BERITA DRN TERKINI

Senin tanggal 21 Mei 2018, Universitas  Negeri Tidar dari Kota Magelang berkunjung ke Dewan Riset Nasional ( DRN ) di Jakarta. Universitas Negeri Tidar diwakili oleh Rektor dan tiga Dosen dari Universitas Negeri Tidar dan bertemu langsung dengan Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU dan Sekretaris DRN Bapak Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc, Maksud dan tujuan dari Universitas Negeri  Tidar ingin berkoordinasi dengan Dewan Riset Nasional terkait riset universitas, yang ada dikota Magelang dalam membahas masalah-masalah yang ada diKota Magelang dan mencari solusi dari masalah yang ada. Bagaimana mengembangkan dan mengelola kawasan digunung merapi yang suka erusi? Dan adanya perbedaan erupsi dari tiap gunung. Ada 4 gunung merapi di Magelang. Komuditi makanan di Magelang adalah getuk. 

Ketua DRN mengatakan dalam melakukan riset diuniversitas, Universitas Negeri Tidar harus dapat mengundang stake holder universitas Negeri terkait yang ada didaerah sekitar untuk menyatukan suara membahas masalah-masalah yang ada disekitar Magelang, seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Tidar Magelang dll,   dengan membuat seminar bersama dimana hasil dari seminar tersebut harus ada kesepakatan bersama dari berbagai universitas dengan ditanda tangani dari semua Rektor Univeritas.  Magelang merupakan kawasan yang dikelilingi gunung merapi yang aktif. Dalam mengelolanya kita dapat melihat dan mencontoh pengelolaan gunung di Genewa yang memanfaatkan gunung menjadi pusat pariwisata. Jadi adanya gunung merapi dikawasan Magelang dapat dikembangkan Universitas sekitar menjadi pusat unggulan iptek mengenai riset gunung merapi dan pemanfaatannya, dimana vulkanik gunung merapi dapat menjadikan kawasan sekitarnya tumbuh subur, oleh karenanya dapat dilakukan riset mengenai unsur-unsur vulkanik yang membuat tanah bisa subur, didalam rencana seminar bersama berbagai universitas sebaiknya harus sudah membuat data lokasi dan Design yang tepat. Dan Bisa juga mengundang dari DRN ( Dewan Riset Nasional),  PUI ( pusat unggulan iptek ), Direktur Teknopark sebagai masukan dan  bahan pertimbangan. 

Sekretaris DRN mengatakan dalam pengembangan kawasan gunung merapi harus dapat menggabungkan dari berbagai ilmu penelitian dari komuditi yang ada yang sesuai dengan program Pemerintah Daerah. Sehingga dari hasil iptek dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar karena kawasan merapi dapat dijadikan menjadi kawasan pariwisata, seperti wisata kesehatan berupa terapi menggunakan  gunung merapi untuk kesehatan yang biasa dilakukan masyarakat sekitar dan wisatawan Seperti kawasan wisata digunung Bromo yang dimanfaatkan pemerintah daerah dan warga sekitar menjadi kawasan wisata.      ( FA )

 

Rabu 16 Mei 2018 Dewan Riset Nasional ( DRN ) Komisi teknis Teknologi, Informasi dan Komunikasi mengadakan rapat ketiganya ditahun 2018, pada rapat kali dengan mengundang Ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora diruang rapat DRN di Jakarta, rapat diawali  pembukaan oleh Sekretaris DRN Bapak Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc didahului dengan pembukaan menjelaskan tujuan pertemuan dan mempersilahkan Pak Basuki Yusuf Iskandar dan Pak Lala Kolopaking selaku ketua dari masing-masing komtek untuk mengatur jalannya rapat bersama dan rencana FGD gabungan kedua Komisi Teknis DRN.

   Ketua komisi teknis teknologi informasi dan komunikasi Bapak Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA yang menyampaikan pembukaan bahwa Rapat kali ini bertujuan untuk merumuskan kesepakatan penyelenggaraan FGD Lintas Komtek dengan mengambil topik terkait dengan Bidang TIK dan Sosial Humaniora.  Bahan awal berupa TOR sudah disiapkan oleh Pak Lukito Edi Nugroho (Anggota Komtek TIK).  Bahan tersebut bobotnya masih berat ke TIK, untuk itu rapat diharapkan dapat memberi masukan untuk penyempurnaan TOR tersebut.

