BERITA DRN TERKINI

 

Selasa 18 Desember 2018, Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan Dewan Riset Nasional mengadakan FGD dengan tema "Pengelolaan Kelaikan Produk Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagai Bagian dari Tugas Pemerintah untuk Membangun dan Mengembangkan Industri Pertahanan" di ruang rapat Balitbang Kemhan, Jakarta. Dalam rangka pengelolaan komponen penting pengembangan kemandirian alpalhankam, dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi antara pihak pengembang (Industri, Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi), regulator (Lembaga Sertifikasi) dan pengguna (TNI, Polri, Instansi Pengguna Lain). Tujuan dari FGD ini adalah mendapatkan suatu pemahaman bersama untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses kelaikanproduk alpalhankam. Pasal 3, 24, 25, dan 29 UU 16/2012 tentang industri pertahanan, menyatakan produk alpalhan yang dihasilkan harus memenuhi kepentingan pengguna dan aman digunakan, setelah melalui proses sertifikasi.

Dalam pelaksanaan FGD ini, diperoleh hasil informasi dari paparan Nara Sumber dari Puslaik Baranahan Kemhan mengenai Urgensi & Prosedur Sertifikasi Kelaikan Dalam Pengadaan Alpalhankam bahwa Prosedur kelaikan diatur dalam Permenhan33/2014 tentang Laik Militer pasal 1 dan pasal 3 dan Sertifikasi dilakukan secara series. Kelaikan dalam proses litbang, merupakan pintu awal masuk ke produksi masal setelah lulus dari tahapan first article. Kepentingan administrasi dan kepentingan teknis tidak bisa dalam pelaksanaan sertifikasi tidak bisa disamakan. Sertifikasi sangat urgent dalam pengoperasian produk alpalhankam sesuai regulasi design, sesuai fungsi azasi, menjamin keselamatan, dan lain-lain. Diperlukan kesiapan otoritas, manufakturing & operator, karena otoritas perlu memperbanyak regulasi dan turunannya, manufacture dan operator perlu mengerti regulasi dalm prosesnya. Diperlukan sinergi dan harmonisasi, karena melibatkan banyak pihak, punya tugas pokok dan kepentingan masing-masing, maka perlu dilibatkan sejak awal desain.

Selain itu diperoleh hasil informasi Pengalaman LAPAN dalam melakukan proses Sertifikasi Pesawat Terbang N 219 yang memiliki Tahapan proses sertifikasi meliputi :(i) Aplikasi sertifikasi kelaikan udara; (ii) Menerapkan peratuan dan prosedur sertifikasi rancang bangun; (iii) Melakukan familiriarisasi type certificate board meeting (TCBM); (iv) Melakukan Preliminary TCBM; (v) Evaluasi rancang bangun pesawat udara; (vi) melakukan uji terbang pesawat; (vii) Persetujuan manual operation; (viii) Melakukan Final TCBM; dan (ix) Penerbitan sertifikat ipe pesawat udara.

Sertifikasi Kelaikan dalam pengembangan dan rancang bangun produk alpalhankam di BPPT, dikaitkan dengan standarisasi produk Alpalhankam. Proses sertifikasi menurut kemanfaatannya, bisa dilihat dari aspek pembinaan industri dan fungsi alih teknologi. Sedangkan untuk kepentingan pengembangan diperlukan kesepakatan standarisasi. BPPT pun sudah mengajukan dan mendapatkan sertifikasi tipe untuk PUNA Alap Alap. Menerapkan upaya standarisasi sebagai acuan sertifikasi, baik teknis untuk kepentingan melindungi kepentingan pengguna dan pihak lain yang terdampak, maupun non teknis untuk kepentingan pengembangan sarana alih teknologi dan pembinaan industry. Faktor Technoware, Humanware, Infoware, Organware (THIO) diperhitungkan sebagai acuan dalam mengembangkan produk alpalhankam dan serta diperlukan membangun dan mengembangkan fasilitas laboratoium, termasuk meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung sertifikasi.

