BERITA DRN TERKINI

1.     Positioning Komtek SosHum

    Nama Komtek SosHum menunjuk posisi dengan peranan sebagai garda riset keilmuan (sosial dan humaniora), juga riset dalam konteks pendukung pengembangan teknologi (komisi teknik).

    Pemikiran yang dipersoalkan(ontologi), cara-cara memikirkannnya (epistemologi), danmanfaat dan kegunaanhasilnya(aksiologi)diarahkan pada kebijakan inovatif untuk difusi teknologi (perangkat keras).  Atau sebaliknya, pengembangan inovasi pemikiran sosial yang kemudian memberi arah  kebijakan pengembangan teknologi.

2.     Pembangunan Inklusif sebagai Dasar Pengembangan Riset dan Teknologi 

    Pembangunan Inklusi perlu menjadi satu landasan pokok pembangunan nasional.

    Riset dan pengembangan teknologi yang mendukung pembangunan inklusif perlu terus dikembangkan untuk mengimbangi keberhasilan pembangunan yang hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi.  Riset tentang kesenjangan antar wilayah dan antar golongan perlu terus dikembangkan tidak saja dalam konteks nasional tetapi juga dalam memberi tempat pada keragaman daerah yang sedang membangun.

    Evaluasi terhadap pemerataan partisipasi beragam golongan masyarakat (termasuk etnis, kelompok, golongan) dalam pengembangan desentralisasi pembangunan perlu mendapat perhatian.  Untuk itu riset-riset sosial-humaniora dalam konteks pengembangan teknologi atau sebaliknya dalam konteks pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem, seperti Program MP3EI sebagai media membangunan koneksivitas negara, menjadi penting.

3.     Pembangunan Sumber Manusia di MP3EI

    Pembangunan manusia mensyaratkan pondasi, bahwa prosesnya mencerdaskan dan memperkuat upaya menjadikan bangsa yang berkarakter.  Syarat ini penting menjadi prinsip dalam mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui Program MP3EI  sebagai media pengembangan koneksivitas antar wilayah dalam negara kesatuan dengan ciri  laut sebagai penghubung.  

    Penyiapan sumber manusia dalam kerangka MP3EI perlu tidak saja untuk mendukung pemenuhan kebutuhan ketenagakerjaan berbagai poyekpembangunan, tetapi juga untuk memperkuat pemerataan pembangunan hingga tahun 2025.

    Pemetaan kebutuhan sumberdaya menjadi penting.  Prosesnya perlu melibatkan perguruan-perguruan tinggi, Dewan Riset Daerah/DRD, dan berbagai lembaga riset di daerah sejalan dengan upaya menguatkan lembaga-lembaga tersebut agar menjadi lembaga riset dengan fokus perhatian pada kekhasan lokal.

    Pembangunan sumber manusia dalam kerangka pelaksanaan Program MP3EI perlu dijadikan media pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang produktif dalam mengembagkan peluang kerja dan berusaha masyarakatnya.  Kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan  yang dikembangkan pemerintah daerah juga perlu disikronkan dengan penguatan kebijakan di tingakt nasional.

4.     Penanggulangan Kemiskinan  Dalam Konteks Aktivitas Ekstraktif

    Pembangunan saat ini masih bersandar pada eksploitasi sumberdaya alam dengan teknologinya. Persoalannya, ada gejala daerah sebagai lokasi aktivitas tersebut cenderung tertinggal dan berpotensi ketika kegiatan berakhir kembali menjadi wilayah dengan dominisasi penduduk miskin.

