BERITA DRN TERKINI

 

Selasa 17 Juli 2018, Tim Ad Hoc Dewan Riset Nasional melakukan audiensi RUU Inovasi dengan Fraksi PKS di ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS Gedung Nusantara Lantai 3. Auidensi diawali pembukaan oleh Bapak Mahyudin yang menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Tim Ad Hoc DRN untuk bertukar pikiran mengenai RUU Sisnas Iptek yang diusulkan oleh Kemenristekdikti.

Ketua DRN menyampaikan bahwa DRN sangat berkepentingan untuk memberikan masukan atas usulan RUU No. 18/2002 tentang Sisnas Iptek, karena RUU ini menyangkut pembangunan perekonomian Bangsa. Untuk itu DRN sejak tahun 2016 telah membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan kajian untuk memberikan masukan atas usulan perubahan RUU No.18/2002 tentang Sisnas Iptek. Kajian dilakukan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah (Sidang Paripurna, FGD, audiensi, dan sebagainya) dengan berbagai pihak berwewenang (seperti ITB, ICMI, Dirjen Penguatan Inovasi, IABIE, DPR dan MPR).

Untuk menanggapi RUU Sisnas Iptek ini Fraksi PKS membentuk working group, yang berhasil menyusun masukan dalam bentuk DIM. PKS sudah lama menyusun masukan mengingat bahwa RUU Sisnas Iptek belum memenuhi kebutuhan Iptek ke depan. Masukan ini dituangkan dalam bentuk DIM, yang pada prinsipnya menyampaikan bahwa: (i) DPR akan menetapkan model riset untuk memberikan arah beberapa dekade ke depan, (ii) Anggaran riset akan dibebankan langsung di Kementerian Keuangan yang jumlahnya 2-5 % dari APBN, (iii) perlunya peningkatan sanana dan prasarana riset, (iv) memberikan arah pengembangan SDM, dan (v) memberikan arah ke industri 4.0, dalam upaya kemandirian.

Permasalahan pokok di Indonesia sebagaimana disebutkan pada Nawacita yakni Daya Saing yang rendah, sehingga diperlukan inovasi, dan untuk itu diperlukan UU Inovasi yang menjadi dasar pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemenristek belum mempunyai data pengembangan SDM, hal ini penting untuk mengarahkan pembangunan SDM  ke depan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Menanggapi atas pertanyaan fraksi PKS, Ketua DRN menjelaskan berbagai hal: (i) DRN adalah lembaga non-struktural di bawah Kementerian Ristekdikti, (ii) Ke depan  diusulkan DRN dirubah menjadi DRIN (Dewan Riset dan Inovasi Nasional) dan diharapkan dapat ditingkatkan perannya dalam pengelolaan riset di Indonesia, yang dapat melakukan perencanaan dan pengawasan riset (top-down research), termasuk dalam hal ini menentukan arah riset dan pendanaannya, dan (iii)  DRN bukan lembaga pelaksana riset (executor), (iv) DRIN diusulkan dapat dipimpin langsung oleh Presiden sebagaimana di negara-negara maju yang sudah mempunyai UU Riset dan Inovasi.

 

Kesimpulan :

RUU Inovasi harus dapat memfasilitasi: (i) kegiatan riset tidak saja dilakukan di lembaga Pemerintah (litbang / perguruan tinggi), tetapi harus juga dilaksanakan oleh lembaga litbang swasta, dan hal demikian juga harus diatur dalam RUU Inovasi sebagaimana di negara-negara maju, dan (ii)  kerjasama lembaga litbang dengan industri, sehingga hasil riset dapat langsung diimplementasikan.

Diusulkan agar RUU nanti juga mencakup riset di BUMN, yang selama ini tidak ada UU-nya, dan dari BUMN dan industri lainnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana riset yang berasal dari keuntungan. Dengan demikian anggaran riset dapat dibebankan dari dana abadi yang diperoleh dari industri (BUMN / swasta) dalam bentuk endowment fund. Disisi lain industi juga harus diberikan kemudahan-kemudahan tertentu, misalnya melalui kebijakan insentif fiskal. Untuk kemudahan dalam operasional, RUU ini juga perlu melibatkan Kementerian Keuangan untuk berperan dalam pengelolaan dana riset secara operasional.

RUU ini diharapkan juga mencantumkan perlunya menentukan tema besar riset yang dibutuhkan negara ataupun produk unggulan yang selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat ditentukan topik riset turunannya dan lembaga litbang mana yang relevan yang harus melaksanakan riset tersebut.

RUU ini di harapkan dapat: (i) menekankan pentingnya  sumber daya alam yang terus  menipis, sehingga diperlukannya inovasi sebagai salah satu alternatif pemanfaatan sumber daya alam secara berkesinambungan, dan (ii) perlunya memfasilitasi proses inovasi di daerah-daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan infrastruktur yang ada di daerah seperti Dewan Riset Daerah, DPRD dan perguruan tinggi setempat.

 

 (SP/Edit: K)

 
Lihat Foto Lainnya