Penerapan regulasi kelaikan dalam pengembangan produk PT Pindad, saat ini sifat pengembangan produk PT Pindad adalah Passive-Market Driven dan Active-Product Driven. Penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Program utama Dittekbang PT Pindad dalam membuat produk alpalhan adalah membangun dari pinggiran. PT. Pindad mengusulkan terbentuknya lembaga Indonesia Military Networthiness (IMNA), sebagai upaya memperoleh sertifikasi untuk produk jaringan perangkat lunak. Proses uji dan sertifikasi yang dilakukan oleh PT Pindad, harus melalui urutan tahapan uji fungsi, uji internal dalam rangka memperoleh sertifikasi Internal dan sertifikasi eksternal, sebelum melakukan produksi masal. Dalam memasarkan produk alpalhan yang dibuat harus, memperoleh sertifikasi kelaikan dari Dislaikad, Dislaikmatal, Dislambangjaau dan Puslaik Kemhan, hal ini menyebabkan PT Pindad agak kerepotan dalam membuat produk alpalhankam yang siap dijual kepada pengguna. PT Pindad mengharapkan agar proses kelaikan yang diterapkan, bisa digunakan untuk pembuatan standar produk alpalhankam nasional. Konsep perwujudan standarisasi seharusnya berawal dari: Perusahaan – Asosiasi – Nasional – International, sehingga parameter yang terjadi adalah:  toleransinya lebih sedikit, tetapi jumlahnya lebih banyak. Tetapi yang terjadi diIndonesia, parameternya adalah toleransi lebih banyak dan jumlahnya lebih sedikit.

 

Hasil Diskusi :

  • Pasal 24 UU 16/2018 tentang Industri Pertahanan menyatakan bahwa semua program perencanaan ditentukan terlebih dahulu oleh KKIP sejak awal, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, serta berifat sinergi.
  • Bagaimana caranya melalui forum kelaikan ini, secara konkrit bisa melibatkan dan mengembangkan kompetensi SDM Perguruan Tinggi dalam menghasilkan produk alpalhan (ITB).
  • Tanggapan dari Puslaik, sebaiknya masalah ini diangkat ke ranah KKIP. Halini terkait dengan pasal 43 UU 16/2012.
  • Tanggapan dari pihak Industri adalah bagaimana membuat mekanisme yang baik dengan diperolehnya garansi bahwa SDM perguruan tinggi yang dilibatkan, komiteakan terlibat secara penuh, bukan sekedar proses akademis.
  • Industri seharusnya membuat produk alpalhankam disesuaikan dengan opsreq (TNI AU)
  • Tataran Kewenangan Bagaimana (TNI AU)
  • Dibuat parameter penilaian terhadap proses kelaikan (Ditjen Pothan)
  • Perlu dipetakan kemampuan SDM Perguruan Tinggi (KKIP)
  • Dalam proses litbang, seringkali angkatan tidak melibatkan Puslaik sejak awal pembuat litbang produk. Perlu dibuat kebijakan.
  • Masalah desain untuk wahana udara, para mitra yang baru dalam membuat proses desain tidak mengetahui proses kelaikan (Puslaik)
  • Rekomendasi mendirikan peralatan laboratorium uji menurut UU harus disediakan oleh Pemerintah (DRN)
  • Industri seharusnya membuat produk alpalhankam disesuaikan dengan opsreq (TNI AU)
  • Rekomendasi mendirikan peralatan laboratorium uji menurut UU harus disediakan oleh Pemerintah (DRN)
  • Litbang pertahanan harus melibatkan Puslaik sejak dari awal mendesain (DRN)
  • Masalah koordinasi perlu diperbaiki. Untuk produk alpalhan yang bersifat taktis diserahkan kepada Dislitbang Angkatan, sedangkan yang bersifat strategis diserahkan kepada Balitbanghan (DRN)
  • Perlu disiapkan kebijakan Pemerintah untuk melakukan sertifikasi kompetensi SDM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. (AZ)

 

 
Lihat Foto Lainnya