    Risettentangperan korporasi dalam pengentasan kemiskinan di lokasi tersebut menemukan, bahwa upaya mereka sudah tergolong “baik” dalam variabel kesesuaian dan kebermanfaatannya. Namun masih tergolong “cukup” pada variabel keberlanjutan (sustainability) dan dampak (impact), serta masih “kurang” pada variabel partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

    Kebijakan tentang kemiskinan di daerah yang menjadi lokasi aktivitas ekstraktif perlu tidak saja mengandalkan kebijakan CSR/CD, tetapi juga perlu pada inovasi kebijakan pembangunan pusat dengan daerah, seperti penguatan pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan masyarakat, penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, hingga persentase bagi hasil

    Ekowisata dapat dijadikan penggerak menanggulani kemiskinan dan ketertinggalan daerah. Membangun konsepsi dan kebijakan ekowisata sebagai unsur ekonomi – sosial di dalam konteks pembangunan daerah tertinggal.  Berbagai kegiatan untuk identifikasi faktor dan parameter teknologi tepat guna terkait dengan sektor ekowisata perlu dikembangkan. Praktik bisnis ekowisata yang telah mampu menjamin keberlanjutan sumber daya alam dengan tetap menerapkan asas manfaat usaha perlu dipromosikan.

5.     Menanggulangi  Persoalan lahan dan Akses terhadap Sumberdaya Alam

    Wacana kebijakan “pembangunan hijau” atau  pengembangan “ekonomi hijau”–pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari perlu dilanjutkan dengan pengembangan teknologi-ekonomi-sosial yang memberi tempat pada hubunganmutualisme positif dan adaptif terhadap ekosistem.   Hal ini  perlu dikembangkan sebagai terobosankebijakanpembangunan.

    Terobosan pembngunan tersebut hakekatnya bermula dari pengaturan kembali akses berbagai pihak terhadap lahan dan sumberdaya alam yang memberi tempat pada keperluan semua pihak secara adil .Untuk itu, riset-riset dan hasilnya  berkaitan dengan keadilan akses beragam pihak terhadap sumberdaya hutan dan lahan dari perspektif ekonomi-politik maupun hukum menjadi penting.

    Perlu dikembangkan riset-riset teknososial dalam menemukan bentuk aksi-aksi nyata pembangunan hijau yang inklusif.   Keterrkaitan tema ini dengan pangan dan energi terbarukan.

6.     Evaluasi Peran Riset dan Teknologi Menguatkan Desentralisasi Pembangunan

    Menjadi penting untuk mengetahui desain pembangunan daerah di Indonesia.  Dalam proses ini DRN diharapkan dapat berperan untuk mengarusutamakan riset dan teknologi sebagai basis perumusan kebijakan pembangunan daerah

 

                Komtek SosHum mengusulkan dapat menjadi aktivator gagasan pengarusutamaan riset dan teknologi untuk basis perumusan kebijakan pembangunan daerah

 

1.       Arah dan Prioritas Utama Pembangunan Iptek Bidang Pertahanan dan Keamanan

Arah penguasaan iptek bidang pertahanan dan keamanan dititik beratkan untuk mendukung program kemandirian nasional pembuatan produk alut sista TNI dan almatsus Polri sesuai dengan Master Plan Revitalisasi Industri Pertahanan melalui upaya: 

    meningkatkan fokus, kapasitas dan kapabilitas penelitian dan pengembangan dalam teknologi pertahanan dan keamanan;

    mempercepat proses difusi dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi pertahanan dan keamanan;

    memperkuat kelembagaan iptek dalam teknologi pertahanan dan keamanan yang mencakup faktor peneliti, fasilitas penelitian dan pengembangan, pola manajemen, fungsionalisasi organisasi penelitian dan pengembangan, kelengkapan dan kemutakhiran data kinerja iptek nasional, dan kemitraan;

    menciptakan  iklim inovasi dalam teknologi pertahanan dan keamanan dalam bentuk skema insentif yang sesuai;

    menggunakan pendekatan demand pull sesuai dengan kebutuhan TNI dan Polri atau supply push untuk mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dan keamanan;

    menyusun roadmap teknologi pertahanan dan keamanan yang jelas dalam fokus program;

    mengutamakan penggunaan teknologi pertahanan dan keamanan nasionalmelaluihasil produksi nasional.

