BERITA DRN TERKINI

Kamis 8 Maret 2018, Komisi  teknis Pertahanan dan Keamanan Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat pertamanya ditahun 2018, di ruang rapat Balitbang Kementerian Pertahanan dan Keamanan di Jakarta Selatan, rapat diawali pembukaan dari ketua Komisi teknis pertahanan dan keamanan, agenda rapat yang membahas kegiatan yang sudah dilakukan ditahun 2017, membahas policy brief dan rencana kerja komisi teknis pertahanan dan keamanan ditahun 2018.

Rangkuman dari komisi teknis pertahanan dan keamanan mengacu pada 7 prioritas pengembangan KKIP ( Komite Kebijakan Industri Pertahanan ), Skema pelaksanaan, perkembangan program, pelaksanaan penggunaan anggaran, posisi alutsista hasil pengembangan dan hasil sidang KKIP ( Komite Kebijakan Industri Pertahanan ),  catatan dari FGD menghasilkan Komitmen Pemerintah/Kementerian Pertahanan untuk alokasikan dana, Kementerian ristek-dikti tidak mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan teknologi pertahanan, Peran TNI sebagai pengguna tidak disampaikan secara khusus, Peran instansi eksternal yang berwenang dalam menentukan kelayakan produk hasil pengembangan tidak menjadi perhatian para nara sumber, Para pengguna yang diwakili dinas litbang ketiga TNI maupun Polri tidak mengambil peran aktif dalam diskusi. Tidak disebutkan adanya Masterplan nasional pengembangan Alpahankam, Alat dan peralatan keamanan Polri belum diperhatikan, offset perusahaan pemasok Alutsista sulit diarahkan, Pengembang mengaku bisa tapi nyatanya tidak, Konsorsium aktif yang memberikan masukan hanya konsorsium tentang pengembangan pesawat tanpa awak dan konsorsium pengembangan radar.

Instrumen analisa menghasilkan 6 patokan pengmbangan produk, pengukuran tingkat penguasaan teknologi dan 7 tantangan pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan Negara berkembang, oleh karena itu komisi teknis pertahanan dan keamanan DRN mempunyai rekomendasi pertama bangun rencana induk sebagai acuan bersama, rekomendasi kedua perbaiki dan update terus data tentang tingkat kemampuan teknologi industry hankam nasional melalui hasil monitoring tingkat kemampuan BUMN dan BUMS yang digunakan sebagai acuan, rekomendasi ketiga perkuat peran Kementerian pertahanan dan keamanan sebagai Pembina dan Koordinatornya.  ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya