BERITA DRN TERKINI

 

Senin 7 Januari 2019, Dewan Riset Nasional mengadakan pertemuan dengan Kevin Sommer, Jesse Chung dan Florence Widmann dari University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland (FHNW) di ruang rapat Sekretariat Dewan Riset Nasional Gedung BPPT 1 Lantai 1, Jakarta.

Pertemuan ini dibuka oleh Ketua Dewan Riset Nasional, Dr. Ir Bambang Setiadi, IPU. Beliau  mengucapkan terima kasih telah mengunjungi kantor Dewan Riset Nasional dan menjadikan Dewan Riset Nasional sebagai pendukung dalam kunjungan mereka dalam rangka visit for explore ASEAN delegation 2019. Selanjutnya, Ketua DRN memberikan perkenalan presentasi singkat mengenai Dewan Riset Nasional dan Inovasi Biodiversity di Indonesia. Dalam penjelasan singkat Ketua DRN, bahwa pada acara Innovation Day 2018  telah memberikan setidaknya 10 berbagai macam penelitian dan kerjasama Industri baik dalam bentuk Memorandum of Agreement, surat atau jenis perjanjian kerjasama lainnya.

Kedatangan mereka kali ini dalam tahap persiapan acara Delegasi Explore ASEAN untuk mendiskusikan sebuah misi kedatangan 22 mahasiswa dan 4 Guru besar dari Swiss pada bulan April 2019 nanti, yang akan mempelajari bisnis berbagai produk, proses dan industri-industri di negara-negara ASEAN: khususnya Indonesia, Singapore dan Vietnam. DRN mengingatkan pentingnya biodiversitas negara ASEAN yang sangat kuat sebagai dasar pelaksanaan bisnis global, menuju Sustainable Bioeconomy. Dan mereka sangat tertarik dalam diskusi pertemuan kali ini. Harapannya, dalam pertemuan ini akan  mendukung Inovasi Biodiversity di Indonesia dalam hal mempromosikan produk-produk inovatif dari CoE Indonesia di Lembaga Penelitian/Bisnis Internasional, memperluas kolaborasi Internasional untuk pengembangan teknologi, sertifikasi produk hingga penyebaran produk dan serta meningkatkan sinergi inovasi yang berkelanjutan antara Pusat Keunggulan Indonesia dengan Lembaga Penelitian/Bisnis Internasional. (K)

In English
 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Selasa 18 Desember 2018, Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan Dewan Riset Nasional mengadakan FGD dengan tema "Pengelolaan Kelaikan Produk Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagai Bagian dari Tugas Pemerintah untuk Membangun dan Mengembangkan Industri Pertahanan" di ruang rapat Balitbang Kemhan, Jakarta. Dalam rangka pengelolaan komponen penting pengembangan kemandirian alpalhankam, dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi antara pihak pengembang (Industri, Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi), regulator (Lembaga Sertifikasi) dan pengguna (TNI, Polri, Instansi Pengguna Lain). Tujuan dari FGD ini adalah mendapatkan suatu pemahaman bersama untuk mengetahui bagaimana mekanisme proses kelaikanproduk alpalhankam. Pasal 3, 24, 25, dan 29 UU 16/2012 tentang industri pertahanan, menyatakan produk alpalhan yang dihasilkan harus memenuhi kepentingan pengguna dan aman digunakan, setelah melalui proses sertifikasi.

Dalam pelaksanaan FGD ini, diperoleh hasil informasi dari paparan Nara Sumber dari Puslaik Baranahan Kemhan mengenai Urgensi & Prosedur Sertifikasi Kelaikan Dalam Pengadaan Alpalhankam bahwa Prosedur kelaikan diatur dalam Permenhan33/2014 tentang Laik Militer pasal 1 dan pasal 3 dan Sertifikasi dilakukan secara series. Kelaikan dalam proses litbang, merupakan pintu awal masuk ke produksi masal setelah lulus dari tahapan first article. Kepentingan administrasi dan kepentingan teknis tidak bisa dalam pelaksanaan sertifikasi tidak bisa disamakan. Sertifikasi sangat urgent dalam pengoperasian produk alpalhankam sesuai regulasi design, sesuai fungsi azasi, menjamin keselamatan, dan lain-lain. Diperlukan kesiapan otoritas, manufakturing & operator, karena otoritas perlu memperbanyak regulasi dan turunannya, manufacture dan operator perlu mengerti regulasi dalm prosesnya. Diperlukan sinergi dan harmonisasi, karena melibatkan banyak pihak, punya tugas pokok dan kepentingan masing-masing, maka perlu dilibatkan sejak awal desain.

Selain itu diperoleh hasil informasi Pengalaman LAPAN dalam melakukan proses Sertifikasi Pesawat Terbang N 219 yang memiliki Tahapan proses sertifikasi meliputi :(i) Aplikasi sertifikasi kelaikan udara; (ii) Menerapkan peratuan dan prosedur sertifikasi rancang bangun; (iii) Melakukan familiriarisasi type certificate board meeting (TCBM); (iv) Melakukan Preliminary TCBM; (v) Evaluasi rancang bangun pesawat udara; (vi) melakukan uji terbang pesawat; (vii) Persetujuan manual operation; (viii) Melakukan Final TCBM; dan (ix) Penerbitan sertifikat ipe pesawat udara.

Sertifikasi Kelaikan dalam pengembangan dan rancang bangun produk alpalhankam di BPPT, dikaitkan dengan standarisasi produk Alpalhankam. Proses sertifikasi menurut kemanfaatannya, bisa dilihat dari aspek pembinaan industri dan fungsi alih teknologi. Sedangkan untuk kepentingan pengembangan diperlukan kesepakatan standarisasi. BPPT pun sudah mengajukan dan mendapatkan sertifikasi tipe untuk PUNA Alap Alap. Menerapkan upaya standarisasi sebagai acuan sertifikasi, baik teknis untuk kepentingan melindungi kepentingan pengguna dan pihak lain yang terdampak, maupun non teknis untuk kepentingan pengembangan sarana alih teknologi dan pembinaan industry. Faktor Technoware, Humanware, Infoware, Organware (THIO) diperhitungkan sebagai acuan dalam mengembangkan produk alpalhankam dan serta diperlukan membangun dan mengembangkan fasilitas laboratoium, termasuk meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung sertifikasi.

Penerapan regulasi kelaikan dalam pengembangan produk PT Pindad, saat ini sifat pengembangan produk PT Pindad adalah Passive-Market Driven dan Active-Product Driven. Penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Program utama Dittekbang PT Pindad dalam membuat produk alpalhan adalah membangun dari pinggiran. PT. Pindad mengusulkan terbentuknya lembaga Indonesia Military Networthiness (IMNA), sebagai upaya memperoleh sertifikasi untuk produk jaringan perangkat lunak. Proses uji dan sertifikasi yang dilakukan oleh PT Pindad, harus melalui urutan tahapan uji fungsi, uji internal dalam rangka memperoleh sertifikasi Internal dan sertifikasi eksternal, sebelum melakukan produksi masal. Dalam memasarkan produk alpalhan yang dibuat harus, memperoleh sertifikasi kelaikan dari Dislaikad, Dislaikmatal, Dislambangjaau dan Puslaik Kemhan, hal ini menyebabkan PT Pindad agak kerepotan dalam membuat produk alpalhankam yang siap dijual kepada pengguna. PT Pindad mengharapkan agar proses kelaikan yang diterapkan, bisa digunakan untuk pembuatan standar produk alpalhankam nasional. Konsep perwujudan standarisasi seharusnya berawal dari: Perusahaan – Asosiasi – Nasional – International, sehingga parameter yang terjadi adalah:  toleransinya lebih sedikit, tetapi jumlahnya lebih banyak. Tetapi yang terjadi diIndonesia, parameternya adalah toleransi lebih banyak dan jumlahnya lebih sedikit.

 

Hasil Diskusi :

  • Pasal 24 UU 16/2018 tentang Industri Pertahanan menyatakan bahwa semua program perencanaan ditentukan terlebih dahulu oleh KKIP sejak awal, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, serta berifat sinergi.
  • Bagaimana caranya melalui forum kelaikan ini, secara konkrit bisa melibatkan dan mengembangkan kompetensi SDM Perguruan Tinggi dalam menghasilkan produk alpalhan (ITB).
  • Tanggapan dari Puslaik, sebaiknya masalah ini diangkat ke ranah KKIP. Halini terkait dengan pasal 43 UU 16/2012.
  • Tanggapan dari pihak Industri adalah bagaimana membuat mekanisme yang baik dengan diperolehnya garansi bahwa SDM perguruan tinggi yang dilibatkan, komiteakan terlibat secara penuh, bukan sekedar proses akademis.
  • Industri seharusnya membuat produk alpalhankam disesuaikan dengan opsreq (TNI AU)
  • Tataran Kewenangan Bagaimana (TNI AU)
  • Dibuat parameter penilaian terhadap proses kelaikan (Ditjen Pothan)
  • Perlu dipetakan kemampuan SDM Perguruan Tinggi (KKIP)
  • Dalam proses litbang, seringkali angkatan tidak melibatkan Puslaik sejak awal pembuat litbang produk. Perlu dibuat kebijakan.
  • Masalah desain untuk wahana udara, para mitra yang baru dalam membuat proses desain tidak mengetahui proses kelaikan (Puslaik)
  • Rekomendasi mendirikan peralatan laboratorium uji menurut UU harus disediakan oleh Pemerintah (DRN)
  • Industri seharusnya membuat produk alpalhankam disesuaikan dengan opsreq (TNI AU)
  • Rekomendasi mendirikan peralatan laboratorium uji menurut UU harus disediakan oleh Pemerintah (DRN)
  • Litbang pertahanan harus melibatkan Puslaik sejak dari awal mendesain (DRN)
  • Masalah koordinasi perlu diperbaiki. Untuk produk alpalhan yang bersifat taktis diserahkan kepada Dislitbang Angkatan, sedangkan yang bersifat strategis diserahkan kepada Balitbanghan (DRN)
  • Perlu disiapkan kebijakan Pemerintah untuk melakukan sertifikasi kompetensi SDM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. (AZ)

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

Senin 17 Desember 2018, Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional mengunjungi PLTD CPO (Crude Palm Oil) di Belitung.

Dalam kunjungan, Manager Pilot Power Plant CPO menjelaskan bahwa Pilot Power Plant ini didesain bersama BPPT, dan pembangunannya dilakukan sejak tahun 2016 dan telah dinyatakan selesai, namun gagal dilaksanakan komisioning, karena kesiapan Pemda untuk menyediakan bahan baku (CPO). Komisioning akhirnya dapat dilaksanakan pada tahun 2018 ini, dan diharapkan komisioning dapat segera selesai, untuk selanjutnya dapat segera dioperasikan. Pilot Power Plant ini dirancang untuk menghasilkan listrik 5 MW yang dibangun dengan anggaran APBN dari BUMN sebesar sekitar Rp. 98 M, yang dikerjakan oleh WIKA sebagai penangungjawab pembangunan. Kelanjutan dari pengoperasian Pilot Power Plant ini akan diserahkan kepada PLN atau Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. Berkenaan dengan hal tersebut, diselenggarakan rapat KSO (kerjasama operasi) antara PLN, Pemda (Bupati Belitung) dan BUMN / PT WIKA untuk menentukan pengelola selanjutnya sebagai operator Pilot Project ini. Pengoperasian Power Plant ini pada dasarnya dapat menggunakan CPO kualitas rendah, dengan parameter nilai kalori minimal 37, sedang selama ini CPO yang digunakan mempunyai nilai kalori 39. Untuk ini SNI untuk kualitas CPO juga telah terbitkan. Dengan beroperasinya Power Plant ini diharapkan Belitung mampu mengamankan ketahanan energy secara mandiri. Pengoperasian Power Plant ini akan menjadi Power Plant pertama di Indonesia yang menggunakan CPO sebagai bahan baku, dan proyek ini sesuai anjuran Presiden untuk implementasi konversi CPO menjadi energi.

Dalam presentasi yang diSampaikan oleh Bapak Yusuf, bahwa nilai investasi yang totalnya sekitar Rp. 98 M, sebagian besar yaitu Rp. 39 M untuk mesin. Selanjutnya secara rinci menyampaikan proses produksi listrik, yaitu mulai dari datangnya bahan baku yaitu CPO, yang melalui  perlakuan pendahuluan, yakni  proses pemanasan (sekitar 50 oC, pemurnian / separasi),  homogenisasi dan pemompaan, sehingga masuk ke mesin. Status Power Plant ini masih pilot dan sifatnya masih tahapan riset dan pengembangan, karena: (i)  merupakan power plant pertama  Indonesia yang menggunakan CPO sebagai bahan baku, dan (ii) masih dalam tahap komisioning. Setelah komisioning, diharapkan segera dapat diresmikan pengoperasiannya

Pada Power Plant ini menghasilkan produk limbah buangan yang belum dimanfaatkan, yaitu sludge dan gas buang. Kedua limbah tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan, sludge digunakan untukdiproses menjadi biogas dan pupuk, sedang limbah gas buang dapat dimanfaatkan untuk memanaskan CPO sebelum diproses lanjut sebagai bahan bakar power plant.

