BERITA DRN TERKINI

Selasa 24 April 2018, Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan acara rapat diskusi dengan anggota Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia ( ICMI ) digedung BPPT di Jakarta, diskusi kali ini memang sudah direncanakan antara DRN dan ICMI dengan tujuan mencari permasalahan, solusi dan kesamaan pemikiran yang tepat tentang riset, inovasi dan iptek di Indonesia, dan sangat perlunya Undang-undang Inovasi dibuat di Indonesia yang bisa digunakan sebagai payung hukum dalam perkembangan teknologi saat ini.

  Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU mengatakan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia karena lemahnya tingkat kemandirian dan daya saing Bangsa, salah satu penyebabnya adalah karena Inovasi kita yang sangat rendah, inovasi hanya bisa dijalankan kalau adanya Undang-undang Inovasi, mengatur pendanaan inovasi, topik inovasi,Tujuan inovasi, Swasta dan harus ada lembaga pengatur, mengawasi dan berwenang dalam kegiatan Inovasi, karena tujuan dari Undang-undang Inovasi adalah Membangun strategi baru dan kemauan politik Negara yang kuat untuk mengembangkan system inovasi dan meningkatkan daya saing Nasional dengan mendorong industry menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

  Wakil Ketua bidang iptek ICMI Bapak Prof. Dr. Eng Ilham Akbar Habibie mengatakan bidang iptek dan teknologi saat ini sangat berkembang dan terus maju, oleh karena itu adanya ICMI dasarnya adalah menciptakan keseimbangan manusia antara Imtaq ( Iman dan Taqwa ) dan iptek ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ), dalam perkembangan inovasi saat ini maka sangat perlu adanya tujuan inovasinya, Undang-undangnya, Inovasi fund ( pendanaan inovasi ), dan harus adanya Dewan yang mengatur kegiatan inovasi, Undang-undang Inovasi yang diusulkan DRN sangat bagus dan ICMI sangat mendukung, karena saat ini ICMI ditugaskan membantu dalam penyusunan Undang-undang baru, oleh karenanya dalam penyusunan dan membuat Undang-undang yang baru harus melihat tujuan dari Undang-undang tersebut itu harus ada target dan hasilnya, dengan taktik yang jitu dalam membedakan Undang-undang dan program kerja, harus memperhatikan Undang-undangnya, bab perbabnya, pasal demi pasalnya supaya hasil dari Undang-undang yang akan terbentuk  nantinya tidak terjadi benturan dengan Undang-undang lainnya. bila melihat Kegiatan riset di Indonesiasekarang akan sulit berkembang karena sebesar 80% dananya dari Pemerintah dan 20% dari swasta, yang merupakan kebalikan dari dana riset diluar negeri dimana swasta yang mengeluarkan 80% dananya dan Pemerintah mengeluarkan sebesar 20% dananya, maka intinya ICMI dan DRN harus mengkolaborasikan roadmap inovasi, ICMI sangat mendukung UU Inovasi yang diusulkan DRN, sangat perlu adanya pendekatan-pendekatan terhadap ketua-ketua Fraksi di DPR-RI dan dalam menentukan inovasi perlu kiranya melibatkan Kadin sebagai pihak swasta. Dengan penggabungan antara DRN, ICMI dan Kadin harus bisa mengembalikan kejayaan riset dan teknologi Nasional, dalam mengembangkan hasil risetnya sendiri untuk kemandirian dan daya saing Bangsa. ( FA ) 

 
Lihat Foto Lainnya