran. Dalam hal ini, di sisi DPR, telah dipersiapkan melalui Prolegnas telah memprioritaskan amandemen Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2007 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional disesuaikan dengan UU No. 11/2019.

Bu Rieke berkata, “Jangan sampai terjadi seperti halnya saat Kemenperin membuat Roadmap Pembangunan Industri (RIPIN) dengan 10 (sepuluh) prioritas yang merangkum proses hulu hingga hilir (Industri Pangan), kemudian justru muncul Revolusi Industri 4.0 (AT Kearney) yang penekanannya pada hilirisasi (food and beverage). Persoalan hilirisasi, perlu dilihat dari sisi hulunya yang mestinya bisa dipenuhi juga oleh produk local

Ibu Rieke mengharapkan dukungan DRN untuk proses penetapan organisasi kelembagaan BRIN dapat segera diterima dan diselesaikan tanpa kegaduhan. Jika organisasi BRIN tidak seperti yang diharapkan, sebagai salah satu pembuatnya, berencana akan mengajukan Perpres BRIN ke Mahkamah Konstitusi.

Pak Jumain selaku Deputi Penguatan Inovasi di Kemenristek ikut hadir di pertemuan ini dan memberikan tanggapan, bahwa terdapat 3 (tiga) skenario BRIN: (1) LPNK dilebur, (2) LNPK Ristek tidak dilebur tetapi berada di bawah komando Kemenristek/BRIN dengan Litbangkem berada di bawah koordinasi 5 bidang BRIN, dan (3) sama dengan alternative (2) tetapi hanya bersifat tag-in.

Beliau berkata, “sesungguhnya dari sejak awal telah disadari bahwa “persoalan” anggaran Iptek, lebih banyak di Litbangkem. Kontatasi Presiden berkaitan dengan Kurang sinkronnya kegiatan litbangjirap dan litbangkem dengan LPNK Ristek. Untuk itu, alternative (2) menjadi preferensi: LPNK tetap dengan penyesuaian tugas pokok dan fungsi, sementara Litbangkem berada dilebur ke dalam 5 bidang BRIN”

DRN saat ini penting memberi masukan dalam triple helix. BRIN memerlukan dapur untuk merumuskan dan memberikan pertimbangan kebijakan keputusan BRIN tentang arah pembangunan, prioritas dan pembangunan Iptek di daerah.

Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan masukan Internal BP DRN dan pertimbangan langkah lanjut dalam mendukung kelembagaan BRIN.

 

 

(AES/edit:K)

 
Foto Lainnya