Bahan baku CPO tidak menjadi masalah, karena di Belitung terdapat pabrik CPO, dan pendirian Power Plant ini dapat dijadikan model untuk ketahanan energi di daerah, khususnya di daerah terpencil, dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal

Bahan baku CPO yang dibutuhkan untuk power plant ini dapat digunakan CPO kualitas rendah (CPO afkir), yang viskositasnya harus stabil. Dalam hal ini diperluan riset bahan  additive kimia yang dapat digunakan untuk mempertahankan viskositas CPO selama dalam proses.

DRN sangat mendukung atas didirikannya power plant pertama dengan menggunakan bahan baku hayati ini sebagai upaya membangun sustainable bioeconomy di daerah. Implementasi untuk mendukung ketahanan energi diperlukan kebijakan / regulasi yang mengatur penggunaan bahan baku CPO dan  listrik yang dihasilkan untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Kerjasama antara pihak penghasil energi perlu diatur dalam suatu regulasi kebijakan yang saling menguntungkan, sehingga semangat untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan

 

Kesimpulan

·      CPO potensial digunakan untuk bahan baku pada pembangkit tenaga listrik, dan untuk itu diperlukan perundangan untuk mendukung  pengadaan energi listrik

·      CPO sangat mudah diperoleh di Belitung, mengingat di Belitung terdapat pabrik CPO yang kapasitasnya cukup tinggi.

·      Pembangkit listrik tenaga diesel berbasis CPO menjadi alternatif solusi untuk mengurangi BBM yang semakin menipis cadangannya dan semakin tinggi importnya. (SPH)

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

Senin 17 Desember 2018, Komisi Teknis Energi Dewan Riset Nasional mengunjungi PT. Austindo Aufwind New Energy (AANE) di Belitung.

Dalam kunjungan, Manager PT AANE (Bapak Henry) menjelaskan bahwa Pengembangan usaha kelapa sawit ini di mulai tahun 1990 dengan mendapatkan HGU untuk penanaman kelapa sawit. Sedang gagasan pembangunan pembangkit listrik berbasis biogas baru dimulai tahun 2008, dan pembangunan pembangkitnya sendiri baru dimulai tahun 2010.Pembangkit ini dirancang dengan kapasitas 1,2 MW, ini terdaftar sebagai proyek Clean Development Mechanism (CDM) dan telah beroperasi secara penuh tahun 2012.  Permasalahan yang dihadapi adalah regulasi / kebijakan yang belum terintegrasi, sehingga penjualan listrik yang dihasilkan oleh PLN tidak mempunyai nilai tawar, sehingga pembangkit listrik tenaga biogas ini belum dapat sepenuhnya dapat memperoleh keuntungan financial (belum komersial).

Dalam presentasi pembangkit listrik tenaga biogas  yang disampaikan oleh Bapak Ivan  bahwa Proses produksi gas methan ini menggunakan limbah cair atau dikenal dengan POME (Palm Oil Mill Effluent). Melalui  proses fermentasi bakteri thermofilik anaerobic ini  menghasilkan gas methan dengan kadar sekitar 50-60%. Gas hasil fermentasi tersebut  dilakukan perlakuan yakni dengan gas scrubber dan bantuan blower, tanpa adanya pemisahan gas CO2-nya, sebelum masuk  ke mesin pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan dibeli oleh PLN berdasarkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik, yang  beroperasinya mulai 1 Januari 2014 untuk jangka waktu 15 tahun. Penjualan listrik ke PLN ini terkendala dengan regulasi yang belum siap, sehingga harga jual listriknya tidak berubah yaitu Rp. 975 per Kwh, walaupun harga listrik di PLN sudah menaikkan tarif listrik beberapa kali.  Listrik digunakan oleh penduduk yang jumlahnya 2000 rumah, dengan kapasitas masing-masing 900 VA. Jumlah listrik ini telah mencukupi untuk Belitung.

Pembangkit masih sepenuhnya menggunakan mesin import, namun berbagai peralatan lainnya sudah diproduksi di dalam negeri. TKDN power plant perlu dihitung, dan diharapkan dapat mendukung  target program pemerintah tentang TKDN.

Pembangkit ini adalah usaha yang ditinjau dari segi bisnis tidak menguntungkan, namun keuntungan tersebut terkait dengan isu lingkungan, dimana pembangkit ini dapat mengurangi pencemaran limbah dari: (i) POME, (ii) Gas methan dan gas CO2 yang merupakan gas kategori gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global.

Kerjasama antara pihak penghasil energi perlu diatur dalam suatu regulasi kebijakan yang saling menguntungkan, sehingga semangat untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan.

 

Kesimpulan

·      Pembangkit listrik dengan bahan baku gas merupakan salah satu alternatif untuk program kemandirian energi

·      Pembangkit listrik ini belum dapat memberi peluang bisnis yang menguntungkan, namun mempunyai banyak manfaat untuk keberlanjutan lingkungan hidup.

(SPH)

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

 

Selasa 4 Desember 2018, Dewan Riset Nasional (DRN) mengadakan Seminar Nasional Dewan Riset Nasional mengenai "Pembangunan Berbasis Inovasi di Era Industri 4.0" dalam rangka Sidang Paripurna II DRN di Istana Ballroom Hotel Sari Pacific Jakarta.

Sidang Paripurna II Dewan Riset Nasional kali ini sebagian besar dihadiri para anggota DRD dari seluruh Indonesia, dan dengan DRD ini diharapkan dapat berperan memajukan iptek di  dalam mendukung pembangunan di daerah melalui inovasi. Selama ini DRN berperan sebagai mitra kerjasama yang sekaligus sebagai konsultan dan pembina DRD. Acara Pertama adalah laporan dari Ketua DRN, yang menyatakan bahwa Pemikiran DRN tentang Inovasi sangat relevan dan beralasan bahwa Inovasi ini penting karena dekat UUD yakni pada pasal 31 ayat 5. Di tingkat global, Inovasi mempunyai peranan yang sangat penting karena menjadi scenario dan strategi pembangunan nasional di berbagai negara maju. Negara-negara tersebut telah membuktikan bahwa peran Iptek di dalam mengarahkan inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Indonesia sementara ini posisi pada index inovasi sangat rendah, yaitu pada peringkat 85 dari 127 negara. Berbagai definisi inovasi disampaikan oleh para pakar, praktisi dan oraganisasi, namun DRN lebih mengadop formula inovasi oleh Edward Robert dari MIT, yang dituliskan bahwa Inovasi = Invensi*Komersialisasi. Namun sayang, kabar kurang baik dari perkembangan pembahasan RUU yang baru, dimana, kata “inovasi” dihilangkan. Sebagaimana yang telah diusulkan DRN, judulnya bahwa kata inovasi ditambah pada judul sehingga menjadi RUU Sisnas Iptekin dan konsekuensinya DRN menjadi DRIN yang dipimpin oleh Presiden.

Acara selanjutnya dilanjutkan oleh Keynote Speech dari Menteri Koordinator Kemaritiman yang  menyatakan Sumbangan iptek terhadap pembangunan harus ditingkatkan, dengan target pembiayaan litbang 1,5 – 2% dari PDB pada 2045, diharapkan Indonesia menjadi Pusat Iptek Asia Pasifik dan Dunia, yang mampu meningkatkan  kesejahteraan dan harga diri bangsa sebagaimana telah dilakukan oleh India dan China. Prioritas pembangunan industri di Indonesia diarahkan pada industri dimana Indonesia memiliki keunggulan dan perjuangan inovasi dan industri memerlukan kepemimpinan yang kuat pada tataran nasional. Untuk itu ke depan issues strategis adalah SDM, yang harus disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan (khususnya di bidang teknik) secara massif baik untuk masyarakat maupun untuk para pejabat pemerintah agar dapat terbangun SDM yang memahami dan berbudaya inovasi. Untuk mendapatkan manfaat secara berkesinambungan, diperlukan syarat dasar untuk berinvestasi, yakni harus: (i) ramah lingkungan, (ii) dilaksanakan melalui alih teknologi, (iii) memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan (iv) pembangunan industri bersifat hulu-hilir.

Acara selanjutnya dilanjutkan oleh Keynote Speech dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi – Diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Infrastruktur, Beliau menyatakan bahwa untuk mendukung industri 4.0, Kemenristekdikri memperankan perguruan tinggi sebagai Technology Center, yang berperan sebagai: (i) learning system, (ii) Institusional, yang bersifat multidisiplin, (iii) Infrastructural, yang dapat memfasilitasi untuk berproduksi (iv)  ecosystem, sebagai tempat  untuk melakukan kerjasama antar berbagai pihak, dan (v) innovation system, sebagai tempat mengembangkan strart –up companies. Perlunya kesiapan SDM untuk mendukung industri 4.0, Kemenristekdikti akan melakukan pendidikan tambahan untuk membentuk profesionalisme sesuai kebutuhan industri, khususnya dalam mengadop teknologi moderen sebagai teknologi kunci untuk industri 4.0. Lalu membentuk  SINTA (Science & Technology Index Indonesia), sebagai pemantau kinerja Peneliti, guru besar,  Lektor kepala dan Lektor.

Diskusi yang telah dilakukan terdapat beberapa pendapat yaitu dalam upaya optimalisasi proses inovasi di era industri 4.0, Pemerintah perlu merancang Program Nasional yang diharapka dapat menghasilkan produk inovatif secara masif untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun global.

Peranan Pimpinan Pemda (Bupati/ Gubernur) sangat menentukan dalam pengembangan Iptek di daerah dan pengembangan ekonomi berbasis inovasi . Oleh karena itu, bentuk kerjasama / kolaborasi sebagaimana dilakukan oleh DRD Kabupaten Sumbawa dan UNS, yakni bentuk-bentuk kolaborasi yang dikenal dengan triple helix, perlu dicarikan formulasi sehingga dapat dijadikan pedoman / panutan dan dapat dikembangkan menjadi suatu kebijakan.Desa dengan berbagai potensi (SDA, SDM, BUMDES dan anggaran) dinilai sangat tepat untuk dijadikan lokasi pengembangan industri 4.0. Untuk ini, pengembangan inovasi di desa perlu difasilitasi dengan akses infrastruktur yang memadai, misalnya internet, dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal. Dalam hal ini peran DRD mempunyai peran yang sangat penting. DRD Jawa Timur adalah contoh DRD yang telah melakukan upaya pengembangan inovasi di daerah. Pendirian DRD dan Tupoksi DRD diharapkan dapat menjadi kebijakan Pemda yang diatur melalui Perda, sehingga keberadaan DRD jelas dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi.

Proses terjadinya inovasi diperlukan ekosistem yang memadai. Selama ini sistem administratif dan keuangan belum dapat mendukung dengan baik untuk terjadinya inovasi. Sistem pengadaan, pengelolaan keuangan sering menjadi kendala terjadinya proses inovasi. Perlunya dikembangkan ekosistem yang kondusif untuk memfasilitasi terjadinya proses inovasi. Contoh: Sistem pengelolaan keuangan model PTNBH masih belum sepenuhnya  diterapkan untuk mendukung proses inovasi. Sistem penganggaran multi-year dan block grant masih belum dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam hal pengelolaan keuangan diperlukan berbagai solusi/rekomendasi untuk mendukung ekosistem proses inovasi, antara lain  adalah dengan cara konsultasi dengan pihak-pihak aparat hukum terkait dengan pengawasan keuangan (Kejaksaan, KPK), untuk dapat memberikan wewenang pengelolaan sistem keuangan yang fleksibel.

Oleh karena itu, RUU Inovasi adalah kebijakan yang tepat untuk mendorong perekonomian berbasis inovasi. RUU Inovasi hendaknya juga mencakup inovasi di sektor publik terkait dengan masalah sosial humaniora.

Masalah ketenaga-kerjaan / penganguran yang mungkin dapat terjadi oleh karena penerapan teknologi pada industri 4.0, menjadi permasalahan besar. Berdasarkan referensi dari berbagai negara, masalah tenaga / pengangguran dapat diberikan pelatihan-pelatihan / pendidikan baru yang sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk industri 4.0. Sebagai akibat terjadinya masalah sosial sebagai akibat industri 4.0, diharapkan dikembang teknologi sosial yang dapat mengatasinya.

DRN ke depan masih tetap eksis dan berperan untuk memberikan pemikiran-pemikiran solusif untuk mewujudkan ekosistem inovasi yang kondusif.

 (SP/Edit:K)

 

 

 
Lihat Foto Lainnya