Prioritas utama kegiatan penelitian dan pengembangan iptek teknologi hankam yang perlu diupayakan keberhasilannya adalah :

    pemanfaatan produk riset yang sudah dihasilkan di dalam negeri yaitu, roket pertahanan, pesawat terbang tanpa awak, radar, dan radar  ;

    pemanfaatan alih teknologi pengadaan produk alut sista dan almatsus sebagai wahana menuju kemandirian penguasaan teknologi nasional yaitu, pesawat tempur generasi baru, kapal selam dan  propelan.

    penerapan standarisasi nasional terhadap produk teknologi alat peralataan pertahanan dan keamanan yang dihasilkan, baik produk dalam negeri maupun luar negeri

2.    Kebijakan Strategis Pembangunan Iptek Bidang Pertahanan dan Keamanan 

Kebijakan strategis pembangunan penelitian, pengembangan dan kerekayasaan iptek bidang pertahanan dan keamanan yang perlu diambil oleh pemangku kepentingan baik Pemerintah maupun DPR adalah :

    Menindaklanjuti dan memantau penerapan Undang Undang no. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan termasuk turunannya (Peraturan Pemerintah) ;

    Menerapkan secara konsisten pelaksanaan Undang-Undang no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan, Undang Undang no 34 tahun 2003 tentang TNI, Undang Undang no 2 tahun 2002 tentang Keamanan, Undang Undang no 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Iptek ;

    Mengacu semua kegiatan iptek pertahanan dan keamanan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), yaitu komite yang mewakili Pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan;

    Mengacu semua kegiatan iptek pertahanan dan keamanan melalui buku putih Ristek ; (e) Mengacu semua kegiatan iptek pertahanan dan keamanan sesuai pedoman Agenda Riset Nasional-Dewan Riset Nasional ;

 

                Mengarahkan semua kegiatan iptek bidang pertahanan dan keamanan untuk menghasilkan produk-produk riset yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk industry, guna memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan almatsus Polri sesuai dengan produk cetak biru alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dibutuhkan oleh KKIP.

1.   Arah dan Prioritas Utama Pembangunan Iptek Bidang Transportasi

    Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi antarkota baik inter maupun antar pulau (matra air, darat, maupun udara).

    Upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan.

    Iklim investasi dan pembiayaan sektor transportasi, dan peningkatan peran serta masyarakat (antara lain pola public-private partnership).

    Dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penggunaan material baru yang ringan, penyempurnaan sistem propulsi

     yang hemat bahan bakar, pengendalian pencemaran udara dari gas buang dan desain produk yang lebih ergonomis dan manusiawi.

    Penggunaan produk lokal dalam sektor transportasi agar peran industri dalam negeri dapat bertahan dan bahkan ditingkatkan pada era pasar global.

    Penyediaan moda angkutan yang berkapasitas besar (angkutan massal) yang efisien dan efektifuntuk transportasi perkotaan.

    Solusi agar kontribusi transportasi terhadap pencemaran lingkungan dapat diminimalkan untuk menunjang sistem transportasi yang berkelanjutan.

    Desain hub and spoke dan prioritas kawasan tertentu sebagai kawasan ekonomi khusus untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sistem logistik yang tepat dan efisien dalam pembangunan berbasis kawasan dan regional.

    Sistem transportasi yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan.

 2.   Kebijakan Strategis Pembangunan Iptek Bidang Transportasi 

    Sinkronisasi penelitian, pengembangan dan kerekayasaan di bidang transportasi dengan rencana jangka menengah dan panjang pembangunan transportasi yang dicanangkan pemerintah cq Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perindustrian.

    Menindaklanjuti amanah Undang undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan,

    Merintis pusat riset perkeretaapian sesegera mungkin sebagaimana telah dilaksanakan oleh Jepang, Australia, Korea dan India,

 

                Mengarahkan semua kegiatan iptek bidang transportasi untuk menghasilkan produk-produk riset yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk-produk industri, dan atau menopang industri nasional.

Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan anggota Komisi Teknis Material Maju – DRN, dari permasalahan yang teridentifikasi melalui berbagai kegiatan diskusi, maka merekomendasikan:

    Perlu identifikasi / pemetaan / klarifikasi kebutuhan industri atas teknologi material maju. Hal ini penting dalam rangka merumuskan kebijakan strategis teknologi material maju agar terjadi sinergitas program litbang nasional dengan kebutuhan (pasokan bahan baku) industry, sehingga industry lebih bersifat nasional dan produknya lebih berdaya saing;

    Perlu perubahan mindset para stakeholder / pemangku kepentingan terkait industry material maju, dengan diperlukannya kebijakan nasional yang bersifat memaksa mengubahmindset “import bahan baku” menjadi pengembangan teknologi untuk penyediaan bahan baku industri;

    DRN perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Agenda Riset Nasional (ARN) di lapangan keseluruh LPNK dan Lembaga Litbang Kementerian sebagai langkah koreksi dan perbaikan terhadap ARN

    DRN perlu melakukanupaya:

a.     Mendorong pendirian institusi atau Center of Excellent (CE) untuk komoditas penting nasional seperti nikel, bauxite, batubara, timah, sawit dlsbnya. CE memikirkan penguasaan Litbangrap iptek dan soal kebijakannya serta produk2 turunannya. CE harus bekerja secara Long Term dalam rangka untuk Nation Building. Hasilnya harus dapat dikomersialkan dengan penghela dari Industri. 

b.    Mendorongdibangunnyaklaster2 industri dengan industri inti sebagai penghelanya,

c.      Riset2 insentif Ristek yang dikompetisikan harus berdasarkan kebutuhan industri,

d.    Industri harus didorong untuk menggunakan teknologi anak bangsa,

e.     Untuk dapat menumbuhkan wirausaha baru perlu dibangun incubatorinkubator.

    Untuk pemberian insentif Prioritas Riset dari Kemen Ristek perlu :

a.      Menyusunkriteria untuk penentuan Prioritas Utama yaitu : a) Berasal dari bahan baku lokal; b) Keterlibatan industri; c) Memenuhi state of the art of technology; d) Memberikan multiplier effects

b.     Menyediakan  dukungan Pemerintah agar dapat tercipta based load domestik, dukungan untuk pengembangan teknologi, pembentukan klaster, melibatkan BUMN dan IKM

c.      Menyusunroadmap dan Program jangka pendek, menengah dan panjang

    Dalam desiminasi hasil Riset ke Industri:

a.     Perlu ada solusi untuk dapat membawa hasil Litbang ke industri dalam skala small volume, high tech tapi industrinya harus dapat beroperasi. Salah satu solusinya dengan diversifikasi hasil Litbang tersebut misal untuk membuat produk versi Hankam dan sipil

b.    Perlu ada system permodalan yang memudahkan bagi industry yang memproduksi hasil Litbang untuk investasi dan operasional serta perlindungan atas segala resiko sebagai industry pemula

c.      Perlu ada informasi atau database kebutuhan material maju secara kuantitatif

d.     Perlu dilihat kesiapan hasil Litbang untuk di scale-up dan technology readiness levelnya

e.     Perlu dipilih Litbang-litbang yang mempunyai kapabilitas dilihat dari SDM, SD Fasilitas, hasil-hasilnya dan track record-nya untuk dapat mendukung industri

1.  Arah dan Priortas Riset Kesehatan dan Obat

A.  Substansi khusus bidang kesehatan

1.     Riset obat herbal

    Kegiatan riset obat herbal masih kurang fokus, kurang koordinasi dan masih ada duplikasi. Diperlukan review detilberbagai hasil riset obat herbal yang ada dan dilakukan sinkronisasi program secara nasional.

    Pengembangan obat herbal diarahkan untuk pengobatan standar  dan pencegahan penyakit, sehingga diperlukan level of evidence dari obat herbal. Program saintifikasi jamu sudah mengarah pada tujuan tersebut dan perlu ditingkatkan. Diperlukan solusi untuk mengatasi kontinuitas pasokan dan kualitas bahan baku (simplisia tanaman obat) yang kurang.

    Diperlukan “roadmap pengembangan obat herbal Indonesia”sebagai acuan arah dan langkah dalam pelaksanaan riset obat herbal secara nasional

2.     Riset bahan baku obat (BBO)

    Sasaran dari visi Indonesia 2025 dalam bidang kesehatan adalah swasembada obat. Sampai saat ini lebih dari 90% kebutuhan bahan baku obat (BBO) tergantung pada impor. Pengembangan BBO (bahan aktif, bahan pembantu /exipient) sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

    Diperlukan roadmap kemandirianBBO untuk pengembangan industri BBO sampai dengan 2025 dan penguatan industri kimia dasar untuk mendorong pengembangan industri intermediet yang akan menghasilkan bahan baku obat farma grade.

