BERITA DRN TERKINI

1.     Positioning Komtek SosHum

    Nama Komtek SosHum menunjuk posisi dengan peranan sebagai garda riset keilmuan (sosial dan humaniora), juga riset dalam konteks pendukung pengembangan teknologi (komisi teknik).

    Pemikiran yang dipersoalkan(ontologi), cara-cara memikirkannnya (epistemologi), danmanfaat dan kegunaanhasilnya(aksiologi)diarahkan pada kebijakan inovatif untuk difusi teknologi (perangkat keras).  Atau sebaliknya, pengembangan inovasi pemikiran sosial yang kemudian memberi arah  kebijakan pengembangan teknologi.

2.     Pembangunan Inklusif sebagai Dasar Pengembangan Riset dan Teknologi 

    Pembangunan Inklusi perlu menjadi satu landasan pokok pembangunan nasional.

    Riset dan pengembangan teknologi yang mendukung pembangunan inklusif perlu terus dikembangkan untuk mengimbangi keberhasilan pembangunan yang hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi.  Riset tentang kesenjangan antar wilayah dan antar golongan perlu terus dikembangkan tidak saja dalam konteks nasional tetapi juga dalam memberi tempat pada keragaman daerah yang sedang membangun.

    Evaluasi terhadap pemerataan partisipasi beragam golongan masyarakat (termasuk etnis, kelompok, golongan) dalam pengembangan desentralisasi pembangunan perlu mendapat perhatian.  Untuk itu riset-riset sosial-humaniora dalam konteks pengembangan teknologi atau sebaliknya dalam konteks pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem, seperti Program MP3EI sebagai media membangunan koneksivitas negara, menjadi penting.

3.     Pembangunan Sumber Manusia di MP3EI

    Pembangunan manusia mensyaratkan pondasi, bahwa prosesnya mencerdaskan dan memperkuat upaya menjadikan bangsa yang berkarakter.  Syarat ini penting menjadi prinsip dalam mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui Program MP3EI  sebagai media pengembangan koneksivitas antar wilayah dalam negara kesatuan dengan ciri  laut sebagai penghubung.  

    Penyiapan sumber manusia dalam kerangka MP3EI perlu tidak saja untuk mendukung pemenuhan kebutuhan ketenagakerjaan berbagai poyekpembangunan, tetapi juga untuk memperkuat pemerataan pembangunan hingga tahun 2025.

    Pemetaan kebutuhan sumberdaya menjadi penting.  Prosesnya perlu melibatkan perguruan-perguruan tinggi, Dewan Riset Daerah/DRD, dan berbagai lembaga riset di daerah sejalan dengan upaya menguatkan lembaga-lembaga tersebut agar menjadi lembaga riset dengan fokus perhatian pada kekhasan lokal.

    Pembangunan sumber manusia dalam kerangka pelaksanaan Program MP3EI perlu dijadikan media pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang produktif dalam mengembagkan peluang kerja dan berusaha masyarakatnya.  Kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan  yang dikembangkan pemerintah daerah juga perlu disikronkan dengan penguatan kebijakan di tingakt nasional.

4.     Penanggulangan Kemiskinan  Dalam Konteks Aktivitas Ekstraktif

    Pembangunan saat ini masih bersandar pada eksploitasi sumberdaya alam dengan teknologinya. Persoalannya, ada gejala daerah sebagai lokasi aktivitas tersebut cenderung tertinggal dan berpotensi ketika kegiatan berakhir kembali menjadi wilayah dengan dominisasi penduduk miskin.

    Risettentangperan korporasi dalam pengentasan kemiskinan di lokasi tersebut menemukan, bahwa upaya mereka sudah tergolong “baik” dalam variabel kesesuaian dan kebermanfaatannya. Namun masih tergolong “cukup” pada variabel keberlanjutan (sustainability) dan dampak (impact), serta masih “kurang” pada variabel partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

    Kebijakan tentang kemiskinan di daerah yang menjadi lokasi aktivitas ekstraktif perlu tidak saja mengandalkan kebijakan CSR/CD, tetapi juga perlu pada inovasi kebijakan pembangunan pusat dengan daerah, seperti penguatan pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan masyarakat, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, hingga persentase bagi hasil

    Ekowisata dapat dijadikan penggerak menanggulani kemiskinan dan ketertinggalan daerah. Membangun konsepsi dan kebijakan ekowisata sebagai unsur ekonomi – sosial di dalam konteks pembangunan daerah tertinggal.  Berbagai kegiatan untuk identifikasi faktor dan parameter teknologi tepat guna terkait dengan sektor ekowisata perlu dikembangkan. Praktik bisnis ekowisata yang telah mampu menjamin keberlanjutan sumber daya alam dengan tetap menerapkan asas manfaat usaha perlu dipromosikan.

5.     Menanggulangi  Persoalan lahan dan Akses terhadap Sumberdaya Alam

    Wacana kebijakan “pembangunan hijau” atau  pengembangan “ekonomi hijau”–pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari perlu dilanjutkan dengan pengembangan teknologi-ekonomi-sosial yang memberi tempat pada hubunganmutualisme positif dan adaptif terhadap ekosistem.   Hal ini  perlu dikembangkan sebagai terobosankebijakanpembangunan.

    Terobosan pembngunan tersebut hakekatnya bermula dari pengaturan kembali akses berbagai pihak terhadap lahan dan sumberdaya alam yang memberi tempat pada keperluan semua pihak secara adil .Untuk itu, riset-riset dan hasilnya  berkaitan dengan keadilan akses beragam pihak terhadap sumberdaya hutan dan lahan dari perspektif ekonomi-politik maupun hukum menjadi penting.

    Perlu dikembangkan riset-riset teknososial dalam menemukan bentuk aksi-aksi nyata pembangunan hijau yang inklusif.   Keterrkaitan tema ini dengan pangan dan energi terbarukan.

6.     Evaluasi Peran Riset dan Teknologi Menguatkan Desentralisasi Pembangunan

    Menjadi penting untuk mengetahui desain pembangunan daerah di Indonesia.  Dalam proses ini DRN diharapkan dapat berperan untuk mengarusutamakan riset dan teknologi sebagai basis perumusan kebijakan pembangunan daerah

 

                Komtek SosHum mengusulkan dapat menjadi aktivator gagasan pengarusutamaan riset dan teknologi untuk basis perumusan kebijakan pembangunan daerah