BERITA DRN TERKINI

Seminar Nasional dalam Sidang Paripurna II ( SP II ) Dewan Riset Nasional di tahun 2017 diselenggarakan dihotel Aryaduta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun, No. 44-48 Gambir Jakarta Pusat. Pada hari kamis tanggal 23 November 2017, Sidang paripurna II Dewan Riset Nasional dibuka oleh ketua Dewan Riset Nasional yang menyampaikan agenda SP II DRN, yang dibagi menjadi sesi 3 sesi yaitu : (i) Inovasi = Invensi*Komersialisasi, (ii) Konsorsium inovasi teknologi, (iii) Forum koordinasi DRD. Ketua DRN pada kesempatan ini juga menyampaikan sejarah tentang terbentuknya DRN yang diawali dari PUNAS Ristek tahun 1981 yang akhirnya menjadi DRN pada tahun 1984. Dan sejalan dengan RUU Perubahan Sisnas Iptek, yang diselaraskan dengan Naskah Akademik RUU Inovasi, maka DRN berencana akan dirubah menjadi Dewan Riset dan Inovasi Nasional (DRIN). Naskah Akademik RUU inovasi ini disusun dalam upaya menjawab dan mendukung Visi Pemerintah yang tercantum pada Nawacita, dan program Pemerintah tentang SDGs (Sustainable Development Goals) Jokowi yang menjadi parameter dalam laporan GEF, dimana Indonesia masih berkutat di urutan 40-an dari 140 negara.

Didalam Sidang Paripurna II DRN kali mengundang Menteri Ristekdikti yang diwakili oleh Dirjen Penguatan Inovasi kemenristekdikti, Menteri PPN/ Kepala Bappenas yang diwakili oleh Direktur bidang Dikti, Iptek dan Kebudayaan Bappenas, Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Soekarwo, SH, M.Hum dalam upaya peningkatan peran dan kontribusi Dewan Riset Daerah didalam pembangunan daerah, DRD di provinsi Jawa Timur  mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu tugas Gubernur / Pemerintah Jawa Timur. Berbagai peran tersebut antara lain adalah: (i) merumuskan berbagai kebijakan seperti menyususn RPJMD, ARD, Jakstrada, (ii) mendorong pemanfaatan iptek di daerah sesuai dengan potensi daerah, utamanya  di bidang pertanian (on farm dan off farm) , misalnya porang atau iles-iles, (iii) melakukan dialog dengan masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan, misalnya masalah lahan pertanian, (iv) melakukan kajian strategis, misalnya tentang subsidi pupuk versus pinjaman murah,  Jatim seperti di Korea Selatan, Disamping itu, untuk pengembangan usaha terutama UMKM (usaha kecil dan menengah) dan koperasi Pemda juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur seperti ITS, UNAIR, UNBRA, dan sebagainya, untuk dapat memberikan pembinaan dan pendampingan usaha, serta melalui pengembangan sekolah kejuruan.

Mengingat masih tingginya disparitas masyarakat, dimana kemiskinan masih tinggi (termasuk keluarga single parent) dan masih sangat minimnya pengajaran tentang kemiskinan, maka diusulkan agar pengajaran tentang materi  kemiskinan dan solusinya lebih diperluas di perguruan tinggi. Melalui metode ini diharapkan kemiskinan dan disparitas segera dapat teratasi. Disamping itu, khususnya di bidang kesehatan, Gubernur mengharapkan agar Puskesmas dan Rumah sakit lebih memperluas pelayanan untuk preventif dibandingkan pelayanan kuratif / pengobatan.  Dan mengingat tingginya pelayanan kesehatan, maka Pemda melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Dalam hal ini public policy harus di revitalisasi, mengingat bahwa 80% sakit disebabkan faktor psikologis.

 

Kesimpulan SP II – DRN Tahun 2017 :

1) Inovasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2) Inovasi adalah invensi atau temuan yang diperoleh melalui kegiatan riset yang telah dikomersialisasikan oleh dunia usaha. Rumus sederhananya adalah: Inovasi= invensi x komersialisasi.

3) Untuk memperkuat inovasi dibutuhkan perundang-undangan yang akan memberikan/ memfasilitasi kelembagaan dan infrastruktur pendukung lainnya( kebijakan, pendanaan dan jaminan).

4) Untuk memperkuat inovasi diperlukan lembaga yang secara nasional memandu proses terjadinya produksi invensi dan komersialisainya di dunia usaha, sehingga secara nasional terbentuk ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge base economy)

5) DRN telah menyusun naskah akademis untuk penyusunan UU Inovasi yang dapat menjadi masukan terhadap RUU Perubahan 18/ 2002 yang sedang dalam proses pembahasan oleh Pansus di DPR. Untuk itu DRN akan segera memberi masukan ke DPR sesuai dengan yang disarankan oleh Ketua Pansus.

6)  Pembinaan produk Inovasi yang dihasilkan oleh Pusat Unggulan Iptek (PUI) telah berhasil dilakukan dengan mengenalkannya ke Eropa dan Global.

7) Penyelenggaraan konsorsium riset dan inovasi merupakan salah satu upaya untuk mendoorong proses komersialisasi invensi (hasilriset) yang dihasikan lembaga litbang/ universitas ke dunia usaha/ industri.

8) DRN telah berhasil menyusun proposal riset inovasi dalam bentuk konsorsium yang akan diusulkan ke Kemristekdikti.

9) Konsorsiumriset dan inovasi perlu dilaksanakan dengan berorientasi pada klaster industri, memperhatikan produk spesifik daerah dan berorientasi pasar;

10) Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diciptakan ekosistem inovasi yang melibatkan pengembang iptek, intermediator dan pengguna(duniausaha/industri);

11)  Untuk menumbuhkan daya saing (competitiveness) diperlukan kemampuan memberikan nilai tambah atas natural resources atau sumberdaya alam melalui inovasi. Dengan kata lain perlu merubah dari resource base economy menuju knowledge based economy.

12)  Posisi GCI (Global Competitive Index) kita berada pada kisaran40-42 dari141 negara

13) Produk-produk unggulan lemabaga Litbang, PT dan Kementerian/ Lembaga perlu dipromosikan di level global, untuk itu diperlukan intermediasi.

14) Elemen penting inovasi, disamping technological readiness level adalah commercial readiness level.

15)  Konsorsium inovasi harus dirancang sampai dengan komersialisasi bukan hanya sampai pada produk.

16)  Perlu membangun ekosistem inovasi dimana semua stakeholeder harus memiliki visi yang sama tentang inovasi dari hulu sampai hilir mulai dari kebijakan, kelembagaan, pendanaan, dan pemasaran.

17)  Peran lembaga non struktural iptek di daerah seperti Dewan Riset Daerah perlu ditingkatkan dengan memperkuat aspek hukum di tingkat pusat maupun daerah.

18)  Penguatan inovasi di daerah telah terjadi dan melalui peran Dewan Riset Daerah, proses penguatan inovasi terjadi melalui komunikasi antara Akademisi, Bisnis dan Pemerintah.

19)  Diperlukan upaya untuk membangun data base riset dan iptek untuk mendukung penyelenggaraan konsorsium dan sistem inovasi nasional maupun inovasi daerah.  ( SP / FA ) 

 
 
Lihat Foto Lainnya