BERITA DRN TERKINI

 

 

Selasa 4 Desember 2018, Dewan Riset Nasional (DRN) mengadakan Seminar Nasional Dewan Riset Nasional mengenai "Pembangunan Berbasis Inovasi di Era Industri 4.0" dalam rangka Sidang Paripurna II DRN di Istana Ballroom Hotel Sari Pacific Jakarta.

Sidang Paripurna II Dewan Riset Nasional kali ini sebagian besar dihadiri para anggota DRD dari seluruh Indonesia, dan dengan DRD ini diharapkan dapat berperan memajukan iptek di  dalam mendukung pembangunan di daerah melalui inovasi. Selama ini DRN berperan sebagai mitra kerjasama yang sekaligus sebagai konsultan dan pembina DRD. Acara Pertama adalah laporan dari Ketua DRN, yang menyatakan bahwa Pemikiran DRN tentang Inovasi sangat relevan dan beralasan bahwa Inovasi ini penting karena dekat UUD yakni pada pasal 31 ayat 5. Di tingkat global, Inovasi mempunyai peranan yang sangat penting karena menjadi scenario dan strategi pembangunan nasional di berbagai negara maju. Negara-negara tersebut telah membuktikan bahwa peran Iptek di dalam mengarahkan inovasi-inovasi yang akan dilakukan. Indonesia sementara ini posisi pada index inovasi sangat rendah, yaitu pada peringkat 85 dari 127 negara. Berbagai definisi inovasi disampaikan oleh para pakar, praktisi dan oraganisasi, namun DRN lebih mengadop formula inovasi oleh Edward Robert dari MIT, yang dituliskan bahwa Inovasi = Invensi*Komersialisasi. Namun sayang, kabar kurang baik dari perkembangan pembahasan RUU yang baru, dimana, kata “inovasi” dihilangkan. Sebagaimana yang telah diusulkan DRN, judulnya bahwa kata inovasi ditambah pada judul sehingga menjadi RUU Sisnas Iptekin dan konsekuensinya DRN menjadi DRIN yang dipimpin oleh Presiden.

Acara selanjutnya dilanjutkan oleh Keynote Speech dari Menteri Koordinator Kemaritiman yang  menyatakan Sumbangan iptek terhadap pembangunan harus ditingkatkan, dengan target pembiayaan litbang 1,5 – 2% dari PDB pada 2045, diharapkan Indonesia menjadi Pusat Iptek Asia Pasifik dan Dunia, yang mampu meningkatkan  kesejahteraan dan harga diri bangsa sebagaimana telah dilakukan oleh India dan China. Prioritas pembangunan industri di Indonesia diarahkan pada industri dimana Indonesia memiliki keunggulan dan perjuangan inovasi dan industri memerlukan kepemimpinan yang kuat pada tataran nasional. Untuk itu ke depan issues strategis adalah SDM, yang harus disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan (khususnya di bidang teknik) secara massif baik untuk masyarakat maupun untuk para pejabat pemerintah agar dapat terbangun SDM yang memahami dan berbudaya inovasi. Untuk mendapatkan manfaat secara berkesinambungan, diperlukan syarat dasar untuk berinvestasi, yakni harus: (i) ramah lingkungan, (ii) dilaksanakan melalui alih teknologi, (iii) memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan (iv) pembangunan industri bersifat hulu-hilir.

Acara selanjutnya dilanjutkan oleh Keynote Speech dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi – Diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Infrastruktur, Beliau menyatakan bahwa untuk mendukung industri 4.0, Kemenristekdikri memperankan perguruan tinggi sebagai Technology Center, yang berperan sebagai: (i) learning system, (ii) Institusional, yang bersifat multidisiplin, (iii) Infrastructural, yang dapat memfasilitasi untuk berproduksi (iv)  ecosystem, sebagai tempat  untuk melakukan kerjasama antar berbagai pihak, dan (v) innovation system, sebagai tempat mengembangkan strart –up companies. Perlunya kesiapan SDM untuk mendukung industri 4.0, Kemenristekdikti akan melakukan pendidikan tambahan untuk membentuk profesionalisme sesuai kebutuhan industri, khususnya dalam mengadop teknologi moderen sebagai teknologi kunci untuk industri 4.0. Lalu membentuk  SINTA (Science & Technology Index Indonesia), sebagai pemantau kinerja Peneliti, guru besar,  Lektor kepala dan Lektor.

Diskusi yang telah dilakukan terdapat beberapa pendapat yaitu dalam upaya optimalisasi proses inovasi di era industri 4.0, Pemerintah perlu merancang Program Nasional yang diharapka dapat menghasilkan produk inovatif secara masif untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun global.

Peranan Pimpinan Pemda (Bupati/ Gubernur) sangat menentukan dalam pengembangan Iptek di daerah dan pengembangan ekonomi berbasis inovasi . Oleh karena itu, bentuk kerjasama / kolaborasi sebagaimana dilakukan oleh DRD Kabupaten Sumbawa dan UNS, yakni bentuk-bentuk kolaborasi yang dikenal dengan triple helix, perlu dicarikan formulasi sehingga dapat dijadikan pedoman / panutan dan dapat dikembangkan menjadi suatu kebijakan.Desa dengan berbagai potensi (SDA, SDM, BUMDES dan anggaran) dinilai sangat tepat untuk dijadikan lokasi pengembangan industri 4.0. Untuk ini, pengembangan inovasi di desa perlu difasilitasi dengan akses infrastruktur yang memadai, misalnya internet, dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal. Dalam hal ini peran DRD mempunyai peran yang sangat penting. DRD Jawa Timur adalah contoh DRD yang telah melakukan upaya pengembangan inovasi di daerah. Pendirian DRD dan Tupoksi DRD diharapkan dapat menjadi kebijakan Pemda yang diatur melalui Perda, sehingga keberadaan DRD jelas dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis inovasi.

Proses terjadinya inovasi diperlukan ekosistem yang memadai. Selama ini sistem administratif dan keuangan belum dapat mendukung dengan baik untuk terjadinya inovasi. Sistem pengadaan, pengelolaan keuangan sering menjadi kendala terjadinya proses inovasi. Perlunya dikembangkan ekosistem yang kondusif untuk memfasilitasi terjadinya proses inovasi. Contoh: Sistem pengelolaan keuangan model PTNBH masih belum sepenuhnya  diterapkan untuk mendukung proses inovasi. Sistem penganggaran multi-year dan block grant masih belum dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam hal pengelolaan keuangan diperlukan berbagai solusi/rekomendasi untuk mendukung ekosistem proses inovasi, antara lain  adalah dengan cara konsultasi dengan pihak-pihak aparat hukum terkait dengan pengawasan keuangan (Kejaksaan, KPK), untuk dapat memberikan wewenang pengelolaan sistem keuangan yang fleksibel.

Oleh karena itu, RUU Inovasi adalah kebijakan yang tepat untuk mendorong perekonomian berbasis inovasi. RUU Inovasi hendaknya juga mencakup inovasi di sektor publik terkait dengan masalah sosial humaniora.

Masalah ketenaga-kerjaan / penganguran yang mungkin dapat terjadi oleh karena penerapan teknologi pada industri 4.0, menjadi permasalahan besar. Berdasarkan referensi dari berbagai negara, masalah tenaga / pengangguran dapat diberikan pelatihan-pelatihan / pendidikan baru yang sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk industri 4.0. Sebagai akibat terjadinya masalah sosial sebagai akibat industri 4.0, diharapkan dikembang teknologi sosial yang dapat mengatasinya.

DRN ke depan masih tetap eksis dan berperan untuk memberikan pemikiran-pemikiran solusif untuk mewujudkan ekosistem inovasi yang kondusif.

 (SP/Edit:K)

 

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Senin 3 Desember 2018, Rapat Badan Pekerja yang ke 6 dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat DRN Gedung BPPT 1 Lantai 1, Jakarta.

Rapat dibuka oleh Ketua DRN, dengan menyampaikan berbagai hal: (i)  penggunaan anggaran dibatasi sampai dengan tanggal 5 Desember 2018, sehingga kegiatan DRN praktis tinggal pada acara Sidang Paripurna II pada tanggal 4 Desember 2018, (ii) Keanggotaan DRN sebagian berhenti September 2018, namun Pimpinan sampai dengan Desember 2018, (iii) kabar terakhir bahwa bapak  Menteri Ristekdikti tidak bisa hadir, dan untuk itu diwakilkan oleh Staf Ahli Bapak Hari Purwanto, dan (iv) Untuk key-note sedang diusahakan mengundang Bapak  Menteri Koordinator Kemaritiman/ Koordinator mengenai Program Industri 4.0.

Acara selanjutnya,Laporan Sekretaris DRNMenyampaikanrincianAgenda Sidang Paripurna II.Oleh karena berbagai hal, maka agenda mengalami perubahan, khususnya pada acara keynote speech diagendakan Bapak Menteri Koordinator Kemaritiman, yang diharapkan dapat memberikan konfirmasi siang hari ini.           Untuk Sessi 1 Pleno, sudah ada konfirmasi baik dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, maupun dari Bapak Wakil Menteri Keuangan. Demikian juga untuk Sessi Pleno 2punsudah ada konfirmasi.

            Acara selanjutnya dilanjutkan pemaparan Konsep UU Inovasi, apakah pada arah yang benar?  oleh Ketua DRN. Beliau menyampaikan bahwa konsep inovasi tersebut telah disampaikan di berbagai pertemuan dan kunjungan dan telah mendapat respon positif. Konsep ini sekaligus menjadi masukan atas amandemen RUU No. 18/2002 tentang Sisnas Iptek yang disampaikan oleh Pemerintah (Kementerian Ristekdikti).Bahan ini akan disampaikan kembali pada acara SP II (Sessi Pleno 1), dengan menambahkan berbagai hal seperti: (i) definisi baru, (ii) referensi dari negara Australia, Uni Emirat Arab, Afrika dan OECD. Sementara dari Asia belum diketemukan.

Dalamdiskusi disampaikan bahwa Diusulkan perlunya media massa / pers conference di awal, yaitu setelah acara Pembukaan dan Keynote speech dan sebelum memasuki acara Sessi Pleno 1.Pada acara Sessi Pleno 1 dan 2 diperlukan Moderator. Untuk ini pada Sessi  Pleno 1 disepakati BapakSutjiastoto (Balitbang Energi), dan untuk Sessi Pleno 2 – Bapak Rizki Ferianto (Bappenas).

            Perlunya menegaskan tujuan utama dari SP II DRN ini yaitu: (i) Laporan kepada Publik, (ii) Memotivasi DRD, (iii) Peran DRN dalam penyusunan PRN (Prioritas Riset Nasional). Untu PRN ini diusukan dapat disampaikan pada waktu Sessi Pembicara Bapak Prof. Sudharto, dan (iv) DRN yang belum tercantum pada Amandemen RUU No. 18/2002 tentang Sisnas Iptek.

Untuk bahan paparan Ketua DRN, diusulkan agar dapat menyampaikan kembali berbagai hal: (i) Permasalahan bangsa sebagai Latar Belakang (SDA makin menipis, bukan bonus demografi tetapi petaka demografi,  SDGs, dsb), dimana untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Inovasi. Alternatif lain permasalahan bangsa disampaikan pada awal sambutan Ketua DRN.

            Permasalahan lain dalam berinovasi di Indonesia, yakni: (i)Para peneliti masih berorientasikan untuk publikasi / scopus dan masih gamang untuk mengkomersialisasilkan hasil risetnya. Sementara Pemerintah / Kemenristek yang menyediakan dana hilirisasi belum cukup untuk meningkatkan inovasi secara signifikan. Contoh Mocaf, yang tidak berhasil menjadi souer starch. Dalam hal ini dinilai bahwa Pemerintah belum sepenuhnya memberikan dukungan untuk proses komersialisasi dan menyongsong industri 4.0 di bidang pertanian melalui smart farming atau smart greenhouse dengan memanfaatkan bioteknologi moderen.

Kesimpulan

1)      DRN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DRN telah menyampaikan pemikiran tentang RUU Inovasi sebagai respon untuk menghadapai permasalahan bangsa dan sekaligus merespon amandemen RUU No.18/2002 tentang Sisnas Iptek

2)      Untuk mendorong proses inovasi di Indonesia perlu dilakukan pembenahan-pembenahan dari pihak Peneliti yang masih berorientasi pada publikasi dan pihak Pemerintah untuk memfasilitasi dukungan komersialisasi hasil riset.

3)      Sidang Paripurna II DRN merupakan bentuk pertanggung-jawaban kepada publik dan DRN secara konsisten  terus berjuang untuk RUU Inovasi dalam menyongsong industri 4.0

(SP/Edit:K)

 
Lihat Foto Lainnya

 

Rabu 31 Oktober 2018, Rapat Komisi Teknis TIK yang ke 4 dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat DRN Gedung BPPT 1 Lantai 1, Jakarta. Rapat dibuka oleh Basuki Yusuf Iskandar Mengucapkan terima kasih kepada peserta rapat yang sudah hadir, beliau juga menyampaikan rapat kali ini merupakan penyusunan draft TOR FGD Komisi Teknis TIK.

Penyusunan Draft TOR FGD TIK 2018 diawali dengan latar belakang bahwa kemajuan TIK dalam industri telah melahirkan Era Industrialisasi ke 4 (Industry 4.0) yang dicirikan oleh pemanfaatan 5 teknologi kunci yaitu Kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), Wearable, Advance Robotic, dan Cetak 3 Dimensi yangakan mempengaruhi berubahnya rantai nilai (value chain) dan peran para pelaku didalamnya. Untuk itu diperlukan persiapan dan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan manfaat kemajuan teknologi tersebut bagi kesejahteraan rakyat dan bangsa. Menghadapi perkembangan industri yang saat ini telah masuk pada era Industri 4.0, maka FGD TIK mengambil tema: “RISET DAN INOVASI BIDANG TIK MEMASUKI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”.

Focus Group Discussion Komtek Teknologi Informasi dan Komunikasi akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 November 2018, Pukul 08:30 WIB-13:30 WIB, bertempat di Jaya Room Sari Pacific Hotel Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 6, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Sasaran dari FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan pemikiran dan rekomendasi tentang strategi menghadapi era industri 4.0 dan ekonomi digital.

Beberapa Topik yang akan dibawakan oleh nara sumber, yaitu :(i) Pengembangan infrastruktur dan Tata Kelola TIK Nasional untuk Industri 4.0; (ii)Pengembangan Teknologi, Aplikasi, Konten, dan Internet untuk Industri 4.0;(iii)Kajian penyiapan SDM dan kesiapan masyarakat di Era Digital dan Industri 4.0; (iv)Pemanfaatan TIK mendukung pengembangan SME Lokal (E-Commerce, E Banking dan lain-lain); (v)Kebijakan integrasi/sharing data antar Kementerian dan Lembaga. Keynote oleh Dr. Muhammad Dimyati (Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti) dan Dr. Ir. Bambang Setiadi, IPU (Ketua Dewan Riset Nasional). Narasumber yang akan mempresentasikan: (i) Dr. I Gusti Putu Suryawirawan (Kementerian Perindustrian); (ii) Dr. Putu Juli Ardika (Kementerian Perindustrian); (iii) Yudho Giri Sucahyo, S.Kom, M.Kom, Ph.D (Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia); (iv) William Tanuwijaya (CEO Tokopedia)

 

Penutup :

·      Seharusnya FGD Komisi Teknis TIK digabung dengan FGD Komisi Teknis Sosial Humaniora karena Industry 4.0 tidak akan berjalan lancar jika SDM tidak memiliki 1 tingkat lebih tinggi dari Industri 4.0 .

·      Demi terciptanya Industri 4.0, kita harus menyambut kedatangan Society 5.0.

(K)

 

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Kamis 8 November 2018, Rapat Komisi Teknis Material Maju yang ke 3 dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretariat DRN Gedung BPPT 1 Lantai 1, Jakarta. Rapat dibuka oleh Utama Padmadinatamenyampaikan rapat kali ini merupakan mengenai masalah, saran dan pandangan komtek.

Berdasarkan LANDASAN Keberadaan DRN Pasal 19 ayat 2, UU 18/ 2002 adalah untuk mendukung Menteri dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah membentuk Dewan Riset Nasional yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BEBERAPA KEGIATAN KOMTEK MATERIAL MAJU 2015-2018  antara lain :

a) Memperkuat kebijakan hilirisasi SDA-mineral, termasuk industri intermediet dan industri hilir, terutama  bahan baku untuk functional material industry sebagai upaya meningkatkan penguasaan teknologi di bidang material maju. Produk turunan, untuk meningkatkan nilai tambah. Proses industrinya perlu dibuat sampai prototype yang proven

b) Kriteria untuk pemilihan suatu bahan yaitu :  i) Berasal dari bahan baku lokal; ii) Keterlibatan industri; iii) Memenuhi state of the art of technology; iv) Memberikan multiplier effects

c) Kunjungan ke PT. Timah di Bangka, Berdialog dengan Pemda Bangka Belitung dan kunjungan ke Fasilitas PT. Timah dan BATAN di Tanjung Ular,

d) Penyusunan ARN 2015 – 2019, JAKSTRANAS dan PRN 2019 – 2024

e) Memberikan Outlook dan Roadmap Material Maju

f) Terlibat dalam pembahasan Perubahan UU 18/ 2002

g) Mengikuti kegiatan Sidang Paripurna DRN dan Hakteknas

h) DLL

 

Memperkenalkan istilah Value Added Materials (VAMs) sebagai karakteristik Material Maju dengan sifat-sifatnya, antara lain :

• Menunjukkan karakteristik yang superior dibandingkan dengan bahan-bahan komoditas pada umumnya, tidak mudah rusak seperti yang ditunjukkan oleh advanced steels;

• Bahan dan sistem yang dibangun menggunakan bahan ini menunjukkan sifat yang unik dan memberikan peningkatan unjuk kerja yang signifikan dipandang dari segi sifat fisika, kimia, biologi maupun dari segi fenomena dan prosesnya.

•  Mampu  menyerap energi dengan kapasitas yang tinggi

•  Dapat direkayasa sehingga memberikan unjuk kerja yang tinggi

• Memberikan fungsi-fungsi baru sehingga meningkatkan unjuk kerja sistem dengan kandungan teknologi dalam proses produksinya.

 

MASALAH, SARAN dan PANDANGAN

MASALAH

• Keberadaan DRN masih kurang kuat, karena produk DRN seperti ARN, masih belum menjadi acuan Nasional, khususnya yang terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004)

• DRN tidak terlibat dalam mensinergikan program antar kementerian, karena dibawah Menteri Riset dan Teknologi (sesuai UU 18/2002)

• DRN kurang dilibatkan dalam pembahasan perubahan UU 18/2002

• Bagaimana meningkatkan peran DRN

• Industri belum menggunakan hasil riset

• Produk turunan  komoditas agro nasional tidak berkembang, seperti kelapa sawit, coklat, bio etanol.

• Banyak hal2 strategis di Indonesia tidak berkembang seperti logam tanah jarang, pemanfaatan slag, fly ash, produk turunan nikel,

• DLL.....

 

SARAN dan PANDANGAN

1. DRN harus disamakan dengan Dewan Energi Nasional, Komite Industri Nasional, Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang mempunyai kewenangan yang lebih luas, tidak seperti DRN yang diatur dalam UU 18/2002 yang hanya membantu Menteri. Memiliki jumlah anggaran yang lebih besar sehingga dimungkinkan ditunjang personil tambahan untuk penugasan2  khusus, lebih banyak anggaran untuk FGD dan kunjungan ke daerah dan ke luar negeri

2. Dengan kekuatan anggaran dan personil yang lebih besar, DRN dapat memberi solusi nyata, tidak sekedar wacana. Kebijakan DRN masih berada di tataran makro tidak menjawab persoalan akar rumput

3. DRN menaungi asosiasi yang terkait dengan masing-masing bidang Komtek

4. Mendorong pembuatan Journal sendiri yang terindeks Scopus, tidak bergantung pada luar negeri

5. DRN memberi arahan agar setiap basik riset harus berujung pada produk

6. DRN memberikan arahan bagaimana filling the gap antara industri dan Lembaga Litbang

7. DRN harus menjadi penjaga dalam melaksanakan Sistem Inovasi di Indonesia

(UP)

 
Lihat Foto Lainnya

 

 

Pada hari Kamis, 11 Oktober 2018 Dewan Riset Nasional berkesempatan silaturahmi dengan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blora. Pada pertemuan tersebut, DRD Kabupaten Blora diterima oleh Ketua Dewan Riset Nasional Bambang Setiadi; Wakil Ketua DRN Sudharto P Hadi, Sekretaris DRN Iding Chaidir dan Anggota DRN komtek TIK, Irnanda Laksanawan.

Djati Walujastono selaku Ketua DRD menjelaskan maksud dan tujuan DRD Kabupaten Blora bersilaturahmi ke DRN adalah perlunya pembinaan DRN kepada DRD Kabupaten Blora, mengingat usia DRD yang masih baru. dikarenakan pelantikan pengurus baru pada tanggal 7 september 2018. Maksud lainnya adalah memohon arahan dan masukan DRN terhadap hal - hal yang harus dilakukan DRD Kabupaten Blora mengenai masalahan yang dihadapi.

Arahan yang diberikan oleh Ketua DRN kepada DRD Kabupaten Blora adalah perlunya memposisikan DRD sebagai teman berfikir kepala daerah. Ada beragam cara yang dapat dilakukan seperti menyelenggarakan FGD atau Seminar bertemakan permasalahan yang ada di daerah dan mengundang pakar yang berkompeten dalam memberi solusi pada permasalahan tersebut. Pelaksanaan FGD tidak hanya terkait masalah - masalah yang ada, namun bisa juga mengenai keunggulan daerah. Hasil dari FGD tersebut dapat menjadi masukan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan.

Cara lainnya yang bisa ditempuh yaitu perlunya membentuk sebuah forum komunikasi Dewan Riset Daerah di seluruh Jawa Tengah. Tujuannya adalah mempermudah wadah silaturahmi dan sarana komunikasi antar dewan riset daerah se-provinsi. Melalui forum tersebut diharapkan daerah tidak tertinggal dalam perkembangan riset dan inovasi dan dapat tukar menukar informasi. Bahkan, bisa saja permasalahan yang dihadapi di tiap daerah dapat diberikan solusinya melalui komunitas tersebut.

Tidak lupa Ketua DRN menjelaskan mengenai Revisi UU no 18/ 2002 yang saat ini sedang berjalan, dan menekankan pentingnya inovasi bagi bangsa. (AW)

 

  

 
Lihat Foto Lainnya