BERITA DRN TERKINI

1.  Arah dan Prioritas Pembangunan Iptek TIK

Penentuan prioritas pengembangan R&D di bidang ICT harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang berkembang dengan pesat. Beberapa usulan pengembangan produk ICT yang menarik untuk dilakukan dan dikembangkan lebih lanjut antara lain:

    Baterai, fiber optics, palapa ring, dan telekomunikasi berbasis Internet Protocol (IP).

    Usulan – usulan pengembangan produk ini dan produk lainnya disesuaikan dengan Agenda Riset Nasional (ARN) 2010-2014 yang telah disusun oleh Kementerian Riset dan Teknologi dengan DRN.

    Implementasi konsep science and technology park, seperti di Puspiptek Serpong dan Bandung Digital Valley juga harus dioptimalisasikan secara konsisten.

    Penyusunanroadmap ICT di Indonesiayang disinkronisasikandengan roadmap maupun program – program yang ada di Kementerian - Kementerian dan pihak – pihak yang berkepentingan di bidang ICT.

2.  Kebijakan Strategis

    Optimalisasi Peran Lembaga Penelitian ICT, melalui peningkatan kapasitasnya dalam (1) mengakses informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan potensi dan kebutuhan teknologi (sourcing capacity);  (2) mempublikasikan dan mendifusikan hasil-hasil riset dan teknologinya (disseminating capacity); dan(3) pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi (R&D capacity).

    Penyediaan aturan hukum agar para innovator di lembaga – lembaga ini untuk dapat memperoleh profit sharing, misalnya aturan internal agar para innovator mendapatkan persentase tertentu dari nilai penjualan produk.

    Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi Antara Para Pemangku Kepentingan Pengembangan Industri ICTperlu dioptimalkan.

    Kerjasama antara pihak-pihak industri di dalam dan luar negeri dalam melakukan pengembang produk / jasa ICT juga diperlukan, seperti yang telah dilakukan antara PT. INTI dengan Huawei dalam membuat home gateway untuk jaringan fiber optics milik PT. Telkom.

    Peningkatan sinergisasi antara pemerintah, lembaga litbang, dan industri dalam mengembangkan industri ICT di Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan adanya komunikasi yang efektif dengan adanya pertemuan rutin  antara industri dan lembaga litbang yang difasilitasi oleh pemerintah agar kedua pihak dapat mengetahui kebutuhan pasar dan kemampuan teknologi masing - masing.

    Penerapan Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN agar tidak ada ketergantungan terhadap produk asing.Dalam pengembangan produk dalam negeri ini, diperlukan kemudahan sertifikasi produk. Salah satu kendala di PT. LEN terkait dengan produk persinyalan untuk perkeretaapian yaitu belum adanya institusi di dalam negeri yang bisa mengeluarkan sertifikasi untuk produk tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya institusi yang dapat mengeluarkan sertifikasi produk yang dapat berdaya saing, seperti persinyalan kereta.

    Kebijakan yang konsisten dari pemerintah juga perlu diperhatikan, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kasus pengembangan set top box untuk TV digital di PT INTI yang dihentikan karena adanya kebijakan yang tidak konsisten dari pemerintah. Pada saat awal, beberapa industri dalam negeri berkomitmen mengembangkan set top box, tetapi kemudian pada saat tender pengadaan set top box untuk ujicoba penyiaran TV digital, produk asing yang menang.

    Selama ini, pengawasan Pemerintah atas Implementasi TKDN dirasakan sangat lemah. Sistem penghitungan TKDN saat ini masih dapat ”disiasati” oleh perusahaan luar negeri, karena hanya berdasarkan komponen harga. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi baru dalam penghitungan TKDN, misalnya dengan memasukkan komponen pengetahuan lokal dan juga dengan mengacu pada jam kerja (man hours).

    Dengan demikian, diperlukan adanya Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah (PP) / Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penerapan TKDN dan pengawasan terhadap penerapan TKDN. Selain itu, diperlukan kebijakan – kebijakan spesifik dalam meningkatkan TKDN, seperti dalam melakukan impor HP tidak boleh dengan charger. Hal ini akan memberikan stimulasi agar charger dapat diproduksi di Indonesia.

    Dukungan Kebijakan Fiskal dan Moneter. Permasalahan terbesar dalam pengembangan inovasi ICT yang seringkali dikeluhkan adalah dalam hal pendanaan. Oleh karena itu, peran kebijakan fiskal dan moneter dirasakan cukup signifikan. Beberapa strategi perubahan kebijakan fiskal dan moneter yang dapat diimplementasikan antara lain alokasi budget APBN R&D ICT yang harus diperbesar, tax holidaybagi perusahaan yang mengalokasikan dana R&D ICT, suku bunga bank yang lebih rendah untuk pinjaman program / proyek yang bersifat R&D, pajak yang rendah bahkan nol untuk impor komponen elektronik. Kebijakan fiskal dan moneter ini tentunya merupakan kebijakan akhir dari Kementerian Keuangan.

 

                Kementerian Ristek dan Teknologi dapat bekerjasama dengan Kementerian Kominfo, Kementerian BUMN dan BAPPENAS dalam memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan mengenai signifikansi dari pengembangan inovasi ICT di Indonesia bagi penguatan industri ICT nasional, serta peningkatan daya saing bangsa dan perekonomian nasional.