    Pengembangan bahan baku obat berbasis protein (vaksin, EPO, hEPO), sel punca dan antibiotik merupakan potensi dan peluang yang bisa dilakukan oleh Indonesia. 

    Diperlukan komitmen negara untuk memberikan dukungan kebijakan yang operasional untuk mendorong perkembangan industri bahan baku obat, termasuk kebijakan penganggaran (one gate policy)

3.     Riset pengembangan vaksin

    Riset pengembangan vaksin perlu terus didorong dan dijadikan program nasional, terutama   pengembangan vaksin pentavalen, rotavirus, sIPV dan vaksin flu, serta berbagai vaksin untuk penyakit yang diprediksi akan berkembang di masa depan. Untuk itu perlu dilakukan riset nasional berbasis penyakit untuk mendapatkan “peta agen penyebab penyakit infeksi”

    Konsorsium vaksin yang sudah terbentuk perlu didorong agar terbangun kolaborasi dan sinergi antar lembaga riset yang kuat dan dapat memberikan hasil riset yang lebih cepat dan aplikatif

    Riset pengembangan vaksin bisa dijadikan model inovasi teknologi kesehatan dalam kerangka sinergi ABG untuk menuju kemandirian vaksin nasional

4.     Riset alat kesehatan

    Riset alat kesehatan sebaiknya disiapkan untuk kebutuhan jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek riset pengembangan alat kesehatan difokuskan pada pengembangan produk dengan konten teknologi rendah dan menengah dengan tingkat kebutuhan nasional yang tinggi, karena untuk bisa bersaing dengan produsen alat kesehatan teknologi tinggi masih sangat berat.

    Diperlukan roadmap pengembangan alat kesehatan dengan dukungan kebijakan yang operasional.

    Pemerintah harus mendorong BSN untuk menyusun SNI alat kesehatan dan membantu peningkatan mutu produk alat kesehatan dalam negeri sehingga kepercayaan tenaga kesehatan dan masyarakat meningkat.

    Komunikasi dengan pemangku kebijakan (Kemenkes) perlu ditingkatkan untuk mendorong pengembangan teknologi dan industri alat kesehatan.

    Beberapa alat kesehatan yang perlu (potensial) untuk dikembangkan antara lain Electrocardiograph, incubator, USG dan ambulans, stetoskop, tensimeter dan timbangan digital bayi termasuk diagnostic kit

 

2.   Kebijakan Strategis

    Salah satu permasalahan utama dalam pelaksanaan program dan pencapaian target pembangunan nasional adalah kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Pola Pikir (Mindset), perilaku, sikap, keberanian dan kejujuran serta menghargai produk kreasi inovasi bangsa sendiri  merupakan fungsi dari kinerja otak. “Kesehatan Otak merupakan basis dari kesehatan holistik”. Pembangunan SDM unggul pada dasarnya merupakanpembangunan otak sehat melalui pendekatan kesehatan, pendidikan yang mengedepankan pembinaan karakter bangsa, sikap kritis dan inovatif  dan pemberdayaan masyarakat.

    Diperlukan dukungan politik yang kuat untuk meningkatkan pengembangan dan aplikasi iptek, utamanya dalam bentuk penguatan anggaran riset, pengakuan dan kemauan menggunakan hasil riset dalam negeri, apresiasi kepada para peneliti yang menghasilkan hasil kreatif inovatif dan diplomasi internasional.  

    Diperlukan peningkatan sinergi dan kemitraan antara lembaga riset dengan dunia industri dan berbagai lembaga think tank yang lain.

    Diperlukan penguatan fungsi dan peran DRN untuk dapat memberi tekanan positif kepada kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, agar konsep, arah dan program riset yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan berbagai hasil riset yang diperoleh dapat dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat.