1.       Arah dan Prioritas Utama Pembangunan Iptek Bidang Pertahanan dan Keamanan

Arah penguasaan iptek bidang pertahanan dan keamanan dititik beratkan untuk mendukung program kemandirian nasional pembuatan produk alut sista TNI dan almatsus Polri sesuai dengan Master Plan Revitalisasi Industri Pertahanan melalui upaya: 

    meningkatkan fokus, kapasitas dan kapabilitas penelitian dan pengembangan dalam teknologi pertahanan dan keamanan;

    mempercepat proses difusi dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan;

    memperkuat kelembagaan iptek dalam teknologi pertahanan dan keamanan yang mencakup faktor peneliti, fasilitas penelitian dan pengembangan, pola manajemen, fungsionalisasi organisasi penelitian dan pengembangan, kelengkapan dan kemutakhiran data kinerja iptek nasional, dan kemitraan;

    menciptakan  iklim inovasi dalam teknologi pertahanan dan keamanan dalam bentuk skema insentif yang sesuai;

    menggunakan pendekatan demand pull sesuai dengan kebutuhan TNI dan Polri atau supply push untuk mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dan keamanan;

    menyusun roadmap teknologi pertahanan dan keamanan yang jelas dalam fokus program;

    mengutamakan penggunaan teknologi pertahanan dan keamanan nasionalmelaluihasil produksi nasional.

Prioritas utama kegiatan penelitian dan pengembangan iptek teknologi hankam yang perlu diupayakan keberhasilannya adalah :

    pemanfaatan produk riset yang sudah dihasilkan di dalam negeri yaitu, roket pertahanan, pesawat terbang tanpa awak, radar, dan radar  ;

    pemanfaatan alih teknologi pengadaan produk alut sista dan almatsus sebagai wahana menuju kemandirian penguasaan teknologi nasional yaitu, pesawat tempur generasi baru, kapal selam dan  propelan.

    penerapan standarisasi nasional terhadap produk teknologi alat peralataan pertahanan dan keamanan yang dihasilkan, baik produk dalam negeri maupun luar negeri

2.    Kebijakan Strategis Pembangunan Iptek Bidang Pertahanan dan Keamanan 

Kebijakan strategis pembangunan penelitian, pengembangan dan kerekayasaan iptek bidang pertahanan dan keamanan yang perlu diambil oleh pemangku kepentingan baik Pemerintah maupun DPR adalah :

    Menindaklanjuti dan memantau penerapan Undang Undang no. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan termasuk turunannya (Peraturan Pemerintah) ;

    Menerapkan secara konsisten pelaksanaan Undang-Undang no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan, Undang Undang no 34 tahun 2003 tentang TNI, Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang Keamanan, Undang Undang no 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Iptek ;

    Mengacu semua kegiatan iptek pertahanan dan keamanan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), yaitu komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan;

    Mengacu semua kegiatan iptek pertahanan dan keamanan melalui buku putih Ristek ; (e) Mengacu semua kegiatan iptek pertahanan dan keamanan sesuai pedoman Agenda Riset Nasional-Dewan Riset Nasional ;

 

                Mengarahkan semua kegiatan iptek bidang pertahanan dan keamanan untuk menghasilkan produk-produk riset yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk industry, guna memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri sesuai dengan produk cetak biru alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dibutuhkan oleh KKIP.