BERITA DRN TERKINI

Selasa 27 Agustus 2019, Dewan Riset Nasional (DRN) menyelenggarakan acaraSeminar mengenai "Membangun Sumber Daya Manusia Inovatif Indonesia" dalam rangka Sidang Paipurna II Dewan Riset Nasional Tahun 2019 di Grand Ballroom The Trans Resort Bali.

Sidang Paripurna II Dewan Riset Nasional kali ini dihadiri oleh Narasumber dan Pembicara dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian PPN/Bappenas, Gubernur Jateng, Deputi Kantor Staf Presiden, Pejabat Kemenristekdikti, Ketua Komisi Teknik DRN dan Anggota DRN, Dosen, Peneliti, Perekayasa, Anggota DRD, Pemda (Bappeda / Balitbang), serta  Pimpinan Lembaga Riset dan DRD dari seluruh Indonesia. Acara Pertama adalah sambutan dari Ketua DRN, yang menyatakan bahwa melalui SDM inovatif yang terbangun, diharapkan transformasi riset dan pengembangan bagi pertumbuhan ekonomi dapat terejawantahkan (Paul M. Romer, 2018). Praktek pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi telah dilaksanakan di negara-negara maju seperti Korea, Jepang, China dan negara-negara Eropa. Keberhasilan negara-negara tersebut diwujudkan melalui penciptaan ekosistem inovasidan dibentuknya pelembagaan  National Research and Innovation Council(Dewan Riset dan Inovasi Nasiona) yang dipimpin langsung oleh Presiden atau Perdana Menteri.

Di dalam SP II DRN ini akan dipresentasikan pula “Innovation Champion” masing-masing Komtek, dalam bentuk usulan-usulan proyek inovasi yang dapat menjadi solusi atas masalah-masalah nasional. Innovation Champion  merupakan pemikiran terobosan dalam mendorong percepatan inovasi di dalam negeri berkontribusi pada kenaikan PDB.  Usulan innovation champion ini selanjutnya akan dikaji lebih lanjut penyempurnaannya hingga akhir tahun, dan kemudian akan disampaikan kepada Presiden.

Acara selanjutnya, Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (diwakili oleh Bapak Teguh Wijinarko – Staf Ahli Bidang Budaya Kerja) memberikan Keynote Speech yang menyatakan bahwa selama ini untuk membangun SDM inovatif masih terkendala dengan berbagai tantangan: (1) peraturan / perundangan, yang menjerat (2) sistem penganggaran, (3) fleksibilitas penggunaan anggaran, (4) kepemimpinan yang belum mendukung inovasi, (5) sistem manajemen SDM (human capital management), dan (6) budaya yang belum mendukung.

Untuk membangun ASN berkualitas, Kemen PANRB juga menerapkan proses rekruitmen CPNS melalui Computer Assisted Test (CAT) untuk menggantikan cara lama yang bersifat manual. Dalam kaitan itu, DRN diharapkan dapat memberikan masukan konsep-konsep  inovatif dalam mendorong perbaharuan sistem birokrasi.

Acara selanjutnya, Direktur  Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas)memberikan pemaparan bahwa masih banyak faktor yang menjadi kendala dalam proses inovasi. Bappenas telah melakukan perubahan melalui berbagai pendekatan, antara lain: diperkenalkannya clustering kegiatan dalam bentuk kegiatan flagship berdasarkan RIRN dan PRN. Tujuannya untuk semakin mengintegrasikan, mengkoordinasikan,  mengefektifkan dan mengefisiensikan program, kegiatan dan anggaran litbangjirap di berbagai K/L dan PT. Betapa pun, belum memberikan hasil optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada iptek dan inovasi.

Dengan telah diundangkannya UU No. 11/2019 tentang Sisnas Iptek, maka isu strategi pengembangan Iptek-Inovasi di Indonesia harus mengacu pada Rencana Induk Pemajuan Iptek (RIPPT, Pasal 8) dalam rangka mewujudkan dukungan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional

Dr. Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan bahwa Penelitian dan hasil inovasinya, perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Karena, penelitian dapat dilihat dari: (1) penelitian yang dilakukan sejak awalnya tidak semata-mata ditujukan untuk menghasilkan produk akhir yang bernilai komersial (un-intended), seperti bohlam dan rontgen, (2) intended research (applied, terapan) yang memang sejak awal ditujukan untuk menghasilkan produk, dan (3) blue sky research tetapi sangat mendalam dan melibatkan aspek yang luas.

Disebutkan bahwa upaya penguasaan teknologi dalam arti sesungguhnya (dalam makna ganda science dan engineering), harus didasarkan atas landasan yang mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan pembinaan penelitian ilmiah yang dilengkapi dengan penerapan Teknik kerekayasaan (Soemitro, 1994, pp 253). Intinya, dipersyaratkan terbangunnya ekosistem riset, yang meliputi: (1) shared vision bahwa riset adalah investasi dan inovasi akan berkontribusi pada kekuatan pilar ekonomi negara, (2) Regulasi yang fleksible dan mendorong terjadinya kolaborasi, (3) kelembagaan yang berstrategi, (4) Jenjang sumberdaya iptek yang terkelola dengan baik, (5) Keterlibatan epistemic community, (6) pendanaan yang fleksibel baik secara khusus maupun pendanaan abadi, dan (7) ketelibatan unsur non-pemerintah.

Bappeda  Jateng memberikan pemaparan mengenai Jawa Tengah yakni salah satu provinsi yang telah berhasil mengembangkan proses inovasi, sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN-RB, sebagai provinsi paling inovatif di Indonesia. Beberapa strategi dalam upaya meningkatkan inovasi di daerah  antara lain melalui: (1) dukungan regulasi (Sisda, Perda dan Pergub), (2) inovasi pada tingkat UPD, (3) pembentukan kluster sesuai dengan unggulan wilayah, (4) pembangunan technopark, dan  (5) DRD. Khusus DRD, di Jawa Tengah banyak telah banyak utamanya  sebagai intermediator antara penghasil dan pengguna teknologi.

Keberhasilan tersebut di atas tidak lepas dari peran Pemda (Balitbang, Bappeda) dan peran DRD yang telah berkembang ke tingkat Kabupaten-kabupaten. Pada kesempatan  ini, DRD Jawa Tengah juga akan menyampaikan “Deklarasi Salatiga” dari hasil Rapat Koordinasi DRD Se Jawa Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 20-21 Agustus 2019. Deklarasi ini pada dasarnya adalah pernyataan DRD se-Jawa Tengah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada Iptek. Dengan UU No.11/2019, diharapkan payung hukum DRD dapat diperjelas sebagaimana tercantum pada UU Sisnas Iptek sebelumnya (UU No.18/2002).

Acara selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi paralel yang telah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1.      Untuk mewujudkan ke-5 visi Presiden terpilih 2019 – 2024 diprasyaratkan proses transformasi mewujudkan pembangunan nasional berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemikiran tersebut telah dijadikan produk legal dengan telah diundangkannya UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai pangganti UU No. 18/2002 dengan judul yang sama;

2.      Kegiatan penelitian yang berhasil, baik itu dalam bentuk publikasi berkualitas dan/atau  pemanfaatan hasil penelitian untuk keperluan komersial, sering ditunjukkan sebagai upaya kolaboratif. Oleh karenanya, mendorong upaya percepatan proses penetrasi hasil kegiatan riset dan inovasi – yang diformulasikan sebagai invensi kali komersialisasi – ke dalam kegiatan ekonomi produktif (nasional), yang pada gilirannya mempengaruhi APBN, mensyaratkan ekosistem inovasi yang kondusif;

3.      Ekosistem inovasi tersebut antara lain terbangun dari: (1) shared vision, (2) Sistem perundang-undangan (regulasi), (3) Kelembagaan, (4) Sistem Pendanaan, (5) Pola pembinaan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa dan Dosen), (6) Komunitas Epistemik, dan (7) Keterlibatan Pihak Swasta;

4.      Dari sisi birokrasi, Kemen PANRB telah melakukan reformasi birokrasi yang mendukung terbinanya ASN yang inovatif, berdaya saing dan unggul, dimulai sejak recruitment secara otomatis, pembinaan melalui diklat kepemimpinan dengan pola proyek perubahan, reformasi birokrasi di setiap lini;

5.      Proses realisasi program dengan pendekatan money follow program, oleh Bappenas diimplementasikan melalui 45 (empat puluh lima) kegiatan flagship yang dilakukan dipelbagai K/L melalui pendanaan APBN (DIPA) untuk semakin mempertajam, memadukan dan saling-melengkapi sasaran yang direncanakan;

6.      Diundangkannya UU No. 11/2019, mengkofirmasi niatan untuk menjadikan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan pembangunan nasiona dan diterjemahkan dalam bentuk perlunya dibuat Rencana Induk Pemajuan Iptek (Pasal 8) sebagai landasan pembangunan nasional jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (5 tahun);

7.      Komunitas epistemik mempunyai fungsi dan peran penting dalam menetapkan rumusan arah, prioritas dan strategi kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komunitas epistemik adalah jaringan pakar berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperan membantu pengambil keputusan untuk mendefinisikan masalah yang dihadapi, mengidentifikasi alternatif solusi kebijakan dan menilai hasil kebijakan. AIPI, DRN dan DRD merupakan bagian tak terpisahkan dari komunitas epistemik. Dalam perspektif UU N0. 11/19, AIPI dan DRN ini akan semakin berperan jika dipimpin langsung oleh Presiden;

8.      Masing-masing Komisi Teknik (Komtek) telah mengajukan usulan innovative champion yang akan dituntaskan pada bulan Desember 2019 dan diajukan kepada Pemerintah (Presiden) melalui Menteri Ristekdikti.

(SPH/Edit: K)

 
Lihat Foto Lainnya