   Ketua Komisi Teknis Sosial Humaniora Bapak Dr. Ir. Lala M. Kolopaking mempresentasikan konsep “Inovasi Kelembagaan Ekonomi Sosial dan Deteksi Radikalisme dan Terorisme Era Industri 4.0” (Lampiran 1).   Dijelaskan bahwa perubahan terjadi karena perkembangan teknologi integrasi dengan pola piker manusia maka diperlukan langkah antisipatif khususnya dalam hal penyiapan masyarakat menghadapi Era Industri 4.0. jangan sampai industrialisasi hanya mengutamakan aspek pertumbuhan ekonomi dan mengesampingkan aspek pemerataan yang aknirnya mengakibarkan ketimpangan yang makin melebar.  Diperlukan penciptaan ekosisitem TIK dan literasi digital sehingga semua dapat menikmati perubahan.

   Literasi Digital adalah pola pikir baru mengikuti perkembangan digital, menanggapi hal demikian Presiden telah membuat pernyataan bahwa kita jangan jadi Negara prosedur, kita perlu produktif dan berdaya saing dengan “ bersatu kita hadapi Inovasi teknologi yang Disruptif ”. maka perlunya Ekosistem TIK berupa Device, Aplication dan Networking ( DAN ) dengan Infrastrukturnya budaya digital produktif dan positif. Berupa Literasi Digital dengan Kecakapan menggunakan media digital dengan etika dan bertanggung jawab untuk memperoleh, memilah, menggunakan informasi dan berkomunikasi yang baik.

   Faktor Lingkungan sosial dan pergulatan sikap pribadi dinamika penduduk, social, ekonomi, politik, Komunitas sehingga terjadi perang Neo-cortex asismentri.

•  Analisis prediktif merupakan penggunaan model atau algoritma yang dapat menggabungkan berbagai data, kalkulasi matematika dan juga teknik kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk membuat fungsi antara hasil (radikalisme dan serangan teroris) dan berbagai variabel data sebagai item indikator.

• Jenis data dapat meliputi  :pengamatan dari berbagai sumber informasi seperti sosial media, search engine, blog, website, data kebiasaan dan juga data dari jejak smartphone. Data tersebut perlu digabungkan dengan data lain seperti data kriminal, data intelijen dan berbagai data sensitif yang hanya dimiliki lembaga negara tentunya.

• Operasionalisasinya melibatkan komunitas perkotaan dan perdesaan

   ( IDR / FA )

 
Lihat Foto Lainnya

   

 

Jumat 4 Mei 2018, Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat bersama dengan Direktur Jendral Penguatan Inovasi ( Dirjen Inovasi ) dari Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti ) digedung BPPT lantai 23 di Jakarta, dengan tujuan menyamakan pemikiran antara DRN dan Dirjen Inovasi didalam Penjelasan, Perkembangan, Pembahasan RUU Sisnas Iptek dan UU Inovasi yang diusulkan DRN ke DPR-RI yang saat ini sedang dibahas oleh Tim Pansus DPR-RI, sudah dilaporkan Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti ), sudah disampaikan ke Bappenas  dan sudah disampaikan kebeberapa fraksi dan partai-partai politik.

  Ketua DRN, Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU mengatakan Undang-undang Inovasi sangat penting dan diperlukan dengan tujuan “Membangun strategi baru dan kemauan politik Negara yang kuat untuk mengembangkan system inovasi dan meningkatkan daya saing Nasional dengan mendorong industri menuju ekonomi berbasis ilmu pengentahuan” jadi apabila kita melihat Negara-negara yang maju Inovasinya saat ini seperti Korea, China, dll.  karena disana sudah adanya Undang-undang Inovasi yang  mengatur didalam kegiatan Inovasi dan teknologinya, yang dijadikan sebagai Azas dan dasar hukum yang jelas, sehingga dengan adanya Undang-undang Inovasi sebagai payung hukum yang jelas didalam berinovasi, meskipun adanya pergantian Presiden dan Pemerintahan baru beberapa kali dengan kebijakan-kebijakan yang baru tidak akan dapat merubah ketetapan dan ketentuan yang sudah ada yang ditetapkan di Undang-undang inovasi, tanpa adanya Undang-undang Inovasi Indonesia tidak akan bisa masuk ke Era Industri 4.0, jadi kecendrungan ekonomi harus ditanyakan keindustri  yang memanfaatkan dan menggunakan hasil riset teknologi.

  Direktur Jendral Penguatan Inovasi ( Dirjen Inovasi ) Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ( Kemenristekdikti ) Bapak Dr. Ir. Jumain Appe, Msi mengatakan Undang-undang Inovasi nantinya harus menjadi azas dan dasar dalam pembangunan dan perkembangan iptek ( ilmu pengetahuan dan teknologi )  dan hasil dari inovasi dan ipteknya dapat bermanfaat dan digunakan masyarakat, Presiden selalu menyatakan  3 hal agar bangsa Indonesia dapat menciptakan bangsa yang mandiri dan berdaya saing yaitu : Kreatif, Inovatif dan entrepreneur, akan tetapi saat ini belum adanya undang-undang inovasi yang mengaturnya maka kita akan sulit dalam berinovasi, karena belum adanya penyatuan strategi iptek dan inovasi Nasional di Indonesia. Kita dapat melakukan ATM ( Amati, Tiru dan Menerapkan ) seperti yang pernah dilakukan China pada awalnya, karena disana semua kegiatan dibidang riset  langsung dibawah Menteri riset dan teknologi mereka, jadi dengan adanya revisi UU 18/2002 tentang Sisnasiptek di DPR-RI sangat perlu karena didalam UU 18/2002 tentang Sisnas iptek  tersebut tidak adanya arah untuk pembangunan iptek dan inovasi, UU 18/2002 ada akan tetapi dari panitia antar Kementerian ( PAK ) tidak pernah melakukan sosialisasi Undang-undangnya pada  kementerian lain, dan tidak adanya Ekosistem Inovasi yang sesuai dengan sistem inovasi Nasional.    ( FA )

 
Lihat Foto Lainnya

 

Jumat 11 Mei 2018, Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan rapat Ad hoc yang ke 5 diruang rapat DRN Gedung Menko Maritim di Jakarta, dengan tujuan Penyusunan Draft DIM RUU-Iptekin.  Rapat diawali pembukaan oleh ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU. yang meminta masukan dan pemikiran dari masing-masing anggota tim Ad hoc didalam penyusunan Draf DIM RUU Inovasi yang diusulkan DRN ke DPR-RI, DRN harus dapat menjawab pidato Pak BJ Habibie ( pada acara seminar “ Mendukung Indonesia Negara berbasis Industri Pembangunan Nasional ‘ di BPPT ), dari tulisan Koran, analisa kita bisa, kita bisa mengundang. Dalam pertemuan di BPPT adanya kesepakatan bersama mengenai pembangunan bangsa dengan menggunakan pemikiran dari BPPT yang mengundang Bapak BJ Habibie dan Ibu Megawati. Dalam seminar di BPPT Bapak Habibie mengatakan industri dibangun Iptek, mengapa dulu saya membentuk DRN dan DRD ? karena untuk membangun negara perlu menghimpun pakar-pakar dan ahli-ahli yang ada di Indonesia makanya DRN dijadikan wadah perkumpulannya,  DRN harus bisa merangkul parpol didalam penyusunan GBHN Nasional dan DRD membangun GBHN didaerah, Ibu Megawati mengatakan sangat menekankan pentingnya iptek, adanya dana iptek, PDI P sangat mendukung pembangunan iptek, nuansanya sangat penting dalam mendorong pembangunan bangsa, harus adanya Badan Riset Nasional,  Sains base policy ( Kebijakan ) dan revisi UU18/2002 Sisnas Iptek wajib dasarnya dalam kemajuan iptek dan inovasi kedepannya. Isi dari deklarasi kesepakatan yaitu: menyebut kata riset, kurang menyebut kata inovasi, menyebut riset dapat memimpin bangsa dan tidak menyebutkan arah dan tujuan riset, Oleh karena itu DRN berencana akan mengundang  pertemuan dengan Bapak BJ Habibie dan Ibu Megawati sebagai bahan pertimbangan dan masukan DRN dari keduanya. Dan bisa juga kita mencontoh dari Negara Korea, yang sudah tidak membicarakan riset tetapi menggunakan teknologi inovasi didalam pengelolaan administrasi negaranya dengan adanya Dewan ilmu pengetahuan dan teknologi Nasional. Karena Inovasi tidak hanya  Iptek akan tetapi sangat luas cangkupannya kesegala bidang dan sektor.   ( FA ). 
 
Lihat Foto Lainnya

  

Selasa 24 April 2018, Dewan Riset Nasional ( DRN ) mengadakan acara rapat diskusi dengan anggota Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia ( ICMI ) digedung BPPT di Jakarta, diskusi kali ini memang sudah direncanakan antara DRN dan ICMI dengan tujuan mencari permasalahan, solusi dan kesamaan pemikiran yang tepat tentang riset, inovasi dan iptek di Indonesia, dan sangat perlunya Undang-undang Inovasi dibuat di Indonesia yang bisa digunakan sebagai payung hukum dalam perkembangan teknologi saat ini.

  Ketua DRN Bapak Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU mengatakan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia karena lemahnya tingkat kemandirian dan daya saing Bangsa, salah satu penyebabnya adalah karena Inovasi kita yang sangat rendah, inovasi hanya bisa dijalankan kalau adanya Undang-undang Inovasi, mengatur pendanaan inovasi, topik inovasi,Tujuan inovasi, Swasta dan harus ada lembaga pengatur, mengawasi dan berwenang dalam kegiatan Inovasi, karena tujuan dari Undang-undang Inovasi adalah Membangun strategi baru dan kemauan politik Negara yang kuat untuk mengembangkan system inovasi dan meningkatkan daya saing Nasional dengan mendorong industry menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

  Wakil Ketua bidang iptek ICMI Bapak Prof. Dr. Eng Ilham Akbar Habibie mengatakan bidang iptek dan teknologi saat ini sangat berkembang dan terus maju, oleh karena itu adanya ICMI dasarnya adalah menciptakan keseimbangan manusia antara Imtaq ( Iman dan Taqwa ) dan iptek ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ), dalam perkembangan inovasi saat ini maka sangat perlu adanya tujuan inovasinya, Undang-undangnya, Inovasi fund ( pendanaan inovasi ), dan harus adanya Dewan yang mengatur kegiatan inovasi, Undang-undang Inovasi yang diusulkan DRN sangat bagus dan ICMI sangat mendukung, karena saat ini ICMI ditugaskan membantu dalam penyusunan Undang-undang baru, oleh karenanya dalam penyusunan dan membuat Undang-undang yang baru harus melihat tujuan dari Undang-undang tersebut itu harus ada target dan hasilnya, dengan taktik yang jitu dalam membedakan Undang-undang dan program kerja, harus memperhatikan Undang-undangnya, bab perbabnya, pasal demi pasalnya supaya hasil dari Undang-undang yang akan terbentuk  nantinya tidak terjadi benturan dengan Undang-undang lainnya. bila melihat Kegiatan riset di Indonesiasekarang akan sulit berkembang karena sebesar 80% dananya dari Pemerintah dan 20% dari swasta, yang merupakan kebalikan dari dana riset diluar negeri dimana swasta yang mengeluarkan 80% dananya dan Pemerintah mengeluarkan sebesar 20% dananya, maka intinya ICMI dan DRN harus mengkolaborasikan roadmap inovasi, ICMI sangat mendukung UU Inovasi yang diusulkan DRN, sangat perlu adanya pendekatan-pendekatan terhadap ketua-ketua Fraksi di DPR-RI dan dalam menentukan inovasi perlu kiranya melibatkan Kadin sebagai pihak swasta. Dengan penggabungan antara DRN, ICMI dan Kadin harus bisa mengembalikan kejayaan riset dan teknologi Nasional, dalam mengembangkan hasil risetnya sendiri untuk kemandirian dan daya saing Bangsa. ( FA ) 

 
Lihat Foto Lainnya