BERITA DRN TERKINI

 

Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan Dewan Riset Nasional mengadakan acara FGD dengan topik “Arah dan Kebijakan Riset dan Pengembangan Teknologi Kemenristekdikti” pada tanggal 3 November 2017 di Ruang Rapat Balitbang Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Acara ini dibuka dan dipimpin oleh  Ketua Komtek Hankam DRN, Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ingdan melibatkan Para Nara Sumber dari Pemerintah, (Balitbang Kemhan diwakili Kapus Strahan, Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti diwakili Ibu Ermalina, Dirjen Penguatan Inovasi Kemristekdikti), Konsorsium Riset (Drone, Rudal, Radar, Satelit, Sistem Integrator), dan Anggota Komtek Hankam.

Acara pertama dimulai dengan pembukaan dari Ketua Komtek Hankam DRN, Drs. Bambang S. Tejasukmana, Dipl.Ing yang memaparkan tujuan FGD hari ini yaitu : 1)Memperoleh masukan dan diskusi mengenai arah dan kebijakan pengembangan teknologi yang diinginkan oleh Pemangku Kebijakan baik Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Ristekdikti. 2) Memperoleh masukan dan diskusi mengenai kondisi progress kegiatan masing masing konsorsium produk teknologi alpalhankam. 3) Merumuskan langkah-langkah penting untuk penguatan kinerja dan kerjasama masing masing konsorsium. 4)  dan Memperoleh masukan dan dukungan dari Lembaga Riset, Perguruan Tinggi, TNI, Industri Pertahanan.

Agenda selanjutnya paparan dari Kapus Litbang Strahan, Laksma TNI Ir. Agus Rustandi, M.Eng.Sc, MMDS memaparkan 1) Beberapa fungsi dan tugas Kemhan. 2) Menyatakan program overview Litbang Kemhan untuk fokus 7 Program KKIP. 3) Menyarankan untuk adanya kemandirian dan minmal tingkat perawatan. 4) Dan menyatakan permasalahan penguasaankemandirian antara lain teknologi komunikasi, dalam hal ini system data link.

Nara sumber selanjutnya dari perwakilan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Ibu Ermalina yang memaparkan 1) Banyaknya hasil penelitian yang memiliki TRL rendah dan  masih dalam skala lab.2) Adanya gap keterkaitan sinergi kegiatan litbang Balitbang Kemhan dengan Kemristekdikti, sehingga kesannya berjalan sendiri.3) TA 2018, target skema Insinas 70% diutamakan akan diberikan kepada konsorsium, sedangkan 30% diberikan untuk individu dan kemitraan.4) dan Probangkuat TNI dan Polri harus secara konsisten dilaksanakan oleh pelaku litbang, industri dan pengguna.

Paparan selanjutnya dari Ditjen Penguatan Inovasi, Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si memaparkan 1) Kurangnya sinergitas kegiatan riset yang dilakukan lembaga litbang dan perguruan tinggi , kegiatan riset di industri dan kebutuhan pengguna, karena orientainya hanya untuk keilmuan dan kompetensi.2) Permasalahan-permasalahan kegiatan litabng di industri pertahanan 3) Berabagai tantangan yang  dihadapi 4) dan Penguasaan teknologi di dalam negeri masih kurang optimal, sehingga perlu ditingkatkan peranan strategi alih teknologi, melalui 5 pilarutamainovasi industri pertahanan.

Berbagai Industri, Perguruan Tinggi dan K/L memberikan tanggapan dalam acara FGD hari ini bahwa 1) Mengusulkan agar Instansi Litbang diberikan otonomi menumbuh kembangkan lembaga litbang untuk membina industri pemula. 2) Mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium termasuk area pengujian lapangannya. 3) Menceritakan berdasarkan pengalaman, sulit untuk mendapatkan alih teknologi desain dari produsen teknologi luar negeri, kecuali untuk kepentingan manufaktur. 4) Dalam struktur kelembagaan, perlu adanya kebijakan revitalisasi misi lembaga litbang untuk mendukung kemandirian penguasaan teknologi produk alpalhankam yang dibutuhkan pengguna. 5) Menentukan Roadmap yang dibuat adalah roadmap industry berdasarkan produk alpalhankam. 6) Perlu adanya  kebijakan menugaskan SDM ahli di perguruan tinggi dan lembaga litbang membantu industri.

Berikut ini beberapa kesimpulan akhir dari FGD Komtek Hankam DRN yang telah dilaksanakan :

1.  Ada kesenjangan antara sinergitas kegiatan litbang rancang bangun produk alpalhankam dan antara Balitbang Kemhan dan Kemristkdikti.

2. Antara Industri dan penguna pada kondisi saat ini sudah terjalin hubungan yang cukup baik, permasalahannya adalah probangkuat pengguna harus jelas, komitmen dan konsisten untuk dijalankan dalam suatu kurun waktu.

3.  Investasi yang dibangun oleh industri dalam membuat produk alpalhankam tergantung pada konsisten Pemerintah untuk menjalankannya dan sebaiknya diatur dalam peraturan UU.

4.   Perlu dibuat program untuk konsorsium litbang untuk membuat rancang bangun produk program prioritas KKIP terhadap kemandirian produk alpalhankam.

5.  DRN perlu membuat ekosistem pengembangan kemandirian teknologi alpalhankam, untuk mengakomodasi kepentingan pengguna terhadap kebutuhan operasi, industri untuk kepentingan bisnis, dan lembaga litbang untuk kepentingan penguasaan teknologinya.

6.  Dari hasil FGD ini, DRN akan membuat policy brief dan menyampaikannya kepada Menteri Ristekdikti.

7. Direncanakan akhir bulan Nopember 2017, Ditjen Penguatan Inovasi Kemristekdikti akan menindaklanjuti hasil FGD Komtek DRN Bidang Hankam ini, dalam melaksanakan Forum Industri Pertahanan. Semua peserta yang hadir dan KKIP akan diundang dalam forum dimaksud.