BERITA DRN TERKINI

 

Jumat 4 Mei 2018, Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat bersama dengan Direktur Jendral Penguatan Inovasi ( Dirjen Inovasi ) dari Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti ) digedung BPPT lantai 23 di Jakarta, dengan tujuan menyamakan pemikiran antara DRN dan Dirjen Inovasi didalam Penjelasan, Perkembangan, Pembahasan RUU Sisnas Iptek dan UU Inovasi yang diusulkan DRN ke DPR-RI yang saat ini sedang dibahas oleh Tim Pansus DPR-RI, sudah dilaporkan Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti ), sudah disampaikan ke Bappenas  dan sudah disampaikan kebeberapa fraksi dan partai-partai politik.

  Ketua DRN, Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU mengatakan Undang-undang Inovasi sangat penting dan diperlukan dengan tujuan “Membangun strategi baru dan kemauan politik Negara yang kuat untuk mengembangkan system inovasi dan meningkatkan daya saing Nasional dengan mendorong industri menuju ekonomi berbasis ilmu pengentahuan” jadi apabila kita melihat Negara-negara yang maju Inovasinya saat ini seperti Korea, China, dll.  karena disana sudah adanya Undang-undang Inovasi yang  mengatur didalam kegiatan Inovasi dan teknologinya, yang dijadikan sebagai Azas dan dasar hukum yang jelas, sehingga dengan adanya Undang-undang Inovasi sebagai payung hukum yang jelas didalam berinovasi, meskipun adanya pergantian Presiden dan Pemerintahan baru beberapa kali dengan kebijakan-kebijakan yang baru tidak akan dapat merubah ketetapan dan ketentuan yang sudah ada yang ditetapkan di Undang-undang inovasi, tanpa adanya Undang-undang Inovasi Indonesia tidak akan bisa masuk ke Era Industri 4.0, jadi kecendrungan ekonomi harus ditanyakan keindustri  yang memanfaatkan dan menggunakan hasil riset teknologi.

  Direktur Jendral Penguatan Inovasi ( Dirjen Inovasi ) Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti ) Bapak Dr. Ir. Jumain Appe, Msi mengatakan Undang-undang Inovasi nantinya harus menjadi azas dan dasar dalam pembangunan dan perkembangan iptek ( ilmu pengetahuan dan teknologi )  dan hasil dari inovasi dan ipteknya dapat bermanfaat dan digunakan masyarakat, Presiden selalu menyatakan  3 hal agar bangsa Indonesia dapat menciptakan bangsa yang mandiri dan berdaya saing yaitu : Kreatif, Inovatif dan entrepreneur, akan tetapi saat ini belum adanya undang-undang inovasi yang mengaturnya maka kita akan sulit dalam berinovasi, karena belum adanya penyatuan strategi iptek dan inovasi Nasional di Indonesia. Kita dapat melakukan ATM ( Amati, Tiru dan Menerapkan ) seperti yang pernah dilakukan China pada awalnya, karena disana semua kegiatan dibidang riset  langsung dibawah Menteri riset dan teknologi mereka, jadi dengan adanya revisi UU 18/2002 tentang Sisnasiptek di DPR-RI sangat perlu karena didalam UU 18/2002 tentang Sisnas iptek  tersebut tidak adanya arah untuk pembangunan iptek dan inovasi, UU 18/2002 ada akan tetapi dari panitia antar Kementerian ( PAK ) tidak pernah melakukan sosialisasi Undang-undangnya pada  kementerian lain, dan tidak adanya Ekosistem Inovasi yang sesuai dengan sistem inovasi Nasional.    ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya