BERITA DRN TERKINI

 

Senin 10 September 2018, Rapat Badan Pekerja yang ketiga dilaksanakan di Ruang Teratai Hotel Millenium Lantai 2, Jakarta.

Acara diawali pembukaan oleh Wakil Ketua DRN, yang menyampaikan agenda tunggal, yaitu Penyusunan Tema Program Riset Nasional (PRN), atas permintaan dari Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti.

Diinformasikan bahwa Sekretaris DRN sudah menyiapkan materi dengan menyandingkan materi  draft PRN dari Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan  dengan materi tema riset ARN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bappenas. Disampaikan juga bahwa berdasarkan informasi Bapak Menteri Ristekdikti  tentang keanggotaan DRN, bahwa  perpanjangan keanggotaan DRN sampai dengan Desember 2018, sedang dalam proses di internal Kementerian Ristekdikti.

Acara selanjutnya diskusi bahwa Peran DRN sebaiknya tidak hanya sebagai pemberi masukan, namun DRN diharapkan  dapat mengawal proses formulasi Tema Riset tersebut, sehingga Tema Riset dari DRN dapat dijadikan Tema Riset utama  di PRN Kemenristekdikti. Dalam hal ini diperlukan negosiasi ke pihak-pihak terkait.

Masukan tema riset PRN dari DRN pada dasarnya berbasis pada Tema Riset ARN, yang dipandang masih sangat relevan (hanya sedikit up-date), dan disesuaikan jumlah temanya sesuai dengan permintaan (5 tema riset). Berdasarkan pengalaman pada penyusunan RIRN, Kemenristekdikti mengambil/ mengadop materi dari ARN, sehingga masukan DRN akan menjadi materi pokok tema riset pada PRN. Materi ARN masih sangat relevan sebagai materi pokok dalam penyusunan PRN dan PRN ini akan dipublikasikan kepada pihak luar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan masukan tema riset PRN adalah dengan mengakomodir kondisi kekinian, antara lain: (i) mengangkat tema besar yang diharapkan dapat merespon  permasalahan besar bangsa atau visi, misalnya tentang kemandirian ekonomi, (ii) merespon gejolak pelemahan Rp terhadap Dolar (dengan meningkatkan eksport, dan mengurangi import), (iii) merespon Revolusi Industri 4.0, (iv) memanfaatkan knowledge management dengan big-data, dan (v) Pemanfaatan potensi sumber daya lokal.

Dalam menanggapi issue aktual mengenai BRN (Badan Riset Nasional), sebaiknya DRN dapat memberikan masukan kepada Menteri / Pemerintah, atau membuat publikasi untuk memberikan referensi baik kepada Pemerintah maupun masyarakat.

Bidang Riset di PRN tidak sama dengan ARN, dalam hal ini terdapat beberapa bidang riset di ARN digabungkan, misalnya bidang Material Maju, bidang Ketahanan & Keamanan dan Bidang IT digabung pada bidang riset Produk Rekayasa Ketehnikan, dan Bidang Riset Lainnya untuk mengakomodir riset tentang industri 4.0.

Usulan tema riset DRN kepada Kemenristekdikti disarankan juga disampaikan langsung ke Menteri lewat surat resmi. Dalam surat tersebut perlu disampaikan juga tentang: (i) tema besar sebagai respon terhadap permasalahan bangsa, (ii)  ruang lingkup kegiatan mencakup riset, pengembangan dan inovasi, dan (iii) perlunya kesiapan DRN dalam mengawal tema-tema riset tersebut dalam implementasinya, yang tidak saja bottom-up, tetapi harus juga top-down. (SP/Edit:K)

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

 

Kamis 9 Agustus 2018, Dewan Riset Nasional (DRN) mengadakan Seminar Nasional Dewan Riset Nasional mengenai "Membangun Ekosistem Inovasi Pangan dan Energi di Era Revolusi Indutri 4.0" dalam rangka Sidang Paripurna 1 DRN di Ballroom The Premiere Hotel Pekanbaru dan Acara Pembukaan Kegiatan Ilmiah "Riset, Inovasi Menuju Ekonomi Era Industri 4.0" di Ballroom Labersa Grand Hotel and Convention Center Pekanbaru.

 

Anggota DRN dan Peserta Seminar Nasional DRN di awal Acara, mengikuti acara pembukaan di Labersa Grand Hotel. Acara tersebut dimulai dari Laporan Ketua Panitia Hakteknas, Dr. Jumain Appe (Dirjen Penguatan Inovasi – Kemenristekdikti) yang menyampaikan bahwa Peringatan Hakteknas ini adalah peringatan yang ke-23, yang merupakan peringatan penerbangan perdana pesawat anak bangsa N-250 yaitu pada tanggal 10 Agustus 1995. Hakteknas yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau ini diisi oleh serangkaian kegiatan baik di Riau, maupun di luar Riau. Di Riau terdiri atas 24 kegiatan, sedang di luar Riau terdiri atas 28 kegiatan. Kegiatan tersebut salah satunya adalah Kegiatan Ilmiah yang bertujuan untuk membangun jaringan dari berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rangka pembangunan iptek, dan lebih dari itu diharapkan dapat terjadi simbiosis (kerjasama saling menguntungkan) antar berbagai pihak.

 

            Acara  dilanjutkan dengan sambutan dari Prof. Dr. Mohammad Nasir (Menteri Ristekdikti) yang menyampaikan bahwa tujuan peringatan Hakteknas di luar Ibu Kota, adalah untuk dapat lebih memperkenalkan iptek dan inovasi kepada masyarakat di daerah. Peringatan Hakteknas ke-23 yang dipusatkan di Kota Pekanbaru dengan tema Inovasi untuk Kemandirian Pangan dan Energi dan sub tema : Sektor Pangan dan Energi di Era Revolusi Industri 4.0 menjadi sangat istimewa, mengingat bahwa selama 23 tahun diperingati sejak 1995, inilah pertama kalinya Hakteknas diselenggarakan di Pulau Sumatera. Pemilihan Riau sebagai tuan rumah sesuai dengan predikat Riau sebagai salah satu lumbung energi nasional dan penyangga utama kebutuhan pangan di Pulau Sumatera. Menteri mengharapkan kegiatan riset yang dilakukan dapat berujung dengan inovasi, sehingga dapat mendukung kegiatan perekonomian negara, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang menang adalah negara-negara yang indeks inovasinya tinggi.

 

            Acara Pembukaan diakhiri dengan pidato dari Prof. Dr. B.J. Habibie (Presiden Ke-3 RI). Beliau menyampaikan bahwa untuk menghasilkan suatu produk inovasi dibutuhkan proses waktu yang lama, sejak perencanaan hingga menghasilkan produk yang dapat dipasarkan. Seiring dengan proses inovasi ini adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sebagai modal investasi.  Memasuki Revolusi Industri 4.0, kendala utamanya adalah modal investasi, dan diperlukan pembangunan SDM yang unggul, yang dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan kebudayaan. Namun hal ini tidak cukup, dan diperlukan suatu proses penguasaan teknologi, dengan konsep “mulai dari akhir dan berakhir dengan awal”. Hal penting yang perlu difahami bahwa untuk menghasilkan produk inovasi diperlukan berbagai disiplin ilmu (multidisiplin), dan dengan multidisiplin dalam proses inovasi ini dapat diperoleh produk bernilai tambah tinggi (lebih murah, lebih efisien, dan sebagainya), dan yang penting juga adalah dapat dipasarkan. Di Indonesia perlu dikembangkan Ekonomi Pasar Pancasila (Social Democratic Market), dengan memperhatikan keragaman yang berbeda satu sama lain sesuai dengan tempatnya sesuai dengan potensi lokalnya. Misalnya pembangunan di Indonesia Bagian Timur yang potensiil  untuk pengembangan rumput laut, akan berbeda dengan di Jawa, dan sebagainya.

           

 Setelah Anggota DRN dan Peserta Seminar Nasional DRN mengikuti acara pembukaan di Labersa Grand Hotel, Seminar Nasional Dewan Riset Nasional diselenggarakan di The Ballroom The Premiere Hotel Pekanbaru dan acara dimulai kembali dari Sesi Pleno dan diawali dengan Presentasi dari Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU (Ketua DRN) mengenai Perkembangan Inovasi. Beliau menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran seluruh peserta Sidang Paripurna I DRN tahun 2018 yang diselenggarakan di Pekanbaru, yang sekaligus memperingati Hakteknas ke 23 yang jatuh pada tanggal 10 Agustus. Ketua DRN memaparkan bahwa tugas DRN, yaitu: (i) menyusun ARN, (ii) Membina DRD dan (iii) memberi masukan kepada Menteri Ristekdikti tentang perkembangan iptek di Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis iptek. Khusus dalam menjalankan tugas ke-3, DRN mengacu pada Visi Presiden Jokowi, khususnya pada Nawacita ke-6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat  dan daya saing di pasar internasional, yang sementara ini masih rendah. Pembangunan ekonomi di Indonesia selama ini  masih bertumpu  pemanfaatan sumber daya alam, dimana sumber ini dalam waktu yang tidak lama  terancam habis. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan keadaan tersebut menginspirasi DRN untuk menyampaikan pemikiran DRN tentang RUU Inovasi, yang berbasis pada pemahaman tentang strategi inovasi untuk pembangunan perekonomian yang berbasis pada Iptek. RUU Inovasi ini sekaligus akan digunakan untuk memberikan masukan RUU Sisnas Iptek (dengan berbagai kelemahan-kelemahan)  diusulkan oleh Pemerintah (Kemenristekdikti) yang sekarang sedang dibahas di DPR. Dengan kata lain RUU Inovasi bertujuan membangun makro-ekonomi, dan untuk itu diperlukan kepimpinan yang kuat yaitu dipimpin langsung Presiden/Perdana Menteri. Untuk itu DRN telah menyampaikan masukan secara mendasar pemikiran RUU Inovasi dalam bentuk DIM, dengan mengubah judul yakni dengan menambah kata inovasi, yang selanjutnya secara rinci dijelaskan dalam Bab mengingat bahwa  konsep inovasi ini belum terakomodir dalam RUU Sisnas Iptek. Konsep usulan ini pada dasarnya memfasilitasi lebih lanjut hasil riset dalam bentuk teknologi yang diimplementasikan menghasilkan produk-produk  usaha komersiil yang disebut sebagai teknologi inovasi.  Melalui teknologi inovasi ini akan mempengaruhi ekonomi, environment sosial, sehingga akhirnya mempengaruhi perilaku manusia.

 

Presentasi selanjutnya dibawakan oleh Dr. Ilham Akbar Habibie (Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Telematika, Penyiaran dan Riset & Teknologi) Dalam pemaparannya beliau menyampaikan, Inovasi mempunyai peranan sangat penting dalam mengantisipasi perubahan yang disebut sebagai Global Mega-trend global yang akan mengubah dunia, yakni (i) urbanisasi yang makin meningkat, (ii) iklim yang makin tidak menentu, (iii) kekuatan ekonomi global, (iv) demografi, dan (v) gebrakan teknologi (technology breakthrough). Dengan semangat Revolusi Industri 4.0 diharapkan dapat mendukung pencapaian upaya pembangunan ekonomi berbasis iptek, khususnya melalui pemanfaatan Sumber Daya  Hayati yang sangat potensial dikembangkan menjadi produk-produk bernilai tinggi, seperti minyak nilam, kurkumin dan sebagainya dengan memanfaatkan nano teknologi. Kelembagaan/pengorganisasian dalam pelaksanaan riset sangat penting untuk koordinasi dan management, misalnya untuk menentukan penjadwalan waktu kegiatan program, pembagian kerja dan anggaran. Secara umum masa depan perekonomian dan masyarakat semakin ditentukan oleh kemampuan berinovasi dan kondisi sosial masyarakat itu sendiri, yang dalam hal ini tergantung berbagai faktor sebagai berikut : (i) pemahaman  proses inovasi hulu-hilir, yakni kemampuan masyarakat akan iptek-inovasi dan wirausaha, (ii) kemampuan inventasi iptek dan pengembangan, (iii) terjadinya kolaborasi dan sinergi antar institusi litbang, dan (iv) dukungan SDM yang memadai.

 

Untuk mengakhiri acara Sesi Pleno, Letjen. Doni Monardo (Sesjen Wantannas) memberikan paparan bahwa Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis (keuletan dan ketangguhan) bangsa Indonesia untuk  mempertahankan NKRI dengan melakukan pengamanan terhadap ancaman, yang mencakup: (i) ancaman lingkungan hidup, terutama terhadap kerusakan sumber daya air akibat ulah manusia seperti pencemaran, pertambangan, deforestasi dan sebagainya.  Ketahanan nasional ini sangat penting, mengingat Indonesia adalah negara yang kondisi masyarakatnya masih memprihatinkan. Ketahanan di bidang energi, dapat dilaksanakan melalui program pemanfaatan sumber energi terbarukan, seperti daya listrik berbasis  tenaga air dan pengembangan bahan bakan nabati / BBN (biofuel) dari berbagai jenis tanaman seperti sawit, tebu, nipah, jarak, kemiri sunan dan sebagainya. Dengan mengoptimalkan potensi-potensi ini dapat segera tercapai kemandirian dan kedaulatan pangan dan energi dapat dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan meningkatkan inovasi khususnya untuk pengolahan, maka kita segera dapat menurunkan jumlah import, yang sekaligus untuk pencapaian target SDGs, khususnya target SDGs nomor 9 yaitu Industry, Innovation and Infrastructure. Dalam menghadapi tantangan global diperlukan Pemimpin yang mampu untuk memanfaatkan: (i) potensi SDA dan kearifan local, (ii) meningkatkan kemampuan organisasi dan iptek, dan (iii) memfasilitasi jaringan kerjasama antar pihak untuk berinovasi. Dalam hal ini Peran Teknokrat menjadi bagian penting untuk memfasilitasi  ekosistem inovasi untuk pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.

 

            Setelah acara pleno, Peserta Seminar Nasional DRN mengikuti sesi 2 secara Paralel. Sesi A mengenai Kebijakan Inovasi Bidang Pangan dan Energi dan Sesi B mengenai Kebijakan Pembangunan Inovasi Daerah.

 

Kesimpulan :

  1. Keberpihakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan berbasis iptek menuju industri 4.0, termasuk meningkatkan anggaran litbang sebagai basis penting untuk menghasilkan produk-produk  inovasi;
  2. Untuk mengurangi ketergantungan konsumsi nasi sebagai makanan pokok, maka produk pangan lokal (suweg, ubi, sagu, ikan, dan sebagainya) yang telah dimanfaatkan sebagai makanan pokok perlu difasilitasi dengan berbagai kemudahan, dan perlunya mempertahankan kebiasaan ini selama dapat memenuhi kebutuhan gizi dan menyehatkan;
  3. Untuk mendukung proses inovasi, Pemerintah perlu menyiapkan SDM yang mampu/ terampil, baik di hulu (riset) mau[pun di hilir (industri, pemasaran), misalnya melalui pelatihan untuk tenaga muda untuk berbagai bidang ketrampilan di bidang produksi, wira-usaha dan sebagainya;
  4. Dengan mengacu pada struktur organisasi Dewan Riset dan Inovasi di tingkat internasional, dan sekaligus untuk meningkatkan peran DRN, maka DRN atau yang disebut DRIN (Dewan Riset dan Inovasi Nasional) diusulkan dapat dipimpin langsung di bawah Presiden, dan DRD diharpkan dapat dipimpin langsung oleh Kepala Daerah (Gebernur, Walikota atau Bupati);
  5. Investasi di Indonesia di dominasi investasi dari luar negeri. Hal ini menjadi keprihatinan, mengingat kebijakan industri/perusahaan akan dikendalikan oleh pemilik investasi (investor), sehingga kemajuan dan keberpihakan untuk Indonesia dipertanyakan. Misalnya harga CPO hasil produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia ditentukan oleh pihak luar. Untuk itu, perlunya mendorong eksplorasi pembiayaan investasi dari dalam negeri, misalnya dari diri-sendiri, keluarga dan teman-kerabat;
  6. Untuk memacu proses inovasi, diusulkan agar dana riset dapat ditingkatkan, sebagaimana dana pendidikan, sehingga untuk itu diperlukan perundangan yang mengatur (RUU Inovasi), untuk menjamin kepastian dukungan terjadinya proses inovasi, termasuk fasilitasi dan investasi dari dalam negeri yang lebih memperhatikan nilai tambah produk secara berkesinambungan;
  7. Peran DRN ke depan diharapkan lebih luas lagi, yaitu mencakup dalam merancang riset untuk mendapatkan penghargaan Nobel Prize dan fasilitasi proses inovasi terutama untuk: (i) teknologi pasca panen untuk pengembangan produk lokal (misalnya suweg sebagai substitusi beras),  (ii) modal / investasi untuk menghasilkan produk yang laku di pasarkan, (iii) pengawasan terhadap pelaksanaan riset, dan (iii) menentukan strategi, politik untuk industrialisasi;
  8. Dalam upaya mengantisipasi perkembangan kebutuhan SDM yang siap melaksanakan pembangunan dan pengembangan energi ke depan, maka pembentukan fakultas baru dapat menjadi solusi, misalnya Fakultas Managemen Perkebunan untuk mengantisipasi kebutuhan SDM yang mampu melakukan pengelolaan sumber daya perkebunan, khususnya sawit yang menjadi primadona untuk pangan, energi dan sumber devisa negara;
  9. Peningkatan produksi pangan dan energi dapat saling meniadakan dan dapat saling dependensi, sehingga diperlukan kebijakan/regulasi yang dapat mengatur hulu-hilir suatu komoditas;
  10. Potensi sawit yang besar di Riau, namun belum dapat melakukan proses nilai tambah melalui produksi produk turunan. Kendala yang sering dihadapi adalah karena SDM yang belum siap, namun permasalahan-permasalahan lain yang sifatnya non-teknis dipandang menjadi kendala utama, seperti kepemilikan lahan sawit yang banyak dikuasai oleh investor luar negeri/ Malaysia, sedang ditingkat sawit rakyat terkendala dengan dana investasi yang cukup tinggi. Untuk pengembangan produk turunan diharapkan Pemerintah dapat memfasilitasi dengan berbagai skema bantuan sesuai dengan kebutuhan;
  11. Biogas pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk sumber listrik, dan hal ini sudah banyak diterapkan di Indonesia, namun biasanya skalanya kecil dan tidak cukup untuk sumber listrik  skala besar. Demikian halnya limbah POME sudah berhasil digunakan untuk pembangkit listrik di Riau, yang telah dioperasikan pada  7 unit pembangkit;
  12. Pemanfaatan sumber daya lokal ini dianggap model yang lebih efisien, namun demikian di era otonomi daerah, maka kebijakan Pimpinan daerah (Bupati, Wakikota, Gubernur) sangat menentukan program yang dilaksanakan. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengeksplor dana investasi untuk pengembangan daerah dengan model-model dana BPDP Sawit (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit) yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk berbasis iptek di daerah-daerah dalam upaya ketahanan pangan dan energi.

 

 (SP/Edit:K)

 
Lihat Foto Lainnya
 
 

 

 

 

 

Selasa 7 Agustus 2018, Komisi Teknis Material Maju Dewan Riset Nasional (DRN) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Analisis dan Usulan Terhadap Konsep Making Indonesia 4.0" di Hotel Sari Pacific Jakarta. Rapat diawali pembukaan oleh Ketua Komisi Teknis Material Maju yang mengatakan bahwa tujuan rapat kali ini untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan konsep Making Indonesia 4.0, mengumpulkan pengalaman negara lain dalam membuat kebijakan industri serta mensinergikan antar aktor yang akan mengimplementasikan Making Indonesia 4.0.

Revolusi Industri 4.0  melibatkan penggunaan berbagai teknologi maju seperti Artificial Intelligent (AI), Robotics, Blockchain dan 3D Printing yang mengharuskan transformasi sosial , ekonomi, sistem politik yang akan menjadi tekanan berat bagi Pemerintah dan Swasta mengambil keputusan. Revolusi Industri 4.0  mendorong perubahan kebijakan dan peraturan yang lebih lincah, perlu iterasicepat dan eksperimen.

Revolusi Industri 4.0 mempunyai empat karakter yaitu Vertical networking of smart production systems ; Horizontal integration via a new generation of global value chain networks ; Through-engineering across the entire value chain dan Acceleration through exponential technologies.

Seluruh aktivitas diatas dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing, yang sangat sarat dengan penguasaan teknologi dan inovasi. Selain itu terkait dengan soal kemampuan sumberdaya manusia dan produktivitasnya, sumber pendanaan, investasi teknologi, perdagangan, penggunaan robot dan dapat meningkatkan pengangguran akibat penggunaan otomasi dan robot.

Secara sederhana prinsip “Making Indonesia 4.0” dapat disampaikan sebagai berikut :

  • Terdiri dari 5 fokus sektor (Food & Beverage; Textile & Apparel; Automotive; Electronics and Chemical)
  • Ditunjang oleh 10 pilar Prioritas Nasional (Reform Material Flow; Redesign Industrial Zones; Embrace Sustainability; Empower SMEs; Build Nationwide Digital Infrastructure; Attract Foreign Investment; Upgrade Human Capital; Incentive Technology Investment and Reoptimize Regulation & Policies)

Semua masih dalam tataran teoritis, karena langkah implementasinya masih harus dibentuk:

  • Komite Revolusi Industri 4.0
  • Kelompok kerja inisiatif Horisontal dan Kelompok Kerja inisiatif Vertikal.

Mengingat Konsep Revolusi Industri 4.0 masih relatif cair, maka segala pemikiran dari masyarakat bisa disampaikan untuk penyempurnaan implementasi Making Indonesia 4.0.

Indonesia ditargetkan menjadi top 10 global ekonomi pada tahun 2030. Padahal dewasa ini masih banyak kelemahannya seperti Produktivitas buruh, Aliran perdagangan masih terendah di ASEAN, Investasi asing terjadi stagnan ; investasi di bidang teknologi rendah, kemampuan sumberdaya manusia masih rendah ; sumber pendanaan industri lemah ; Industri masih sangat tergantung prinsipal luar negeri ; sinergi antar Kementerian masih lemah ; Masih banyak bahan baku dan barang modal harus diimport ; neraca perdagangan kurang baik dan lain-lain.

Pertanyaan yang timbul bagaimana negara-negara lain bisa maju secara berkelanjutan apa lesson learned yang kita bisa petik, dimana letak kelemahan dan kekuatan dari konsep Making Indonesia 4.0 , bagaimana dengan program MP3EI apakah ada pelajaran yang bisa ambil agar kegagalan tidak terulang.

Kegiatan FGD Komtek Material Maju Dewan Riset Nasional diharapkan dapat memberikan masukan kepada DRN dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang akan mengadakan seminar dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi di Pekanbaru. Adapun cakupannya meliputi aspek kebijakan dan teknis material dan bahan baku.

 

      Kesimpulan : 

  1. Pengembangan teknologi di Indonesia, masih timbul tenggelam, oleh karenanya perlu kelembagaan tertentu agar bisa mengarahkan “doing things technologically”
  2. Intelegensia manusia belum banyak digunakan, agar dapat meningkatkan kemampuan dalam negeri. Perlu komitmen yang kuat untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam sains dan teknologi
  3. Kemampuan berindustri perlu ditingkatkan mengingat import yang terlalu tinggi, kemampuan nasional harus ditingkatkan tanpa perlu sumber dari luar. Perlu dibangun pasar dalam negeri yang kuat dengan sedikit impor
  4. Perlu dipertimbangkan sektor Budidaya, Kria, dan Pariwisata dengan dukungan Biotek, Material dan IT
  5. Riset harus mengarah kepada inovasi dan perlunya peningkatan kemampuan human capital
  6. Beberapa kendala riset yang ada antara lain : akses informasi terhadap journal yang baru, sarana prasarana, SDM berkualitas masih kurang dan lain-lain. Ada persoalan kultur, yang mengakibatkan kurangnya daya pikir, sehingga mudah didikte oleh orang lain
(UP/Edit: K)
 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Senin 6 Agustus 2018, Kunjungan Kerja dan Diskusi Dewan Riset Nasional dengan tema Perkembangan Pemikiran Undang-Undang Inovasi dan Peran Technopat dalam Undang-Undang di Auditorium Graha Widya Bhakti Puspiptek, Serpong.

Acara diawali dengan sambutan dari Prof. Dr. Mohammad Nasir (Menteri Ristekdikti) yang menyampaikan bahwa Puspitek adalah kawasan strategis untuk riset Indonesia di masa depan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong agar riset ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berhenti pada produk invensi namun harus berujung pada produk inovasi. Harapannya, Indonesia dalam 100 tahun ke depan sudah di titik tertinggi pada penelitian, terutama di bidang Pangan Pertanian, Kesehatan dan Obat, ICT, Transportasi, Material Maju  (Nano Technology), Pertahanan dan Keamanan, Energi baru dan Energi terbarukan, Kemaritiman, Kesigapan menangani bencana dan Sosial Humaniora (bidang Culture and Education).

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia yang ketiga Prof. Dr. BJ. Habibie dalam sambutannya menuturkan, “tidak ada satu produk yang ditentukan oleh satu desain”. Sebab menurutnya, teknologi berorientasi kepada proses pembudayaan dan pendidikan. Beliau juga mengungkapkan,yang dibutuhkan untuk menjadikan Indonesia maju adalah teknologi. Masyarakat tidak usah mengutak-atik lagi dasar negara. “Pancasila itu is the best,” cetusnya. Pendiri Puspiptek ini menerangkan, bahwa yang ia mau adalah sebuah strategi dan inovasi dalam teknologi. Oleh sebab itu, dirinya berjuang untuk mendirikan Puspiptek sebagai tempat inovasi dan kolaborasi antar para ilmuwan.

Acara Diskusi dilanjutkan oleh Pemaparan dari Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU (Ketua DRN) yang menyampaikan bahwa Khusus dalam menjalankan tugas ke-3, DRN mengacu pada Visi Presiden Jokowi, khususnya pada Nawacita ke-6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat  dan daya saing di pasar internasional, yang sementara ini masih rendah. Pembangunan ekonomi di Indonesia selama ini  masih bertumpu  pemanfaatan sumber daya alam, dimana sumber ini dalam waktu yang tidak lama  terancam habis. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan keadaan tersebut menginspirasi DRN untuk menyampaikan pemikiran DRN tentang RUU Inovasi, yang berbasis pada pemahaman tentang strategi inovasi untuk pembangunan perekonomian yang berbasis pada Iptek. RUU Inovasi ini sekaligus akan digunakan untuk memberikan masukan RUU Sisnas Iptek (dengan berbagai kelemahan-kelemahan) diusulkan oleh Pemerintah (Kemenristekdikti) yang sekarang sedang dibahas di DPR. Dengan kata lain RUU Inovasi bertujuan membangun makro-ekonomi, dan untuk itu diperlukan kepimpinan yang kuat yaitu dipimpin langsung Presiden/Perdana Menteri. Untuk itu DRN telah menyampaikan masukan secara mendasar pemikiran RUU Inovasi dalam bentuk DIM, dengan mengubah judul yakni dengan menambah kata inovasi, yang selanjutnya secara rinci dijelaskan dalam Bab mengingat bahwa  konsep inovasi ini belum terakomodir dalam RUU Sisnas Iptek. Konsep usulan ini pada dasarnya memfasilitasi lebih lanjut hasil riset dalam bentuk teknologi yang diimplementasikan menghasilkan produk-produk  usaha komersiil yang disebut sebagai teknologi inovasi.  Melalui teknologi inovasi ini akan mempengaruhi ekonomi, environment sosial, sehingga akhirnya mempengaruhi perilaku manusia. Kesimpulan pemikiran dari anggota DRN menghasilkan bahwa yang pertama Harmonisasi UU 18/2002 dengan pemikiran tentang UU Inovasi adalah salah satu cara terbaik meningkatkan peran IPTEK dalam menggerakan kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Yang kedua untuk memperkuat kehadiran Negara dalam proses pembangunan berbasis IPTEK perlu dibentuk Dewan Riset & Inovasi Nasional dan Dewan Riset & Inovasi di Daerah dan yang ketiga bahwa Dewan Riset dan Inovasi Nasional seharusnya dipimpin oleh Presiden.

Presentasi selanjutnya dibawakan oleh Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo. Beliau memaparkan tentang tugas dan fungsi Wantannas. Selain itu, Beliau juga memaparkan tentang kondisi realita yang berkembang saat ini. Dalam paparannya tentang spektrum ancaman, Sesjen menegaskan bahwa saat ini kita tidak menghadapi perang antar negara dengan mengangkat senjata, namun yang paling nyata dihadapi bangsa kita saat ini adalah kemiskinan, lingkungan, kesehatan, dan perang dagang. Saat ini suatu negara akan berupaya menguasai berbagai macam potensi di negara lain dan meningkatkan inovasi untuk kemajuan bangsanya. Sesjen berharap agar kedepan para teknokrat bisa bersama-sama dan bahu membahu untuk menciptakan inovasi-inovasi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sesjen optimis harapan Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud apabila seluruh teknokrat dan semua elemen bangsa bersatu untuk mewujudkannya. (K)

 
Lihat Foto Lainnya

 

Senin 23 Juli 2018, Rapat komisi Teknis Material Maju Dewan Riset Nasional yang kedua dilaksanakan di Ruang Rapat DRN Gedung BPPT 1 Lantai 1, Jakarta.

Acara diawali pembukaan dari Ketua Komtek Material Maju DRN yang menyampaikan bahwa agenda Komtek Material Maju bulan depan akan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai "Konsep Making Indonesia 4.0".

Acara selanjutnya diskusi dari anggota komtek Material Maju yang hadir pada hari tersebut, yang mana didalamnya membahas bahwa Revolusi Industri 4.0 melibatkan penggunaan berbagai teknologi maju seperti Artificial Intelligence (AI), Robotics, Blockchain and 3D Printing, yang mengharuskan trtansformasi sosial, ekonomi dan sistem politik yang akan menjadi tekanan berat bagi Pemerintah dan Swasta pengambil keputusan. Revolusi Industri 4.0 mendorong perubahan kebijakan dan peraturan, yang lebih lincah, perlu iterasi cepat dan eksperimen.

Secara sederhana prinsip "Making Indonesia 4.0" dapat disampaikan sebagai berikut :

  • Terdiri dari 5 Fokus Sektor
  • Ditunjang oleh 10 pilar Prioritas Nasional

FGD Komtek Material Maju nantinya bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan konsep Making Indonesia 4.0 dan langkah implementasinya, Mengumpulkan pengalaman negara lain dalam membuat kebijakan industri dan membangun kemampuan IPTEK dna Inovasi sehingga Industri dapat berkembang secara berkelanjutan, Bagaimana pemanfaatan bahan baku dan material maju nasional untuk substitusi import, Bagaimana menjamin terjadi sinergi antar seluruh aktor yang akan mengimplementasikan Making Indonesia 4.0, Apa kendala yang akan dihadapi dalam implementasi Making Indonesia 4.0 dan serta apa Pelajaran dari MP3EI yang bisa diambil agar kegagalan tidak terulang. (K)


 

 
Lihat Foto Lainnya