BERITA DRN TERKINI

 

Senin 9 Juli 2018, Ketua DRN dan tim Adhoc mengadakan Audiensi RUU Inovasi DRN dengan DPR Fraksi Golkar di Ruang Rapat Fraksi Golkar Gedung Nusantara DPR Jakarta. Rapat diawali pembukaan oleh Dr. Marlinda Irwanti Poernomo yang mengatakan bahwa tujuan dari rapat kali ini untuk menyampaikan  status pembahasan perubahan RUU 18/2002 di DPR, bahwa Pansus DPR telah menyampaikan surat kepada masing-masing Fraksi DPR, untuk mendapatkan masukan (masukan dalam bentuk DIM) dan mengharapkan masukan DIM dapat diterima oleh Pansus paling lambat tanggal 16 Juli 2018. Oleh karena itu Fraksi Golkar mengharapkan masukan dari DRN (dalam bentuk DIM secara rinci) dapat segera diterima, untuk selanjutnya dapat dikompilasi menjadi masukan Fraksi Partai Golkar. Pandangan umum Anggota DPR Fraksi Golkar atas usulan perubahan RUU Sisnas Iptek ini menyebutkan bahwa RUU ini perlu dilakukan perubahan mendasar, dengan menambahkan kata  inovasi yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi yang akan datang dan berkomitmen untuk kepentingan rakyat.

Ketua DRN mengatakan bahwa DRN sangat berkepentingan untuk memberikan masukan atas usulan RUU No. 18/2002 tentang Sisnas Iptek, karena RUU ini menyangkut pembangunan perekonomian bangsa. Untuk itu DRN sejak tahun 2016 telah membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan kajian untuk memberikan masukan atas usulan perubahan RUU No.18/2002 tentang Sisnas Iptek. Kajian dilakukan melalui pertemuan-pertemuan ilmiah (Sidang Paripurna, FGD, audiensi, dan sebagainya) dengan berbagai pihak berwewenang (seperti ITB, ICMI, Dirjen Penguatan Inovvasi, IABIE, DPR dan MPR). Kajian ini menyimpulkan 3 hal, yaitu: (i) harmonisasi UU no.18/2002 dengan pemikiran tentang RUU Inovasi adalah salah satu cara terbaik meningkatkan peran Iptek dalam menggerakkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, (ii) Untuk memperkuat kehadiran negara dalam proses pembangunan berbasis Iptek perlu dibentuk Dewan Riset dan Inovasi Nasional (DRIN) dan Dewan Riset Daerah (DRID), dan (iii) DRIN dipimpin langsung oleh Presiden.

Diskusi dan hasil kesimpulan :

1)     Pada dasarnya masukan hasil pemikiran DRN sangat diapresiasi, dan sudah sejalan dengan pemikiran DPR Fraksi Golkar, dimana diperlukan perubahan mendasar dengan memasukan kata inovasi, sehingga  RUU Sisnas Iptek menjadi RUU Sisnas Ipteknin

2)     Masukan DRN ini disampaikan dalam bentuk bahan presentasi dan juga DIM sebagai deskripsi atas pemikiran DRN tersebut.

3)     DIM dari DRN ini diharapkan dapat disempurnakan lagi dan dijelaskan lebih rinci lagi, khususnya dengan menambahkan proses inovasi yang ada di hulu (organisasi, sarana, prasarana, pendidikan, anggaran, perencanaan, peta jalan, dan lain-lain), sehingga disparitas dapat diminimalisasi.

4)     Dengan DIM yang lebih rinci ini juga diharapkan lebih operasional, terutama untuk masalah transfer teknologi (kasus pembelian produk teknologi dari luar), pendanaan (endowment fund), tanpa harus menunggu  PP yang diterbitkan setelah diundangkan.

5)     RUU Sisnas Iptekin juga harus berwawasan Ekosistem inovasi dengan memperhatikan budaya masyarakat dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

6)     RUU Sisnas Iptekin, harus jelas memberi perintah kepada organisasi terkait, sehingga program-program yang bersifat Top Down  dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan, dan sekaligus dapat dijelaskan jaringan kerja organisasi dan koordinasi yang terintegrasi, sehingga RUU Sisnas Iptekin dapat operasional / implementatif. Koordinasi ini penting sejak perencanaan, implementasi dan pengawasannya, termasuk melibatkan lembaga litbang dengan perusahaan atau industri baik BUMN maupun swasta, dengan memberikan kemudahan-kemudahan tertentu (misal pengurangan pajak).

