BERITA DRN TERKINI

 

Senin 9 Juli 2018, Ketua DRN dan tim Adhoc mengadakan Audiensi RUU Inovasi DRN dengan DPR Fraksi Golkar di Ruang Rapat Fraksi Golkar Gedung Nusantara DPR Jakarta. Rapat diawali pembukaan oleh Dr. Marlinda Irwanti Poernomo yang mengatakan bahwa tujuan dari rapat kali ini untuk menyampaikan  status pembahasan perubahan RUU 18/2002 di DPR, bahwa Pansus DPR telah menyampaikan surat kepada masing-masing Fraksi DPR, untuk mendapatkan masukan (masukan dalam bentuk DIM) dan mengharapkan masukan DIM dapat diterima oleh Pansus paling lambat tanggal 16 Juli 2018. Oleh karena itu Fraksi Golkar mengharapkan masukan dari DRN (dalam bentuk DIM secara rinci) dapat segera diterima, untuk selanjutnya dapat dikompilasi menjadi masukan Fraksi Partai Golkar. Pandangan umum Anggota DPR Fraksi Golkar atas usulan perubahan RUU Sisnas Iptek ini menyebutkan bahwa RUU ini perlu dilakukan perubahan mendasar, dengan menambahkan kata  inovasi yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi yang akan datang dan berkomitmen untuk kepentingan rakyat.

Ketua DRN mengatakan bahwa DRN sangat berkepentingan untuk memberikan masukan atas usulan RUU No. 18/2002 tentang Sisnas Iptek, karena RUU ini menyangkut pembangunan perekonomian bangsa. Untuk itu DRN sejak tahun 2016 telah membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan kajian untuk memberikan masukan atas usulan perubahan RUU No.18/2002 tentang Sisnas Iptek. Kajian dilakukan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah (Sidang Paripurna, FGD, audiensi, dan sebagainya) dengan berbagai pihak berwewenang (seperti ITB, ICMI, Dirjen Penguatan Inovvasi, IABIE, DPR dan MPR). Kajian ini menyimpulkan 3 hal, yaitu: (i) harmonisasi UU no.18/2002 dengan pemikiran tentang RUU Inovasi adalah salah satu cara terbaik meningkatkan peran Iptek dalam menggerakkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, (ii) Untuk memperkuat kehadiran negara dalam proses pembangunan berbasis Iptek perlu dibentuk Dewan Riset dan Inovasi Nasional (DRIN) dan Dewan Riset Daerah (DRID), dan (iii) DRIN dipimpin langsung oleh Presiden.

Diskusi dan hasil kesimpulan :

1)     Pada dasarnya masukan hasil pemikiran DRN sangat diapresiasi, dan sudah sejalan dengan pemikiran DPR Fraksi Golkar, dimana diperlukan perubahan mendasar dengan memasukan kata inovasi, sehingga  RUU Sisnas Iptek menjadi RUU Sisnas Ipteknin

2)     Masukan DRN ini disampaikan dalam bentuk bahan presentasi dan juga DIM sebagai deskripsi atas pemikiran DRN tersebut.

3)     DIM dari DRN ini diharapkan dapat disempurnakan lagi dan dijelaskan lebih rinci lagi, khususnya dengan menambahkan proses inovasi yang ada di hulu (organisasi, sarana, prasarana, pendidikan, anggaran, perencanaan, peta jalan, dan lain-lain), sehingga disparitas dapat diminimalisasi.

4)     Dengan DIM yang lebih rinci ini juga diharapkan lebih operasional, terutama untuk masalah transfer teknologi (kasus pembelian produk teknologi dari luar), pendanaan (endowment fund), tanpa harus menunggu  PP yang diterbitkan setelah diundangkan.

5)     RUU Sisnas Iptekin juga harus berwawasan Ekosistem inovasi dengan memperhatikan budaya masyarakat dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

6)     RUU Sisnas Iptekin, harus jelas memberi perintah kepada organisasi terkait, sehingga program-program yang bersifat Top Down  dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan, dan sekaligus dapat dijelaskan jaringan kerja organisasi dan koordinasi yang terintegrasi, sehingga RUU Sisnas Iptekin dapat operasional / implementatif. Koordinasi ini penting sejak perencanaan, implementasi dan pengawasannya, termasuk melibatkan lembaga litbang dengan perusahaan atau industri baik BUMN maupun swasta, dengan memberikan kemudahan-kemudahan tertentu (misal pengurangan pajak).

7)     Fraksi Golkar mendukung keberadaan DRN, dan untuk itu akan mengundang Menteri PAN, dalam kaitannya wacana pembubaran berbagai organisasi/ dewan.   DRN  dinilai mempunyai peranan penting untuk mendukung perkembangan Iptek dan Inovasi untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. (SP)

 
Lihat Foto Lainnya