BERITA DRN TERKINI

 

 

Selasa 4 Desember 2018, Dewan Riset Nasional (DRN) mengadakan Seminar Nasional Dewan Riset Nasional mengenai "Pembangunan Berbasis Inovasi di Era Industri 4.0" dalam rangka Sidang Paripurna II DRN di Istana Ballroom Hotel Sari Pacific Jakarta.

Sidang Paripurna II Dewan Riset Nasional kali ini sebagian besar dihadiri para anggota DRD dari seluruh Indonesia, dan dengan DRD ini diharapkan dapat berperan memajukan iptek di  dalam mendukung pembangunan di daerah melalui inovasi. Selama ini DRN berperan sebagai mitra kerjasama yang sekaligus sebagai konsultan dan pembina DRD. Acara Pertama adalah laporan dari Ketua DRN, yang menyatakan bahwa Pemikiran DRN tentang Inovasi sangat relevan dan beralasan bahwa Inovasi ini penting karena dekat UUD yakni pada pasal 31 ayat 5. Di tingkat global, Inovasi mempunyai peranan yang sangat penting karena menjadi scenario dan strategi pembangunan nasional di berbagai negara maju. Negara-negara tersebut telah membuktikan bahwa peran Iptek di dalam mengarahkan inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Indonesia sementara ini posisi pada index inovasi sangat rendah, yaitu pada peringkat 85 dari 127 negara. Berbagai definisi inovasi disampaikan oleh para pakar, praktisi dan oraganisasi, namun DRN lebih mengadop formula inovasi oleh Edward Robert dari MIT, yang dituliskan bahwa Inovasi = Invensi*Komersialisasi. Namun sayang, kabar kurang baik dari perkembangan pembahasan RUU yang baru, dimana, kata “inovasi” dihilangkan. Sebagaimana yang telah diusulkan DRN, judulnya bahwa kata inovasi ditambah pada judul sehingga menjadi RUU Sisnas Iptekin dan konsekuensinya DRN menjadi DRIN yang dipimpin oleh Presiden.

Acara selanjutnya dilanjutkan oleh Keynote Speech dari Menteri Koordinator Kemaritiman yang  menyatakan Sumbangan iptek terhadap pembangunan harus ditingkatkan, dengan target pembiayaan litbang 1,5 – 2% dari PDB pada 2045, diharapkan Indonesia menjadi Pusat Iptek Asia Pasifik dan Dunia, yang mampu meningkatkan  kesejahteraan dan harga diri bangsa sebagaimana telah dilakukan oleh India dan China. Prioritas pembangunan industri di Indonesia diarahkan pada industri dimana Indonesia memiliki keunggulan dan perjuangan inovasi dan industri memerlukan kepemimpinan yang kuat pada tataran nasional. Untuk itu ke depan issues strategis adalah SDM, yang harus disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan (khususnya di bidang teknik) secara massif baik untuk masyarakat maupun untuk para pejabat pemerintah agar dapat terbangun SDM yang memahami dan berbudaya inovasi. Untuk mendapatkan manfaat secara berkesinambungan, diperlukan syarat dasar untuk berinvestasi, yakni harus: (i) ramah lingkungan, (ii) dilaksanakan melalui alih teknologi, (iii) memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan (iv) pembangunan industri bersifat hulu-hilir.

Acara selanjutnya dilanjutkan oleh Keynote Speech dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi – Diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Infrastruktur, Beliau menyatakan bahwa untuk mendukung industri 4.0, Kemenristekdikri memperankan perguruan tinggi sebagai Technology Center, yang berperan sebagai: (i) learning system, (ii) Institusional, yang bersifat multidisiplin, (iii) Infrastructural, yang dapat memfasilitasi untuk berproduksi (iv)  ecosystem, sebagai tempat  untuk melakukan kerjasama antar berbagai pihak, dan (v) innovation system, sebagai tempat mengembangkan strart –up companies. Perlunya kesiapan SDM untuk mendukung industri 4.0, Kemenristekdikti akan melakukan pendidikan tambahan untuk membentuk profesionalisme sesuai kebutuhan industri, khususnya dalam mengadop teknologi moderen sebagai teknologi kunci untuk industri 4.0. Lalu membentuk  SINTA (Science & Technology Index Indonesia), sebagai pemantau kinerja Peneliti, guru besar,  Lektor kepala dan Lektor.

Diskusi yang telah dilakukan terdapat beberapa pendapat yaitu dalam upaya optimalisasi proses inovasi di era industri 4.0, Pemerintah perlu merancang Program Nasional yang diharapka dapat menghasilkan produk inovatif secara masif untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun global.

Peranan Pimpinan Pemda (Bupati/ Gubernur) sangat menentukan dalam pengembangan Iptek di daerah dan pengembangan ekonomi berbasis inovasi . Oleh karena itu, bentuk kerjasama / kolaborasi sebagaimana dilakukan oleh DRD Kabupaten Sumbawa dan UNS, yakni bentuk-bentuk kolaborasi yang dikenal dengan triple helix, perlu dicarikan formulasi sehingga dapat dijadikan pedoman / panutan dan dapat dikembangkan menjadi suatu kebijakan.Desa dengan berbagai potensi (SDA, SDM, BUMDES dan anggaran) dinilai sangat tepat untuk dijadikan lokasi pengembangan industri 4.0. Untuk ini, pengembangan inovasi di desa perlu difasilitasi dengan akses infrastruktur yang memadai, misalnya internet, dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal. Dalam hal ini peran DRD mempunyai peran yang sangat penting. DRD Jawa Timur adalah contoh DRD yang telah melakukan upaya pengembangan inovasi di daerah. Pendirian DRD dan Tupoksi DRD diharapkan dapat menjadi kebijakan Pemda yang diatur melalui Perda, sehingga keberadaan DRD jelas dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi.

Proses terjadinya inovasi diperlukan ekosistem yang memadai. Selama ini sistem administratif dan keuangan belum dapat mendukung dengan baik untuk terjadinya inovasi. Sistem pengadaan, pengelolaan keuangan sering menjadi kendala terjadinya proses inovasi. Perlunya dikembangkan ekosistem yang kondusif untuk memfasilitasi terjadinya proses inovasi. Contoh: Sistem pengelolaan keuangan model PTNBH masih belum sepenuhnya  diterapkan untuk mendukung proses inovasi. Sistem penganggaran multi-year dan block grant masih belum dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam hal pengelolaan keuangan diperlukan berbagai solusi/rekomendasi untuk mendukung ekosistem proses inovasi, antara lain  adalah dengan cara konsultasi dengan pihak-pihak aparat hukum terkait dengan pengawasan keuangan (Kejaksaan, KPK), untuk dapat memberikan wewenang pengelolaan sistem keuangan yang fleksibel.

Oleh karena itu, RUU Inovasi adalah kebijakan yang tepat untuk mendorong perekonomian berbasis inovasi. RUU Inovasi hendaknya juga mencakup inovasi di sektor publik terkait dengan masalah sosial humaniora.

Masalah ketenaga-kerjaan / penganguran yang mungkin dapat terjadi oleh karena penerapan teknologi pada industri 4.0, menjadi permasalahan besar. Berdasarkan referensi dari berbagai negara, masalah tenaga / pengangguran dapat diberikan pelatihan-pelatihan / pendidikan baru yang sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk industri 4.0. Sebagai akibat terjadinya masalah sosial sebagai akibat industri 4.0, diharapkan dikembang teknologi sosial yang dapat mengatasinya.

DRN ke depan masih tetap eksis dan berperan untuk memberikan pemikiran-pemikiran solusif untuk mewujudkan ekosistem inovasi yang kondusif.

 (SP/Edit:K)

 

 

 
Lihat Foto Lainnya