7)     Fraksi Golkar mendukung keberadaan DRN, dan untuk itu akan mengundang Menteri PAN, dalam kaitannya wacana pembubaran berbagai organisasi/ dewan.   DRN  dinilai mempunyai peranan penting untuk mendukung perkembangan Iptek dan Inovasi untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. (SP)

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

     

Rabu 4 Juli 2018, Komisi Teknis Pertahanan dan Keamanan ( Komtek Hankam ) Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat kedua mereka yang bertempat diBalai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dan Keamanan ( Balitbang Hankam ) di Pondok labu Jakarta. Rapat diawali pembukaan oleh Ketua Komisi Teknis Pertahanan dan Kemanan yang mengatakan bahwa tujuan dari rapat kali ini untuk meminta masukan, pemikiran dan tanggapan dari anggota komtek yang hadir mengenai RUU Inovasi dan permasalahan yang terkait Pertahanan dan Keamanan.

Ketua DRN mengatakan tujuan dari DRN mengusulkan Undang-undang Inovasi adalah dimana Negara-negara yang maju Inovasinya sudah mempunyai UU inovasi sendiri, yang mengatur Inovasi, perencanaan inovasi, dana inovasi dan dewan yang mengawasi kegiatan Inovasi, Tujuan dari UU Inovasi adalah membangun strategi baru dan kemauan politik Negara yang kuat untuk mengembangkan system inovasi dan meningkatkan daya saing nasional dengan mendorong industry menuju ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. oleh karena itu DRN mengusulkan ke DPR-RI betapa pentingnya UU Inovasi sebagai payung hukum yang kuat dalam kegiatan inovasi, DRN mengusulkan pembuatan UU Inovasi sendiri atau harmonisasi UU Inovasi dengan UU 18/2002 Sisnas Iptek dan inovasi harus menjadi pikiran utamanya. Yang menjadikan UU inovasi sebagai pengatur ekosistem inovasi yang berujung pada industry.

Diskusi

Pemasalahan dalam pengaturan pendanaan diatur dan harus disetujui DPR, inovasi tanpa komersialisasi tidak ada apa-apanya, dalam berinovasi perlu adanya komitmen Pemerintah mengenai mengharuskan menggunakan produk-produk dalam Negeri dari hasil penelitian Litbang dan pengembangan sendiri.   

Syarat-syarat inovasi dapat berjalan harus adanya UU inovasi, roadmap inovasi, dana inovasi dan dewan inovasi, dalam berinovasi harus adanya pelaku/pemakai dan pemangku adalah fasilitator, karena inovasi tanpa ada hasilnya apa bila sudah ada dinegara lain, dan inovasi berjalan apabila teknologi sudah diterapkan dan harus mempunyai program kerja dalam jangka waktu yang panjang bukan jangka pendek sehingga terjadi adanya penguasaan teknologi.

Kesimpulan :

1.    Dalam mengusulkan UU harus Inisiatornya DPR

2.    Perlu adanya sinergi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, roadamap dan dewan yang mengawasi inovasi.      (FA)

 
Lihat Foto Lainnya

 

Jumat 8 Juni 2018, Dewan Riset Daerah ( DRD ) dan Balitang Provinsi Sumatera Utara mengunjungi Dewan Riset Nasional ( DRN ) di Jakarta, bertemu langsung dengan Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU dan Tim Sekretariat. Dalam kunjungan kali diwakili oleh Sekretaris Balitbang Provinsi Sumatera Utara dan Sekretaris DRD Provinsi Sumatera Utara, tujuan mengunjungi DRN adalah ingin meminta masukan dan saran dari Ketua DRN mengenai masalah-masalah yang ada di Sumatera Utara seperti masalah kemacetan, masalah infrastruktur jalan yang baik, kawasan industry yang sudah tidak berfungsi, masalah pertanian kebanyakan petani karet sekarang merubah tanamannya menjadi jeruk nipis dan tanaman lainnya dan masalah perikanan dimana Peraturan Menteri mengenai alat tangkap yang tidak bisa digunakan dan diterapkan dikawasan laut Sumatera Utara karena selat Malaka merupakan kawasan yang arus dalamnya deras juga masalah tengkulak hasil nelayan, dan rencana awal tahun 2019 akan ada pertemuan dan raker dari 13 DRD Kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara.   

Ketua DRN mengatakan mengatakan salah satu tugas utama DRN adalah membina DRD dari seluruh Daerah di Indonesia, yang tiap tahunnya selalu dilaporkan Kementeri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti ), sebagai bentuk dan kinerja kegiatan yang dilakukan DRN selama setahun. Dari masing-masing Komisi Teknis yang ada di DRN, saat ini DRN sedang mengusulkan Undang-undang Inovasi, mengapa Undang-undang Inovasi penting. Karena semua Negara-negara maju sudah memiliki Undang-undang Inovasi, Strategi inovasi, Dewan Inovasi dan dana inovasi yang jelas demi kemajuan Negaranya. Masalah kemacetan dikarenakan infrastruktur jalannya yang kurang memperhatikan kondisi kedepannya. DRD harus dapat menjaring riset-riset didaerah supaya menjadi komersial sehingga dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat didaerah.     ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

Jumat 29 Juni 2018, Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat Badan Pekerja ( BP ) diruang Jaya Hotel Saripan pacific di Jakarta, dalam rapat kali ini mengundang para ketua komisi Teknis dan para Tim Asistensi, dengan agenda rapat badan pekerja kali  diantaranya perkembangan UU inovasi, status keanggotaan DRN, Sidang Paripurna dan Hateknas ( Hari Teknologi Nasional ) tanggal 10 agustus, pembuatan buku seri pemikiran DRN “ Policy Brief 2018 dan Peta jalan Inovasi dan LPDP ( lembaga pengelolaan dana pendidikan ).

Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU mengatakan DRN masa kerja 2015 – 2018 akan berakhir tahun ini, tugas utama DRN sudah dilakukan yaitu berupa pembuatan ARN ( Agenda Riset Nasional ), memberi masukan dan melaporkan kementeri dan membina DRD ( Dewan Riset Daerah ), permasalahan setelah selesai pembuatan ARN tidak ada dana untuk DRN dalam menjalankan program-program kerja yang terdapat di ARN hasil dari pemikiran DRN, DRN juga sudah melakukan pembinaan dan pelantikan DRD dibeberapa Daerah, yang sudah berjumlah 62 DRD  dari Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang tersebar diseluruh Indonesia. DRN sudah mengusulkan ke DPR – RI tentang UU Inovasi, dimana Inovasi adalah bagian strategi knowledge base ekonomi,  tahap penting proses inovasi suatu Negara dimulai dari penyusunan UU Inovasi seperti di Negara-negara maju bidang inovasinya, oleh karena itu DRN sudah membuat draft pemikiran UU Inovasi dalam menyampaikan UU inovasi langsung ke Tim pansus DPR-RI, Tujuan dari UU Inovasi adalah membangun strategi baru dan kemauan politik Negara yang kuat untuk mengembangkan system inovasi dan meningkatkan daya saing nasional dengan mendorong industry menuju ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. Dengan mengusulkan UU inovasi sendiri sebagai undang – undag senidri maupun dengan cara harmonisasi usulan UU Inovasi dengan UU 18/2002 tentang Sisnas Iptek yang diformulasikan Inovasi = Invensi X Komersialisai yang dimasukan didalam DIM ( Daftar Inventarisasi Masalah ). Oleh karena itu sangat diperlukan suatu Dewan Riset dan Inovasi Nasional ( DRIN ) yang langsung diketuai Presiden dengan tugasnya mendorong hubungan saling menguntungkan antara universitas dan industry dalam menentukan program inovasi Nasional, menghimpun dana inovasi dan menjaga riset inovasi dalam jangka waktu yang panjang.

 

Kesimpulan :

1.    UU Inovasi dilanjut dengan Fraksi-fraksi dan BUMN

2.    Kesimpulan dari hasil pertemuan antara Pak BJ Habibie dan Pak Jokowi

3.    LPDP ( Dana inovasi, tujuan pendidikan )

4.    Membuat surat Kementeri tentang masa jabatan DRN

5.    Pemikiran DRN

6.    Masukan anggota DRN dalam pembuatan Buku Bunga Rampai 

( FA )

 

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

Kamis 7 Juni 2018, Dewan Riset Nasional ( DRN ) melalui Tim Adhoc, Tim para Ketua Komisi Teknis, dan Tim Sekretariat mengunjungi kediaman rumah Bapak Prof. B. J. Habibie Presiden Ke 3 Republik Indonesia di Kuningan Jakarta Selatan. Dengan tujuan DRN meminta arahan dari Bapak Prof. B. J. Habibie tentang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi ( Iptek ) dan Inovasi terkait didalam kajian didalam pembangunan Berbangsa dan Bernegara.

Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU mengatakan tujuan dari DRN mengunjungi Bapak Prof. B. J. Habibie adalah DRN meminta arahan dan saran dari Bapak Prof. B. J. Habibie terkait tentang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi ( iptek ) dan kajian terkait dalam pembangunan Bangsa dan Negara, perwakilan DRN terdiri dari Tim Adhoc, Tim para Ketua Komisi Teknis, dan Tim Sekretariat, sesuai dengan arahan dan saran Bapak  Prof. B. J. Habibie sewaktu menjadi pembicara disidang paripurna DRN di Solo pada tahun 2016 yang mengarahkan DRN untuk mengembangkan Inovasi, karena apabila bangsa Indonesia hanya mengandalkan sumber kekayaan alam saja maka beberapa tahun kedepan akan habis. oleh karena itu DRN sudah mengusulkan RUU Inovasi ke DPR-RI, mengapa undang-undang Inovasi penting karena semua Negara yang maju didunia sudah memiliki Undang-undang inovasi sendiri yang menyebutkan adanya strategi inovasi, Dewan inovasi dan dana inovasi. DRN juga sudah melakukan berbagai cara untuk merevisi UU 18/2002 tentang Sisnas Iptek yang hanya menjelaskan inovasi sebagai devisi saja, bukan sebagai pokok pikiran utama dari undang-undang tersebut. Dan tidak menyebutkan nama Dewan Riset Nasioal ( DRN ) dan Dewan Riset Daerah ( DRD ) didalam pasalnya.   

Bapak Prof. B. J. Habibie mengatakan Dewan Riset Nasional didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjadi wadah berkumpulnya para ahli, pakar, pengusaha dan akademisi yang diketuai oleh Presiden sehingga dapat menyampaikan pendapat dan sarannya kepemerintah pusat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena semua Presiden harus mempunyai program pembangunan bangsa yang masukan programnya dari para ahli dibidangnya yang ada di DRN, DRN juga bisa membina DRD didaerah supaya dari pemikiran DRD didaerah dapat memajukan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial didaerah, maka waktu saya menjadi Presiden saya menyarankan pembentukan Otonomi daerah sebagai bentuk pemerataan pembangunan didaerah. DRD harus dapat menampung sumber manusia yang dapat menciptakan pertumbuhan bangsa, Indonesia bukan Negara islam, akan tetapi sebuah Negara yang mengakui adanya tuhan yang maha esa, yang diatur oleh undang-undang juga yang sesuai dengan pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan yang maha esa. Maka pancasila dijadikan sebagai sekanario pemersatu Berbangsa dan Bernegara.

DRD harus bekerjasama dengan partai-partai politik dan tokoh politik dalam menyusun garis besar haluan daerah yang disusun bersama dalam membahas masalah dan solusi terbaik yang ada didaerah untuk kemajuan ekonomi didaerah dalam pemerataan pembangunan. bukan dibuat dari Pemerintah pusat yang tidak tau permasalahan didaerah sehingga kurang tepat sasarannya, juga DRN harus berkoordinasi dengan partai-partai politik, Kepala Bappeda, Kepala Balitbang dalam menentukan kebijakan sehingga partai-partai politik tidak bisa menentukan sendiri arah kebijakannya tanpa mengetahui permasalahan yang ada dinegara. Jadi intinya peran DRN dan peran DRD harus dapat membuat garis besar haluan Negara sebagai bentuk arah untuk masukan ke Presiden yang sedang menjabat atau pun Presiden yang akan datang untuk kemajuan Bangsa dan Negara. Intinya DRN dan DRD sangat penting dan dibutuhkan untuk kemajuan Bangsa, mengapa karena semua Negara maju didunia mempunyai DRN yang langsung diketuai oleh Presiden. ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya