BERITA DRN TERKINI

Jakarta 30 Mei 2018, Dewan Riset Nasional (DRN) dan Direktorat jendral Penguatan Inovasi, Kemenristekdikti mengenai RUU Sisnas Iptek, maka untuk menelaah lebih mendalam maka dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD)  antara DRN, Dirjend Inovasi dan Fraksi-Fraksi Pansus RUU Sisnas Iptek yang dilaksanakan dihotel sultan Jakarta. Dengan tujuan pencapaian undang-undang inovasi yang selama ini diusulkan DRN ketim Pansus  DPR-RI.

Ketua DRN Bapak Bambang Setiadi mengatakan DRN sudah melaksanakan tugas utamanya dengan sudah membuat ARN ( Agenda Riset Nasional ), membina DRD ( Dewan Riset Daerah ) dan memberi masukan kebijakan kepada Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi.  Mengenai rancangan undang-undang inovasi, yang rencananya akan digabungkan dengan undang-undang 18/2002  tentang sistem Nasional ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menambahkan kata Inovasi didalamnya. Karena dalam pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, inovasi berperan sangat penting, bila dilihat dari tiga isu strategis Indonesia kedepan berupa jebakan pendapatan ( middle income trap ), kesenjangan multidimensi dan degradasi lingkungan, yang semuanya tidak mungkin akan berhasil tanpa adanya inovasi Indonesia. Sesuai dengan nawacita Presiden yaitu Daya Saing, oleh karena itu didalam mendukung daya saing nasional melalui pembangunan dengan pendidikan tinggi yang berkualitas yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemampuan berinovasi. Masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia karena lemahnya tingkat kemandirian, daya saing dan inovasi yang rendah, akan tetapi inovasi hanya bisa dijalankan kalau undang-undang inovasi yang mengikat, yang mengatur pendanaan inovasi, topik, keterlibatan swasta, pemerintah dan mengatur kelembagaan dan kewenangannya.

Ketua pansus RUU Sisnas Iptek DPR-RI Bapak Daryatmo Madiyanto mengatakan RUU Sisnas Iptek ( Sistem Nasional ilmu pengetahuan dan teknologi ) merupakan upaya mengganti UU 18 tahun 2002  tentang system nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena sifatnya mengganti UU ada maka harus disusun secara mendasar. Yang sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia ialah melindungi segenap angsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Dengan prinsip dasar RUU sisnas iptek untuk mempercepat tujuan Negara sesuai dengan UU 1945 dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat beberapa hal krusial yang harus diatur yaitu kedudukan iptek dalam kebijakan Negara, sistem nasional iptek, kelembagaan, politik anggaran, kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan sumber daya iptek.  ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya